Situasi pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal budaya berinteraksi. Rifka Annisa tengah menjalankan kegiatan dari program Prevention+. Repogramming pun terjadi, dan hal ini terjadi di seluruh lembaga kecuali yang dari awal desain program mereka menggunakan metode online. Hampir semua aktvitas dilakukan dari rumah dan secara online. Beberapa kegiatan online yang dilaksanakan bersama komunitas dampingan diantaranya: diskusi ayah, diskusi ibu, diskusi remaja, pertemuan alumni diskusi, dan seminar online.

Terdapat banyak aplikasi yang digunakan untuk melakukan pertemuan online. Beberapa aplikasi yang familier dan sering digunakan adalah WhatsApp, Zoom Meeting, Skype, Cisco Webex Meeting, dan Google Meet. Namun yang paling sering digunakan adalah WhatsApp dengan fitur group chat-nya. Pertimbangan utama adalah faktor aksesibilitas. “WhatsApp menjadi satu-satunya aplikasi yang ramah bagi kebanyakan orang di komunitas” ungkap Rico, salah satu community organizer dalam program Prevention+. Sementara itu untuk menjangkau komunitas lebih luas, beberapa seminar online menggunakan Zoom Meeting yang ditautkan ke YouTube live.

Dalam prosesnya, tentu menemui beberapa hambatan. Pertama, secara umum sinyal masih menjadi hambatan utama. Beberapa lokasi memang memiliki sinyal yang tidak bersahabat. Baik teman-teman Rifka Annisa maupun peserta dari komunitas dampingan, sinyal menjadi kendala utama. Kedua, kuota yang semakin boros, terutama saat menggunakan Zoom Meeting. Beberapa kegiatan koordinasi dan evaluasi dilakukan sekitar 1-3 jam. Pernah suatu ketika mengecek pemakaian kuota yang digunakan dalam rapat koordinasi dengan aplikasi Zoom Meeting.  Dalam 3 jam pertemuan online menghabiskan 563 Megabyte (MB) atau sekitar 0,5 Gigabyte (GB).

Dari pendamping komunitas, Irma salah satu community organizer menceritakan tantangan aksesibilitas ketika melakukan kegiatan online. “Pernah saya melakukan jajak pendapat dengan bapak-ibu di komunitas. Saya kirimkan beberapa gambar aplikasi chat atau meeting. Dari sekian banyak aplikasi, paling familier adalah Zoom Meeting. Beberapa mengaku mengetahui Zoom Meeting, tapi HP-nya tidak kompatibel, memorinya sudah penuh, sudah nggak bisa install aplikasi itu.  Sejauh ini yang digunakan adalah WhatsApp. Ketika seminar online melalui Zoom, teman-teman menautkan ke YouTube, supaya teman-teman di komunitas juga bisa mengakses melalui YouTube. Kalau YouTube kan di semua HP hampir ada, bahkan menjadi aplikasi bawaan saat membeli HP. Yang penting bagaimana informasinya sampai” jelasnya.

Selain itu, hambatan yang dihadapi yaitu beberapa situasi di rumah yang tidak mendukung untuk fokus menyimak. Pada sesi diskusi kelas ayah, hal ini dialami oleh Pak Herman dalam grup diskusi “Maaf bapak-bapak, saya slow respond dulu, sedang menemani anak belajar”. Ada juga yang waktunya bersamaan dengan tugas lain, Pak Kirdi misalnya, “Mohon maaf belum bisa bergabung karena ada pertemuan di balai desa”. Saat kelas ibu, Mbak Nus dari kelas ibu juga mengalami hal yang sama, “Maaf belum bisa bergabung… (mengirim foto sedang menyuapi anaknya), ini anak kalau belum tidur ngajak ngomong terus, nggak konsen menyimak”. Dan di kelas remaja, ada yang berhalangan ikut karena sedang bekerja dengan shift waktu tertentu.

