Jumat, 13 Desember 2013 13:53

Magang dan Penelitian


PROSEDUR MAGANG

 

  1. Mahasiswa menyerahkan permohonan magang resmi dari Universitas atau lembaga lain (surat pengantar) dilengkapi dengan proposal rencana kerja   magang yang ditujukan kepada Direktur Rifka Annisa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa magang dimulai.
  2. Proposal yang diserahkan harus meliputi:
    1. Tujuan magang
    2. Manfaat bagi mahasiswa, universitas, dan lembaga
    3. Rencana kegiatan yang dilakukan termasuk timeframe dan outputnya
    4. Rancangan alat ukur atau tools lainya yang akan digunakan
  3. HRD berkoordinasi dengan Divisi yang dituju, juga untuk menentukan Supervisor (SPV) Magang.
  4. Setiap pemagang akan memiliki SPV di divisi yang dituju. SPV akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di Divisi yang dituju. Tugas SPV adalah:
    1. Membantu pemagang melakukan tugas magangnya dan mencapai tujuan magangnya sesuai dengan yang telah disepakati bersama.
    2. Mereview pemagang di setiap akhir minggu dan akhir masa magang bersama dengan HRD.
    3. Memberikan nilai bersama-sama dengan HRD dan Manajer (jika ada penilaian dari Universitas)
  5. Mahasiswa wajib mengisi Form Permohonan Magang yang disertai fotokopi KTP, KTM, dan pas foto 3 x 4, 1 (satu) lembar di hari pertama magang.
  6. HRD dan Divisi yang dituju mengadakan sesi orientasi lembaga kepada mahasiswa magang selama 1 (satu) hari
  7. Mahasiswa magang selanjutnya mengikuti proses magang sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati antara pihak mahasiswa dan Divisi yang bersangkutan serta prosedur kerja yang berlaku dalam Divisi yang bersangkutan.
  8. Mahasiswa magang wajib melaporkan kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) minggu kepada SPV, Manajer Divisi dan HRD.
  9. Mahasiswa wajib mengkonsultasikan bahan laporan kepada SPV, Manajer Divisi, atau HRD.
  10. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan yang sudah dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa magang selesai.
  11. Durasi magang adalah min. 2 bulan, kecuali dengan beberapa kondisi dimana waktu 2 bulan tidak memungkinkan.
  12. Surat Keterangan Magang akan dikeluarkan sesuai permintaan dan jika pemagang telah menyerahkan laporan kepada Rifka Annisa.
  13. Mahasiswa magang wajib mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Rifka Annisa dan wajib menjunjung tinggi etika profesi.
  14. Lembaga berhak membatasi jumlah pemagang terkait dengan efektivitas, dan muatan pekerjaan tiap Divisi.

 

PROSEDUR PENELITIAN

Rifka Annisa melalui Divisi Penelitian dan Pelatihan atau Research and Training Centre (RTC) mendampingi penelitian yang akan dilakukan baik oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Hasil penelitian akan ditempatkan di Perpustakaan Rifka Annisa sehingga bisa diakses oleh siapapun yang memerlukannya sebagai referensi. Jika tema penelitian sinergis dengan apa yang sedang diangkat oleh Rifka Annisa, peneliti bisa diundang untuk mempresentasikan dan mendiskusikan penelitiannya di forum diskusi internal Rifka Annisa.