Pada tahap persiapan, tentu bukan hal yang mudah juga untuk memfasilitasi diskusi secara online. Rico menyebutkan beberapa catatan dari segi persiapan materi. Ia menjelaskan bahwa “Dalam persiapan diskusi online, beberapa tantanganya pertama, materi perlu disesuaikan dengan situasi sekarang, jadi perlu waktu lebih untuk melengkapi dan mengolah dari berbagai sumber. Kedua, mengemas materi menjadi konten dalam bentuk visual dan menarik untuk dikonsumsi. Dalam hal ini  butuh waktu untuk mendesain, sebuah tantangan baru bagi yang tidak terbiasa mendesain. Ketiga, beberapa orang menyayangkan ketika ada konten video yang berukuran agak besar (diatas 10MB). “Mendownload video juga memakan kuota”. Pelajaran yang dapat dipetik dari proses persiapan materi adalah, menyajikan materi dalam satu klik. Artinya, bagaimana menuangkan materi dalam satu gambar yang mudah diakses. Visualisasi juga membantu menarik perhatian untuk membaca dan mengerti materinya.

Ada catatan menarik dari Ibu Yuni, fasilitator komunitas pada kelas Ibu. “Menurut saya, diskusi online itu sudah cukup efektif di masa pandemi ini, tapi tantangannya juga pasti ada, seperti terkendala sinyal, dan kalau saya pribadi kadang ketinggalan ‘kereta’ jauh karena loading yang lambat, jadi kurang nyambung dengan materi diskusi. Tapi pada akhir sesi bisa membaca lagi dan menyimpulkan sih, jadi menurut saya juga mudah untuk mengikutinya. Saat membaca lagi jadi nyambung” kata Bu Yuni.

Irma menambahkan, “Memang proses diskusi online ini tidak mudah bagi beberapa orang. Proses pengondisian peserta agak sulit. Beda dengan pertemuan langsung, kami lebih mudah membangun kondisi dalam penyampaian materi. Kalau online, kita harus chat pribadi, dan itupun kadang responnya lama. Ketika bertemu langsung juga ada kedekatan secara emosional, beda dengan online, misal situasinya sedang kalut, bisa jadi di dalam aktivitas online terkesan bahagia”. Dari peserta diskusi, Tuti juga menambahkan sebuah catatan bahwa,”Diskusinya bisa diterima, tetapi kurang puas. Pokoknya beda dengan bertatap muka langsung”. Ada juga peserta yang tidak fokus karena saat pertemuan online berlangsung, peserta juga sedang mengasuh anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan melakukan aktivitas lain.

Dengan berbagai tantangan itu, ada sebuah refleksi bahwa proses pengorganisasian yang dilakukan secara online barangkali kurang tepat. Dalam proses pengorganisasian, ikatan emosional yang belum terbangun membuat kecanggungan dalam prosesnya. Kemudian, ada satu aspek lagi yang menjadi bahan diskusi selanjutnya terkait keamanan digital. Setiap menggunakan aplikasi, pasti ada data-data yang harus kita isi sebagai registrasi. Beberapa isu digital yang muncul adalah penyalahgunaan data pengguna. Meskipun hal ini masih menjadi perdebatan, tetapi kemungkinan dan kesempatan untuk itu sangat nyata. Hal ini menjadi kewaspadaan bersama, di tengah adanya kebutuhan layanan yang ditawarkan.

Oleh: Nurul Kodriati, M.Med.Sc

Merokok adalah salah satu permasalahan kesehatan yang penting di Indonesia. Di tahun 2015, jumlah total, prevalensi, perokok laki-laki Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia (Eriksen, 2015). Sayangnya, Indonesia adalah satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang belum meratifikasi perjanjian pengendalian rokok dunia atau yang biasa disebut dengan Framework Convention on Tobacco Control (Tan, 2016).

Merokok juga sesuatu yang banyak dilakukan dan biasa terlihat atau mungkin biasa dilakukan sebagian dari kita. Menurut Global Adults Tobacco Survey (GATS) tahun 2011, 65,6% laki-laki usia lebih dari 15 tahun di Indonesia adalah perokok. Sedangkan pada perempuan, jumlahnya jauh lebih sedikit yaitu sebesar 2,5% dari total wanita usia dewasa.

Grafik Nurulkod

 

Grafik di atas menunjukkan perbedaan pola merokok antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Pada laki-laki, perilaku merokok dimulai pada usia remaja sekitar usia 12-15 tahun. Jumlah perokok meningkat drastis, tiga kali lipat,  di antara usia 15-20 tahun menjadi sekitar 60%. Jumlah ini relatif stabil dan penurunan baru terlihat di usia sekitar 50 tahun. Sedangkan pada perempuan, prevalensi merokok relatif stabil sampai usia sekitar 40 tahun dan peningkatan terjadi setelah usia tersebut dengan persentase dibawah 20%. Pola merokok berdasar umur seperti yang diuraikan pada grafik diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, meningkatnya kemungkinan laki-laki menderita penyakit kronis. Tulisan ini akan mengkhususkan pembahasan terkait dengan status keayahan seseorang.

Secara umum, perspektif gender dari perilaku kesehatan mengakui bahwa menjadi laki-laki atau perempuan seringkali mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku terkait dengan kesehatan dan perilaku beresiko. Sayangnya, laki-laki seringkali memiliki resiko lebih tinggi untuk berperilaku yang merugikan kesehatan mereka dibandingkan perempuan seperti merokok, minum minuman keras, atau kriminalitas. Grafik di atas dan tingginya prevalensi merokok pada laki-laki di Indonesia bahkan di dunia adalah beberapa bukti yang harus menjadi renungan kita bersama. Bagaimana dan apa yang membuat data statistik terkait gender pada merokok ini cenderung stabil dalam kurun waktu yang lama. Dan menjadi renungan bersama, kenapa diskusi terkait tentang gender lebih mengangkat isu merokok pada perempuan dibandingkan isu merokok pada laki-laki.

Hubungan antara merokok dan maskulinitas sebenarnya dapat dirunut dari abad 17 dari pengaruh kolonialisme Belanda. Pada saat itu, hanya orang-orang yang memilki kekuasaan dan kekayaan yang mempunyai akses tembakau, sebagian besar dari orang-orang ini adalah laki-laki. Asosiasi antara laki-laki, maskulinitas, dan merokok diperkuat jauh setelah itu melalui iklan-iklan yang mempromosikan merokok sebagai norma yang sangat mudah diterima di masyarakat dan untuk meningkatkan status maskulinitas seseorang. Iklan rokok seringkali memberikan kesan dan karakter yang berkaitan dengan maskulinitas tradisional yang dominan seperti laki-laki itu identik dengan kuat, tangguh dan heroik. Seringkali, iklan juga berkecenderungan untuk mengabaikan bahaya dan resiko dari tembakau dan perilaku merokok terutama di kalangan anak- anak muda atau remaja laki-laki.

Kecenderungan laki-laki untuk berperilaku yang beresiko seperti di atas sebenarnya kurang sesuai dengan kondisi mereka setelah berkeluarga dan apalagi setelah mereka berstatus sebagai seorang ayah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu hal yang bisa dieksplorasi adalah perubahan nilai maskulinitas dari kecenderungan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah seorang yang kuat dan tangguh menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan mampu melindungi keluarga mereka. Awal mula menjadi seorang ayah memberikan tanggung jawab baru yang besar pada laki-laki, memerlukan komitmen yang tinggi dan perlunya mempelajari beberapa keterampilan baru terkait perawatan anak mereka dan bagaimana memberikan dukungan kepada istri. Keterlibatan dengan perawatan anak ini menjadi salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan seorang ayah dan penting agar ayah mau meluangkan waktu lebih untuk perawatan anak.

Waktu yang dihabiskan dengan anak mereka itulah yang menjembatani laki-laki untuk melakukan lebih banyak refleksi dan mengidentifikasi prioritas mereka sehari-hari termasuk untuk berperilaku yang lebih sehat dan mengurangi resiko demi melindungi anak dan keluarga mereka. Laki-laki yang terlibat aktif dalam perawatan anaknya, akan menjadi lebih mungkin untuk berusaha tidak merokok di sekitar anaknya yang masih bayi dan lemah dan tidak ingin memberikan bahaya atau ‘racun’ rokok pasif.

Sayangnya, dukungan terhadap para ayah di masa transisi, ketika mereka baru saja mempunyai anak pertama mereka masih sangat kurang seperti cuti suami untuk menemani istri melahirkan atau dalam Bahasa Inggris disebut paternity leave, selama dua hari dinilai masih sangat minim untuk dapat membantu laki-laki mengembangkan identitas keayahan mereka dan mempelajari keterampilan sebagai ayah yang akan sangat diperlukannya. Hal inilah yang membuat masa transisi ini menjadi masa dengan stres tinggi pada laki-laki dan oleh karena salah satu pengontrol stres yang dimiliki oleh sebagian laki-laki adalah merokok maka para ayah ini dimungkinkan merokok dengan frekuensi dan jumlah rokok yang lebih di masa ini.