Adapun prasyarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk bisa melakukan penelitian di Rifka Annisa adalah sebagai berikut:

  1. Membawa surat dari institusi/kampus.
  2. Menyerahkan proposal penelitian.
  3. Mengisi formulir penelitian (dari Rifka Annisa).
  4. Membayar uang jaminan penelitian sebanyak Rp. 120.000, - untuk mahasiswa S1, Rp. 150.000, - untuk mahasiswa S2, dan institusional fee untuk lembaga/umum yang nanti akan dikembalikan setelah hasil akhir penelitian diserahkan kepada Rifka Annisa dengan dipotong biaya administrasi/infaq untuk Rifka Annisa.
  • Jika diperlukan, Rifka Annisa akan memberikan data kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa, profil lembaga Rifka Annisa, referensi yang bisa diakses di perpustakaan Rifka Annisa, dan wawancara dengan staf maupun klien Rifka Annisa.
  • Untuk wawancara dengan klien (korban dan pelaku kekerasan), akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan konselor Rifka Annisa terkait apa saja yang akan ditanyakan dan juga terkait apakah peneliti bisa melakukan wawancara langsung atau melalui konselor. Apabila setelah dipertimbangkan peneliti bisa melakukan wawancara langsung dengan klien, konselor akan melakukan briefing terlebih dahulu dan juga mendampingi selama proses wawancara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien, seperti klien menjadi relapse atau ada dampak yang buruk secara psikologis.
  • Khusus untuk wawancara dengan klien, dikarenakan hal tersebut akan membuat klien harus datang ke kantor Rifka Annisa dan itu berarti klien meninggalkan pekerjaan atau aktivitasnya, maka peneliti harus memberikan kompensasi berupa uang transport yang langsung diberikan kepada klien setelah selesai wawancara, yaitu sejumlah Rp. 75.000, - jika rumah klien dekat dengan kantor Rifka Annisa dan Rp. 100.000,-  jika rumah klien jauh dari kantor Rifka Annisa. Hal ini tidak berlaku untuk wawancara dengan staf Rifka Annisa.
  • Peneliti diharapkan mengumpulkan hasil penelitian akhirnya dalam bentuk hard copy dan kemudian mengambil kembali uang jaminan penelitiannya. Rifka Annisa menyediakan surat keterangan telah melakukan penelitian dan surat-surat lain yang dibutuhkan.

Kasus kekerasan yang kian marak terjadi layaknya fenomena gunung es membuat segenap kalangan dari berbagai lapisan masyarakat khawatir. Terlebih, kasus-kasus tersebut mulai terjadi di lingkup kehidupan remaja. Tak jarang remaja menjadi pelaku ataupun korban kekerasan. Adanya lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan tersebut, dirasa masih belum dapat mengurangi tindakan kekerasan yang semakin merajalela.

Oleh sebab itu, Rifka Annisa bekerjasama dengan mitra Rifka Annisa di Banda Aceh (KKTGA), Makassar (LBHP2I), dan Jakarta (LBH APIK Jakarta), atas dukungan dari UN Trust Fund mengadakan pelatihan pendampingan teman sebaya atau biasa disebut Youth Camp yang betemakan “Sebarkan Cinta, Jauhi Kekerasan”. Acara pelatihan berlangsung selama 4 hari (5 – 8 Desember 2013) dan bertempat di Hotel UNY.

Terdapat 24 peserta yang mengikuti Youth Camp tersebut, masing-masing 11 peserta remaja laki-laki dan 13 peserta remaja perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Gunung Kidul, dan Makassar. Pelatihan ini ditujukan agar para peserta mengetahui isu gender dan pelabelan (stereotyping), memahami terjadinya kekerasan terhadap perempuan (KTP), mengenali konstruksi sosial perempuan dan laki-laki, memahami karakteristik korban dan pelaku, mengetahui teknik-teknik dan keterampilan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan (KTP), dan memahami dasar-dasar melakukan pendampingan.

Banyak pengalaman yang didapat para peserta selama pelatihan. “Kami bisa belajar mengenai gender, isu-isu apa yang terjadi di daerah masing-masing, lalu mendapatkan banyak teman. Ada pun ekspektasi ke depan setelah mengikuti acara ini adalah kami bisa mengubah pola pikir masyarakat, terlebih di Makassar, daerah saya, masih banyak pernikahan dini yang kerap terjadi”, ungkap Risna, salah satu peserta pendampingan teman sebaya dari Makassar. Lain Risna lain Rita, peserta asal Gunung Kidul Yogyakarta. “Nantinya, saya ingin membuat pendampingan seperti ini juga untuk lingkup teman-teman saya, sehingga mereka mengetahui apa itu gender”, ujarnya.

Pengalaman pun juga tak hanya dirasakan para peserta, akan tetapi juga dirasakan oleh fasilitator dan panitia Youth Camp. Haryo, seorang fasilitator, mengungkapkan bahwa pengalaman menarik dialami pada saat dia berbagi kisah dengan para peserta mengenai kesetaraan gender. Pada intinya, kita belajar menjadi lebih baik juga bercermin pada pengalaman para peserta yang terdokumentasi melalui sharing. Begitu pun panitia Youth Camp Rifka Annisa, Fitri mengungkapkan bahwa, “Dengan diadakannya Youth Camp ini, kami mengharapkan tumbuhnya konselor-konselor muda dengan kisaran umur 17 – 24 tahun atau belum menikah, yang nantinya akan menjadi peer educator atau peer konselor untuk teman-temannya.”

Diharapkan dengan adanya Youth Camp ini, para generasi muda akan semakin lebih baik. Mereka mampu menghindari segala bentuk kekerasan baik seksual, psikis, maupun fisik. Dengan demikian, terciptalah generasi yang melek gender dan akhirnya kekerasan pun kian berkurang.[Oleh: Ratnasari Nugraheni, Relawan Rifka Annisa Wcc]

Budaya patriaki yang menempatkan kaum laki-laki sebagai prioritas utama dan dominan menjadi faktor penyebab sering munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ditambah lagi, upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan seringkali terganjal minimnya sumber daya manusia (SDM) di lapangan yang tersedia. Akses informasi mengenai kasus kekerasan pun sulit terdeteksi dengan sistem budaya timur yang menganggap pengaduan atas tindak kekerasan sebagai pembongkaran aib keluarga di masyarakat. Keterlibatan kaum laki-laki dan juga leader perempuan dalam mengatasi akar permasalahan tersebut dirasa sangat penting. Hal inilah yang melatarbelakangi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Solok, Sumatra Barat melakukan kunjungan ke berbagai instansi-instansi di Yogyakarta guna menggali informasi lebih mendalam. Memiliki visi dan misi yang tak jauh berbeda dengan P2TP2A, Rifka Annisa menjadi salah satu tujuan kunjungan perjalanan P2TP2A kota Solok di Yogyakarta.

Tepat pukul 10.00 WIB, pada hari Kamis, 28 November 2013, di aula Rifka Annisa, Any Sundary, manajer Divisi Humas dan Media berdialog bersama anggota P2TP2A kota Solok di antaranya Zulmiyetti Zul Elfian (Ketua pelaksana P2TP2A), Ansimar (Wakil Ketua), Suhermi (Bendahara), dan Nelli Haryanti (Sekertaris). Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan minimnya SDM yang tersedia menjadi topik utama dalam dialog tersebut.

Berdasarkan hasil data yang dihimpun oleh Rifka Annisa, kasus korban kekerasan yang melapor ke Rifka per-trimester ketiga tahun 2013 sudah mencapai 255 kasus. Bukan tidak mungkin angka tersebut akan terus merangkak naik di penghujung tahun 2013. Hal ini menjadi refleksi tersendiri, mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan terus bertambah?