Sayangnya, konstruksi sosial yang dibuat di masyarakat kita sering kali lebih mendukung peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Laki-laki (dan perempuan) memiliki tolak ukur kesuksesan berdasarkan status pekerjaan dan kesuksesan karir mereka. Tolak ukur ini yang seringkali membuat laki-laki kurang terlibat dalam pengasuhan anak. Dari sudut pandang kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, laki-laki di Indonesia memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk dihabiskan bersama anak-anak mereka dan mengembangkan karakteristik ‘keayahan’ dengan bobot pengasuhan anak yang lebih tinggi yang menjadi faktor yang penting untuk menurunkan perilaku yang beresiko pada laki-laki seperti merokok.

Sesungguhnya, seiring dengan pertumbuhan anak mereka, para ayah ini telah belajar bagaimana menjadi ayah. Sebagian dari mereka mungkin mampu berinteraksi dan berkontribusi lebih dengan anak semisal dengan bermain bersama, memberikan saran, kedisiplinan, mengajari hal-hal terkait dengan praktik keagamaan, mencontohkan bagaimana menjadi laki-laki yang baik. Dalam kondisi yang seperti itu, jumlah waktu yang dihabiskan oleh ayah bersama anaknya meningkat dan diharapkan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat menjadi lebih dimungkinkan.***

Oleh: Suharti

Pandemi COVID-19 menyerang 213 negara di dunia sejak akhir 2019. Data secara global menunjukkan jumlah kasus COVID-19 telah mencapai 1.392.647  kasus dengan total kematian sebanyak 593.209 kasus. Sementara itu, kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 83.130 kasus dengan angka kematian sebanyak 3.957 kasus.[1]

Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Terhitung pada minggu pertama dan kedua bulan Juli angka kasus melonjak hingga di atas 1.500 kasus. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik. Dampak yang signifikan juga terjadi pada kehidupan perempuan. Perubahan cara hidup dan bekerja selama masa pandemi ini meningkatkan beban kerja pada perempuan.

Dari sisi ekonomi, [2]ketika pekerjaan dilakukan dari rumah bersamaan dengan anak-anak melakukan sekolah dari rumah, tumpuan tanggung jawab mengurus rumah tangga sekaligus menjadi guru bagi anak-anak ada pada perempuan. Hasil survei daringyang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan mayoritas responden (96% dari 2285 responden), baik laki-laki dan perempuan, menyampaikan bahwa beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam berjumlah dua kali lipat daripada responden laki-laki.  Diketahui  jika1 dari 3 reponden yang melaporkan bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebutkan bahwa dirinya mengalami stres.[3]

Risiko lain yang dihadapi oleh perempuan adalah terbatasnya akses kesehatan reproduksi dan seksual. Rasa khawatir akan risiko penularan virus dan pembatasan layanan di fasilitas kesehatan menyebabkan perempuan enggan mendatangi puskesmas atau rumah sakit guna mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan seksual, seperti pemeriksaan kehamilan maupun layanan keluarga berencana. BKKBN menyampaikan selama masa pandemi terjadi penurunan pengguna KB aktif sebanyak 10%-15% atau sekitar 10 juta jiwa. Adanya penurunan ini diperkirakan akan memicu terjadinya kehamilan sebanyak 370.000-500.000 kehamilan. [4]

 Pandemi ini juga memberikan dampak lain, yaitu peningkatan risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingkat stres yang tinggi, persoalan ekonomi keluarga, dan juga penerapan kebijakan isolasi serta karantina yang membatasi pergerakan masyarakat, telah memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data dari berbagai belahan dunia menunjukkan adanya tren peningkatakan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi COVID-19. Di Prancis terjadi peningkatan kasus kekerasan yang terlaporkan sebanyak 30% semenjak penerapan lockdown pada tanggal 17 Maret 2020, di Argentina kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat 25% sejak penerapan lockdown 20 Maret 2020, di Singapura dan Cyprus terjadi peningkatan pelaporan melalui telepon sebesar 33% dan 30%. Permintaan akses layanan shelter atau rumah aman juga dilaporkan terjadi peningkatan di Kanada, Jerman, Spanyol, Inggris, dan Amerika.[5] Adapun di Yogyakarta, Rifka Annisa mencatat adanya peningkatan perempuan yang mengakses layanan hotline Rifka Annisa dari Januari hingga Mei 2020 sebanyak 140 kasus. Kasus kekerasan seksual berbasis online pun mengalami peningkatan seiring dengan berubahnya cara kerja dan cara hidup masyarakat yang banyak menggunakan media online.

Peningkatan kasus ini tidak dibarengi dengan peningkatan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Justru pada situasi pandemi ini, akses layanan bagi perempuan korban kekerasan sangat terbatas. Lembaga layanan, baik milik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat banyak mengubah bentuk layanan, baik dalam hal waktu pelayanan maupun metode pelayanan. Sebagian besar layanan berpindah ke layanan online dengan melalui telepon, surat elektronik, maupun WhatsApp. Pelayanan tatap muka hanya dilakukan pada situasi darurat. Hal ini tentu tidak menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan korban kekerasan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi, maupun mereka yang berada di wilayah dengan jangkauan sinyal telepon yang tidak memadai.

Sementara itu, layanan rumah aman banyak yang ditutup dengan alasan keamanan dan keterbatasan sumber daya untuk pengelolaan. Catatan dari diskusi nasional yang diselenggaran Forum Pengada Layanan menunjukkan bahwa layanan rumah aman menjadi paling sulit didapatkan saat pandemi ini. Jikalaupun ada yang menyediakan, seperti di Jakarta dan Yogyakarta, akses terhadap layanan ini sangat sulit dijangkau karena prasyarat yang ditetapkan sangatlah ketat. Penyedia layanan rumah aman mengharuskan calon penghuni yang merupakan korban kekerasan melakukan tes Covid-19 dengan biaya yang ditanggung sendiri.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diesease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Presiden no 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 memandatkan perubahan anggaran di berbagai instansi dan kelembagaan. Konsekuensi dari realokasi anggaran untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini adalah berkurangnya anggaran di sektor lain, termasuk untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga layanan milik pemerintah. Padahal, biaya penanganan kasus kekerasan saat pandemi ini justru meningkat karena keharusan untuk mengadakan alat pelindung diri yang memadai dan pembiayan tambahan untuk layanan online.

Di tengah berbagai tantangan keterbatasan sumber daya tersebut, lembaga layanan wajib terus menghadirkan layanan yang berkualitas, aman, dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan dengan berbagai latar belakang identitas. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh lembaga layanan dalam mengupayakan layanan berkualitas antara lain:

 

1. Mitigasi risiko COVID-19 dan adaptasi layanan

Mitigasi risiko COVID-19 harus dilakukan untuk memetakan potensi risiko dan hambatan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan, keluarga dan staf pendamping sesuai dengan konteks masing-masing wilayah. Keberhasilan melakukan antisipasi terhadap resiko yang mungkin terjadi dalam situasi krisis ini akan berdampak pada keberlangsungan layanan dalam jangka panjang. Adaptasi terhadap layanan harus diberikan berdasarkan temuan mitigasi risiko yang sesuai dengan konteks. Pemilahan antara layanan penting dan darurat (esensial) serta layanan non-esensial perlu dilakukan untuk memandu lembaga layanan dalam melakukan adaptasi layanan yang disediakan.

Adaptasi yang mungkin bisa dilakukan adalah peralihan layanan jarak jauh berbasis online, penundaan pelaksanaan pertemuan yang melibatkan orang banyak, penyusunan mekanisme keamanan pada situasi isolasi, karantina maupun lockdown.  Selain itu, lembaga layanan juga perlu untuk mengintegrasikan komponen edukasi COVID-19 dalam setiap tahapan layanannya.

2. Menyediakan protokol penanganan kasus kekerasan dalam situasi krisis

Novel coronavirus (2019-nCoV) menyebar dengan sangat cepat dan pada beberapa orang tidak menunjukkan gejala. Untuk mencegah penularan COVID-19 dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, lembaga layanan harus menerapkan protokol yang ketat. Seyogianya protokol penanganan kasus kekerasan ini tidak saja mengatur langkah-langkah untuk mencegah penularan virus, tapi juga memastikan aspek keamanan bagi perempuan korban kekerasan dan pendamping korban.