Layaknya penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah inilah yang menjadikan tindakan preventif sebagai kebutuhan utama. Sama halnya dalam upaya penghapusan tindak kekekerasan terhadap perempuan, dibutuhkan tindakan preventif yang efektif. Sosialisasi dan survei langsung ke lapangan adalah dua contoh konkret dalam pencegahan kekerasan. Pada prakteknya, keterbatasan SDM yang menghambat kedua hal tersebut. Di Solok, anggota P2TP2A kewalahan menangani berbagai kasus karena keterbatasan relawan mengingat persoalan ekonomi juga menjadi salah satu kendala yang paling signifikan, sehingga kesadaran akan isu gender terabaikan. Adanya informasi palsu mengenai kebenaran kasus kekerasan menjadi faktor penghambat penghapusan kekerasan. Kemudian, permasalahan laki-laki yang merasa menjadi korban pun turut menambah bias suatu kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menanggapi problematika tersebut, Any men-sharing-kan berbagai upaya yang telah Rifka lakukan dalam menghadapi persoalan tersebut. Pertama, dibutuhkan peran berbagai pihak, leader perempuan dalam suatu komunitas menjadi kunci utamanya. Pendampingan yang intensif kepada leader sangat diperlukan. Melalui pendampingan, lambat laun akan tumbuh kesadaran dan jiwa kerelawanan dari leader perempuan tersebut dan nantinya penyebaran informasi ke perempuan-perempuan lain dalam suatu komunitas akan mengalir secara bertahap. Leader ini pun nantinya akan menjadi agen yang efektif dalam pencarian data mengenai kekerasan. Rifka Annisa tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Agen-agen itulah yang menjadi sumber informasi. Dalam upaya menghindari indikasi informasi palsu, triangulasi data sangat dibutuhkan. Keterangan yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari sisi korban, akan tetapi mencakup orang terdekat, keluarga, dan masyarakat.

Selanjutnya, menanggapi permasalahan mengenai laki-laki yang menjadi korban. Haryo, konselor psikologi untuk laki-laki di Rifka Annisa, ikut menanggapi. “Laki-laki yang menjadi korban memang ada, akan tetapi melalui penelusuran Rifka, ternyata laki-laki sudah terlebih dahulu melakukan kekerasan, sehingga munculnya kecenderungan untuk membalas dendam dari pihak korban perempuan”, ujarnya. Di Rifka, pelayanan laki-laki didampingi secara psikologis saat terjadi kasus di mana seorang istri korban kekerasan ingin rujuk. Rifka membantu dengan mengadakan konseling ke laki-laki untuk lebih memberdayakan dari sisi emosi dan cara berkomunikasi. Tujuannya bukan untuk penyelesaian kasus akan tetapi lebih ke proses bagaimana memperbaiki perilaku si laki-laki itu sendiri.

Diharapkan melalui keterlibatan laki-laki dan leader perempuan sebagai SDM pendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, angka kasus kekerasan tidak terus bertambah atau berada dalam kondisi stagnan tiap tahunnya. Akan tetapi, dapat berkurang secara bertahap [Oleh: Ratnasari Nugraheni, Relawan Rifka Annisa WCC]

*Oleh:Ratnasari Nugraheni

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat. Terlebih lagi munculnya fenomena pernikahan dini di kalangan masyarakat. Tak ayal, kondisi tersebut menjadi faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di negara tetangga yang pernah menjadi bagian dari Indonesia, Timor Leste. Sudah lebih dari 11 tahun merdeka, Timor Leste semakin berbenah dengan banyak melakukan studi banding ke beberapa instansi-instansi di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan kunjungan ke Rifka Annisa pada hari Selasa, 26 November 2013. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi tahunan yang telah dicanangkan Komisaun Nasional Direitu Ba Labarik (Komisi Perlindungan Hak Anak) yang berada di bawah naungan Ministeriu Justisa Timor Leste (Kementrian Kehakiman Timor Leste).
Kegiatan kunjungan empat delegasi Timor Leste diisi dengan sharing dan diskusi di aula Rifka Annisa yang terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama berkaitan dengan informasi pengantar mengenai latar belakang Rifka Annisa sebagai salah satu LSM yang bergerak dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dibawakan oleh Any Sundari selaku Manajer Divisi Media dan Humas Rifka Annisa.
Antusiasme para delegasi terlihat jelas, terutama saat salah seorang dari mereka, Paskuela, menanyakan isu kekerasan. “Sejauh mana Rifka Annisa menangani kasus kekerasan dan mengapa korban akhirnya kembali ke pasangan?” tanya perempuan paruh baya tersebut. Any menanggapi hal tersebut dengan memaparkan beberapa kasus di mana perempuan merasa tak berdaya. Tak sedikit kasus perempuan mengalami kekerasan pra-menikah dan pasca-menikah. Adanya pelabelan gender yang diskriminatif membuat perempuan tergantung pada pasangannya. Dalam kondisi inilah perempuan merasa bimbang dan bingung mengenai keputusan akan dirinya sendiri. Banyak pandangan-pandangan di mana perempuan merasa tidak mampu menjalani hidup soliter setelah perceraian, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kecenderungan dependensi inilah yang memicu perempuan memilih untuk kembali ke pasangan. Di sinilah Rifka Annisa berperan dalam mendampingi perempuan korban kekerasan sampai pada saat mereka sudah kembali ke pasangan ataupun bila memutuskan bercerai.
Kemudian diskusi berlanjut ke sesi kedua bersama Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa. Di sesi ini, para delegasi banyak mendapatkan informasi mengenai sistematika dan birokrasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Sistem kerjasama yang terintegrasi ke instansi-instansi terkait, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, menjadi kunci kesuksesan dalam penanganan kasus kekerasan. Pemerintah Timor Leste sampai saat ini belum mengesahkan Komisaun Nasional Direitu Ba Labarik sebagai komisi pemerintahan mengingat belum ada nota kesepahaman (MOU) yang mengikat. Hal inilah yang menjadi hambatan untuk membuat rujukan-rujukan seperti sistematika kerjasama yang telah ditempuh Rifka Annisa baik dengan pihak rumah sakit, aparat kepolisian, maupun instansi terkait lainnya. Lebih jauh, Lisa memaparkan bahwa sistem rujukan yang terintegrasi tersebut berawal dari insiatif kerjasama antara Rifka Annisa, departemen kesehatan, dan kepolisian. Setali tiga uang, dinas-dinas lain mulai tertarik, sehingga kerjasama pun terbentuk secara otomatis.
Usai makan siang, rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi ketiga bersama Any Sundari yang mengangkat topik isu, dampak, dan tindakan preventif kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai akibat adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, yaitu perbedaan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sampai saat ini, upaya penghapusan kekerasan berbasis gender masih stagnan mengingat eskalasi kekerasan yang terus  menerus terjadi. Tindakan preventif untuk mengurangi kasus kekerasan tersebut adalah melalui upaya perlindungan hukum dan sosialisasi sedini mungkin kepada masyarakat.
Komisaun Nasional Direitu Ba Labarik di Timor Leste sudah mencoba mensosialisasikan upaya penghapusan kekerasan di beberapa daerah. Upaya penghapusan kekerasan melalui hukum pun tak luput menjadi sorotan. Melalui konstitusi, pelaku kekerasan di Timor Leste mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal yaitu 20-25 tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan berdasar bahwa seorang pelaku kekerasan itu telah mencoba mengambil hak hidup seseorang. Walaupun demikian, kasus kekerasan masih saja bertambah. Rifka Annisa pun memberikan saran bahwa tindakan preventif yang dapat ditempuh dengan menanamkan pengetahuan untuk orang-orang di pemerintahan atau kementerian melalui data-data di lapangan ataupun riset. Data-data tersebut dapat digunakan sebagai proses pembelajaran untuk memprediksi apa yang akan terjadi 10-20 tahun mendatang apabila tindakan kekerasan tidak dicegah. Dengan demikian, pemerintah terdorong untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan untuk mencegah semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan atau anak.
Kegiatan kunjungan pun berlanjut dengan touring para delegasi di kantor Rifka Annisa ke ruang pendampingan konseling, guest house, dan perpustakaan Rifka Annisa. Acara berakhir dengan pemberian cenderamata dari Rifka Annisa berupa buku-buku dan majalah terbitan Rifka. Pihak delegasi pun memberikan cenderamata berupa kain tenun khas Timor Leste, Tais. Diharapkan melalui kegiatan kunjungan ini terjalin sebuah kerjasama antara Komisaun Nasional Direitu Ba Labarik Timor Leste dengan Rifka Annisa dalam upaya penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan demikian, angka kekerasan dapat ditekan dan berkurang secara berangsur-angsur.