Komponen yang penting dalam protokol penanganan kasus kekerasan ini adalah panduan khusus tentang layanan melalui media online, WhatsApp atau telepon, protokol khusus untuk penyediaan rumah aman, dan juga protokol khusus tentang layanan tatap muka dan pendampingan korban. Hal ini penting mengingat selama masa pandemi, perempuan korban kekerasan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama dengan pasangan. Situasi seperti ini berisiko menempatkan korban dalam situasi bahaya ketika melakukan pendampingan melalui telepon karena pasangan bisa lebih mudah menemukan jejak

3. Menguatkan layanan berbasis komunitas

Keterbatasan mobilitas lembaga layanan untuk bisa menjangkau korban secara langsung menjadi tantangan dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan inklusif. Kegiatan penjangkauan dan home visit yang selama ini disediakan lembaga layanan menjadi sangat terbatas, bahkan banyak yang meniadakan layanan ini. Lembaga layanan berbasis komunitas yang memiliki akses lebih dekat dan mudah dengan korban memiliki peran penting untuk mengatasi situasi ini. Untuk itu, lembaga layanan harus terus-menerus dikuatkan dengan melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas seperti pelatihan, maupun supervisi jarak jauh.  Selain berfungsi untuk memberikan pendampingan kasus yang ditemui di komunitas, lembaga layanan berbasis komunitas juga memiliki peran penting dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan pandemi COVID-19.

4. Berjejaring dengan Gugus Tugas dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di asing-masing wilayah

Pemerintah telah berupaya untuk menangani  COVID-19, dengan membentuk gugus tugas penanganan dan satuan tugas penanganan COVID-19. Satuan tugas penanganan COVID-19 (satgas) ini dibentuk sampai level terendah (RT/RW) untuk melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19, distribusi bansos, melakukan edukasi ke masyarakat, dan juga menjaga keamanan kampung. Lembaga layanan perlu membangun jejaring dengan satgas dan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk membantu penanganan kasus dan merujukkan kasus yang teridentifikasi berisiko tinggi terpapar COVID-19. Selain itu, jejaring ini juga penting untuk mendorong pemenuhan hak perempuan korban kekerasan terhadap layanan bantuan sosial dan kesehatan selama masa pandemi.

5. Memastikan kesejahteraan para pendamping perempuan korban kekerasan

Kualitas layanan bagi korban kekerasan sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas pendamping perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, well-being (kesejahteraan) jiwa pendamping korban perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga penyedia layanan. Tren kasus yang meningkat selama masa pandemi berpotensi meningkatkan beban kerja pendamping korban. Kelelahan karena beban kerja yang berlebih ini dapat memicu burnout yang sangat mempengaruhi kondisi mental pendamping korban. Apalagi dalam situasi pandemi ini, pendamping korban juga rentan mengalami stres karena ketidakpastian dalam banyak hal, juga kekhawatiran yang muncul akan keselamatan jiwa mereka selama masa pandemi.

Lembaga layanan harus membuat mekanisme untuk pemulihan kelelahan atau stres yang dialami oleh pendamping korban, baik dengan menyediakan mekanisme self-care maupun healing bagi para pendamping. 

 

[1] https://www.bing.com/search?q=Coronavirus+statistics+in+Indonesia&tf=U2VydmljZT1HZW5lcmljQW5zd2VycyBTY2VuYXJpbz1Db3JvbmFWaXJ1c01MIFBvc2l0aW9uPVRPUCBSYW5raW5nRGF0YT1UcnVlIEZvcmNlUGxhY2U9VHJ1ZSBQYWlycz1zY246Q29yb25hVmlydXNNTDtjb3VudHJ5Q29kZTpJRE47aW50ZW50OkNoZWNrQ29yb25hU3RhdHM7YWJvdmVuZXdzOlRydWU7IHw%3d&hs=mGuOwRaD93JDsPLeTMpwDB6QOt%2f8f%2fmzJXHb0knxRYs%3d&FORM=COVIDR

[2] Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Kuartal II Ekonomi Indonesia -4,3 Persen", https://money.kompas.com/read/2020/07/15/204000926/sri-mulyani--kuartal-ii-ekonomi-indonesia-4-3-persen?page=all.