Senin, 25 November 2013 14:15

Refleksi Kritis Gerakan Perempuan

Intervensi negara terhadap isu-isu perempuan dalam aneka regulasi  ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi intervensi negara amat positif dalam menjamin hak-hak perempuan dalam kehidupan bernegara. Namun, di lain sisi hadirnya negara juga tak lebih hanyalah kamuflase demi pencitraan suatu rezim politik. Faktanya, masalah yang dihadapi perempuan justru semakin kompleks.   
Sementara ada kecendrungan dunia gerakan perempuan pasca rezim otoritarian justru melemah dan terkesan project oriented. Sehingga, yang timbul kemudian ialah isu dan strategi antar-gerakan perempuan yang kurang membumi, tidak solid, dan semakin terfragmentasi. Gerakan perempuan pun bisa dibilang jalan di tempat.       
Pada titik itulah strategi gerakan perempuan perlu direstorasi. Poin inilah yang coba diurai dan dicarikan jalan keluarnya dalam Convening for Change: From Reflection to Movement yang diselenggarakan Rifka Annisa bekerja sama dengan Global Fund for Woman selama 3 hari (30 November-2 Desember) di hotel Sri Wedari, Yogyakarta. Pertemuan ini dihadiri perwakilan LSM/NGO perempuan yang tersebar di Indonesia.
Hambatan
Gerakan perempuan menghadapi hambatan struktur sosial, politik, dan kekuasaan yang berwatak patriarki. Pada konteks ini, gerakan perempuan kerap bergerak penuh dinamika―naik turun―bahkan dihancurkan. Gerakan perempuan sejak kongres perempuan I tahun 1928 dan memuncak pada tahun 1990-an memberikan sejumlah rekaman pengalaman tersebut. Tak ayal isu, strategi, dan orientasi gerakannya juga terus termodifikasi dan kerap berubah-ubah ketika bersinggungan dengan realitas kekuasaan. Di sinilah letak kesulitan mendefinisihkan gerakan perempuan. Sehingga, terlebih dahulu gerakan perempuan harus mengurai hambatan internal maupun eksternal guna menemukan jalan keluar menuju perubahan sosial yang berkeadilan gender.
Disty Murdiyana, aktivis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memaparkan gerakan perempuan harus berhadapan dengan kultur yang meminggirkan perempuan. Bagi Disty, ide-ide kesetaraan perempuan dan laki-laki tidak mudah diperjuangkan karena harus berhadapan dengan budaya patriarki yang mengental di setiap sendi kehidupan. Disty menyinggung fenomena “militerisasi”. Saat ini, katanya, banyak organisasi-organisasi fundamental yang sering bertindak sewenang-wenang.
Pernyataan Disty bukan tanpa dasar. Kini di era otonomi daerah, meski di satu sisi mengimplikasikan kemajuan demokratisasi dimana akses dan keterbukaan dalam menyuarakan aspirasi semakin terbuka lebar. Namun disisi lain, otonomi daerah juga kerap memproduksi wajah kekuasaan yang bias gender. Kebangkitan organisasi-organisasi fundamental dan lahirnya perda-perda yang mendiskriminasi perempuan membuat gerakan perempuan kian menemui tantangan maha-berat.
Kamel, aktivis perempuan yang mengusung isu-isu kontemporer ―menyangkut isu seksualitas khususnya kelompok-kelompok lesbian, gay, biseksual dan trans-gender (LGBT)―yang terpinggirkan karena orientasi seksualnya yang dianggap menyimpang dari budaya dominan, mengaku sering mendapat kekerasan dari kelompok-kelompok fundamental. “Kami sering diuber-uber”, cerita Kamel.
Para aktivis yang mengadvokasi para pekerja seks komersil (PSK) kerap mendapat teror bahkan tak jarang berujung kekerasan dari kelompok-kelompok fundamental. Sehingga, jaminan keamanan aktivis perempuan kian tak pasti. Apalagi organisasi-organisasi fundamental kerap berkolaborasi dengan pemegang kekuasaan.
Permasalahan lain yang muncul dari diskusi ini berkaitan dengan regenerasi. Devi Leiper, yang menjabat program Associate for Asia and Oceania di Global Fund for Women, mengingatkan bahwa regenerasi adalah permasalahan krusial. Karena keberlanjutan organisasi, kata Devi, bergantung pada proses regenerasi yang baik. Regenerasi yang dimaksud Devi tak hanya menyangkut keanggotaan secara kuantitas, melainkan yang lebih signifikan ialah regenerasi ideologi untuk menjamin perjuangan perempuan tetap eksis.
Dalam permasalahan regenerasi, Mida, aktivis Sada Ahmo Association, PESADA Sumatra Utara, bercerita, kebanyakan aktivis muda saat ini terlalu selektif dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan, banyak aktivis muda yang enggan diterjunkan di daerah yang jauh dan terpencil (terisolasi). “Mereka itu banyak yang tidak mau kalau ditempatkan di desa-desa terpencil dan seolah ada ketakutan dari mereka untuk hidup berdampingan dengan masyarakat desa”, katanya.
Persoalan lain yang tak kalah menarik ialah pendanaan. Harus diakui bahwa selama ini gerakan perempuan masih bergantung secara finansial pada donor. Sementara ada kesan bahwa donor dari luar negeri seolah mulai “menjauhi” Indonesia dalam membiayai gerakan perempuan. Hal ini dipicu karena kentalnya pencitraan rezim kekuasaan saat ini sebagai negara “kelas menengah” yang sudah mengadopsi isu-isu kesetaraan gender dalam pelbagai kebijakan. Seperti lahirnya regulasi perlindungan perempuan, semisal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Padahal, implementasinya masih jauh panggang dari api.  
Di samping itu, menurut Disty, pemerintah saat ini menerapkan kebijakan atau sistem satu pintu dalam menerima bantuan dari donor di bawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Kebijakan ini, menurut Disty, sangat menyulitkan LSM/NGO untuk mendapatkan dukungan finansial dalam gerakannya. Karena BAPPENAS biasanya mengutamakan share finansial ke pos-pos kementerian dan lembaga-lembaga departemen lainnya demi keselarasan pencapaian pembangunan dan kemudahan kontrol serta pertanggungjawaban aliran dana.
Toh, jika LSM/NGO mendapat akses dana jumlahnya tak seberapa karena hanyalah “sisa-sisa”. Tak hanya itu, guna mendapat sokongan, LSM/NGO harus mengintegrasikan program internalnya dengan program-program pemerintah. Di sinilah problemnya, karena gerakan perempuan tak serta-merta melupakan pengalaman-pengalaman buruk akibat represi negara. Sehingga gerakan perempuan pun kerap dicap “eksklusif”. Disty juga melihat organisasi perempuan saat ini banyak terjebak pada urusan administratif semata, yakni memenuhi target-target laporan kepada donor yang kerap njlimet dan mengabaikan permasalahan substansial perempuan. “Habis waktu kita untuk berurusan dengan hal-hal administratif”, ujarnya.
Jalan Keluar