[3] https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-perubahan-dinamika-rumah-tangga-dalam-masa-pandemi-covid-19-3-juni-2020

[4] https://kesehatan.kontan.co.id/news/wow-bkkbn-menghitung-potensi-kehamilan-di-masa-pandemi-covid-19-capai-500000

[5] https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls

Oleh: Tri Kurnia Revul Andina

Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan dengan adu argumen antara Maudy Ayunda dengan seorang lelaki yang diduga kekasihnya saat sedang live Instagram. Kejadian ini pun sempat jadi trending topic di media sosial Twitter. Publik menduga bahwa Maudy tidak sengaja menyalakan fitur live Instagramnya sehingga percakapan keduanya dapat didengar oleh khalayak luas. Adu argumen tersebut berlangsung cukup lama dan intens. Jika diperhatikan secara seksama, perdebatan antara keduanya menyangkut persoalan komunikasi dan juga keinginan untuk saling diperhatikan. Kejadian ini direspon oleh warganet dengan berbagai tanggapan. Ada yang menjadikannya meme, ada juga yang berkomentar jenaka, contohnya “Maudy Ayunda berantem se-Indonesia berasa listening test”, cuitan salah satu pengguna Twitter @notwilona karena selama live, Maudy dan lawan bicaranya aktif menggunakan bahasa inggris. Tak jarang pula, ada yang berusaha mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut seperti yang ditulis oleh akun @romiyooo di Twitter, “Maudy Ayunda berantem sama pacarnya ternyata permasalahannya yang kayak orang-orang pada umumnya ya. Berantem karena salah satu cuek. Berantem karena salah satu sering ngambek. Sepinter apapun lu, masalah relationship gak jauh dari komunikasi”.

Berkaca dari apa yang dialami oleh Maudy dan orang yang kemungkinan besar adalah kekasihnya, bisa dikatakan hubungan romantis tidaklah lepas dari suatu konflik, kecil maupun besar. Embel-embel kata “romantis” pada hubungan dua orang yang didasari rasa saling mengasihi tidak serta merta membuat hubungan tersebut bebas dari segala bentuk konflik. Seiring bertumbuhnya individu dan berprosesnya sebuah hubungan romantis, konflik dapat sewaktu-waktu muncul dalam proses tersebut.

Lantas, bagaimana seharusnya konflik dimaknai dan bagaimana beresolusi sehat agar tak berujung pada kekerasan?

Konflik Dihadapi dan Diterima Keberadaannya

Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan setiap orang, terutama mereka yang hidup bersama dalam hubungan kencan, intim, dan pernikahan.[1] Bahkan pasangan yang paling berbahagia sekalipun mengalami konflik dan masalah dalam hubungannya.[2] Penyebab konflik bisa bermacam-macam, misalnya persoalan finansial, keluarga, atau masalah pribadi seperti nilai yang dianut, ekspektasi, tujuan hidup, atau bisa juga tentang alokasi waktu dalam hubungan, dukungan yang diberikan kepada pasangan, dan komunikasi. Pasangan tetaplah dua individu yang berbeda, berbeda latar belakang maupun kepribadian sehingga faktor-faktor tersebut sangat mungkin terjadi selama hubungan berlangsung. Meskipun demikian, konflik hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman dan hambatan dalam mengarungi sebuah hubungan, justru konflik akan menguatkan jika diselesaikan dengan bijak.

Amalia Rizkyarini, konselor psikologi Rifka Annisa menjelaskan bahwa konflik sangat normal terjadi ketika dua orang menjalin relasi. Konflik adalah satu bentuk ketegangan alami antar kedua belah pihak dan harus diterima sebagai bagian dari sebuah hubungan. Perbedaan diterima dengan besar hati sebab berbeda bukanlah suatu masalah. Amalia juga menekankan, alih-alih dianggap momok, konflik harusnya dimaknai sebagai suatu pelajaran dan kesempatan untuk memetakan masalah, berefleksi, mencari solusi, dan mengambil langkah. Inilah yang perlu disadari oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dalam hubungan romantis. Senada dengan Amalia, Irmaningsih Pudyastuti selaku staf Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi (DPMA) Rifka Annisa mengungkapkan bahwa konflik adalah satu bentuk siklus yang wajar terjadi dalam sebuah hubungan. Justru hubungan yang tidak pernah berkonflik itulah yang patut dipertanyakan karena pemikiran dua orang tidak akan selalu sama. Irma menambahkan, konflik semestinya tidak dibiarkan begitu saja walaupun kecil. Konflik harus dicari penyebabnya, dan yang paling penting adalah pengakuan dan penerimaan akan konflik itu sendiri. Kesadaran yang dibarengi dengan penerimaan atas eksistensi konflik merupakan awal yang baik untuk mencari jalan keluar dari konflik.