Mencari jalan keluar dari benang ruwet permasalahan yang menghinggapi gerakan perempuan memang bukanlah perkara mudah. Tiap gerakan perempuan memiliki isu dan strategi yang khas dan unik dalam membela kepentingan perempuan. Bertolak dari argumen ini, kemudian wajar jika gerakan perempuan amat beragam, berubah-ubah, dan orientasinya sulit diprediksi.
Namun, sebenarnya ada yang menyatukan keberagaman gerakan perempuan. “Bangunan pengetahuan,” ungkap Disty. Bangunan pengetahuan yang dimaksud Disty ialah rekaman pengalaman-pengalaman kehidupan perempuan dalam berhadapan dengan dominasi kekuasaan. Dari sini problem kemacetan regenerasi bisa diurai, jika bangunan pengetahuan tersebut terdokumentasi rapi.
“Selama ini pengalaman-pengalaman perempuan masih terdokumentasi secara tercecer,” kata Disty. Sehingga, persoalan ini tak hanya memengaruhi langkah advokasi gerakan perempuan yang sering mentok berhadapan dengan kekuasaan yang pongah karena minus argumentasi data. Pun,tak adanya dokumentasi yang rapi membuat regenerasi dan transformasi pengetahuan dalam gerakan perempuan turut mandek. Karena, lanjut Disty, tak ada yang bisa diwariskan secara “tertulis” kepada generasi muda. Upaya melakukan refleksi dan membangun kesadaran gender dari generasi ke generasi pun hanya berputar-putar, karena tanpa pegangan dan ukuran-ukuran keberhasilan dan kegagalan secara jelas dan rinci.  
Di sinilah pentingnya perjuangan gerakan perempuan melirik media sebagai basis dokumentasi dan perjuangan yang relevan. Menerbitkan buletin, buku, atau memanfaatkan jejaring sosial dalam memperjuangkan hak-hak asasi perempuan serta isu-isu kesetaraan gender bisa dijadikan pilihan untuk keluar dari stagnasi gerakan. Hal itu juga bermanfaat untuk merawat gerakan perempuan agar tetap awet.
Ketergantungan pada donor pun harus perlahan dikurangi. Kemandirian organisasi perempuan dalam perihal finansial adalah strategi awal yang harus dicarikan jalan keluarnya. Dari hasil diskusi, organisasi perempuan perlu mengembangkan usaha atau pemasukan alternatif sebagai suport finansial demi merawat roda keberlanjutan organisasi. Selain itu, guna keluar dari benturan masalah keuangan yang biasa dialami aktivis perlu membuat “kas umum” dari iuran kolektif yang bisa difasilitasi Komnas Perempuan. Nantinya, kas ini bisa dicairkan untuk biaya-biaya tak terduga semisal untuk biaya pengobatan akibat sakit atau karena mengalami kekerasan.
Usul lainnya ialah membangun shelter-shelter yang difasilitasi Komnas Perempuan.  Karena aktivis sering berhadapan dengan kekuatan-kekuatan fundamental yang kerap melakukan kekerasan atau karena pengalaman selama pendampingan korban kekerasan, disadari atau tidak pengalaman itu amat menguras emosi dan energi para aktivis. Oleh karena itu perlu ruang rehat guna menemukan energi baru.
Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang membelit, gerakan perempuan punya ciri khas sama: bertumpu pada pengalaman bersama sebagai perempuan. Dari kelemahan itu pulalah titik tolak refleksi kritis didiskursuskan. Agar heterogenitas, pluralitas, dan kompleksitas gerakan perempuan bisa bersatu dalam satu bahasa perlawanan yang dilukiskan seorang feminis yang juga antropolog, Saskia Wieringa: melawan sistem dominan. Ayo berjuang terus! [Oleh:Dhita Selfia Linggasari]

41124970
Today
This Week
This Month
Last Month
All
7355
26951
42956
172901
41124970