Konflik Diekspresikan secara Positif dan dengan Pendekatan Solutif

Saat konflik memanas, kedua belah pihak biasanya dilingkupi emosi negatif seperti marah, sedih, ataupun kecewa. Ketika itu juga, mereka dihadapkan pada beragam pilihan, haruskah bersikap afirmatif, defensif, atau bahkan reaksioner. Konflik yang direspon secara tergesa-gesa serta enggan memahami satu sama lain akan meningkatkan ketidakpuasan dan cenderung merusak hubungan. Kurdek[3] menjelaskan bahwa pola konflik yang tidak efektif dan negatif dalam hubungan ditandai dengan mendebatkan persoalan yang sama terus menerus, mengakhiri argumen tanpa menemukan solusinya, dan mengakhiri argumen tanpa ada pihak yang merasa memperoleh keadilan. Dalam batas-batas tertentu, konflik dalam proses interaksi antarindividu menjadi sesuatu yang wajar, akan tetapi hal ini menjadi tidak wajar apabila konflik memunculkan kekerasan[4]. Sebetulnya jika mau berpikir jernih, konflik ini bisa dijadikan bahan refleksi. Artinya, kedua pihak berusaha memposisikan diri, mengenali tanda-tanda konflik, menarik diri sejenak, lalu berdiam memikirkan apa yang harus dilakukan. Jeda waktu itu penting untuk menentukan langkah-langkah positif daripada melakukan kekerasan.

Konflik tidak perlu diekspresikan secara berlebihan apalagi dengan tindak kekerasan, melainkan banyak metode untuk mengatasi konflik, termasuk mengambil jeda. Ketika konflik terjadi, terlebih dahulu mengambil jeda dan menerima kalau konflik memang sedang terjadi. Dari situ, pihak-pihak yang berkonflik bisa memiliki ruang untuk memetakan akar permasalahan dan mencari alternatif-alternatif solusi, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari tiap solusi. Dalam proses penyelesaian konflik, hal-hal yang perlu diutamakan antara lain keterbukaan, toleransi, komunikasi asertif, reflektif, empati, dan kemauan untuk menurunkan ego. Di samping itu, tidak ada salahnya meminta pendapat dari orang-orang terdekat jika belum kunjung menemukan titik temu. Asalkan dipilah dan sesuai porsi, masukan dari orang-orang terdekat dapat membantu untuk berpikir strategis dalam memadamkan konflik.

Kerjasama adalah Kunci Terwujudnya Resolusi Konflik Sehat

Mewujudkan resolusi konflik yang sehat dalam hubungan romantis adalah tugas bersama dua orang yang terlibat, mutlak tidak bisa salah seorang saja. Keduanya harus bisa saling menghargai dan bersedia mendengarkan apa yang disampaikan pasangan. Tidak kemudian saling menyalahkan seakan tidak mau kalah. Hubungan bukanlah tentang kompetisi, tetapi tentang komunikasi dan negosiasi. Saat berada di komunitas, divisi DPMA Rifka Annisa banyak melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi, kampanye offline maupun online, berjejaring dengan institusi-institusi misalnya Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengadakan kelas pra nikah, mengadakan kelas-kelas diskusi yang ditujukan untuk remaja dan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mengenai nilai-nilai kesetaraan dan adil gender, dan nir kekerasan. Upaya-upaya preventif tersebut dialamatkan bukan hanya pada satu pihak atau gender tertentu saja, tetapi semua yang berada dalam hubungan romantis bertanggung jawab memanifestasikan resolusi konflik yang sehat. Divisi Pendampingan Rifka pun, ketika berjumpa dengan penyintas yang mempunyai masalah terkait konflik di hubungannya, konselor biasanya mendiskusikan kepada penyintas bahwa merawat hubungan adalah tugas penyintas dan pasangannya. Keduanya harus sama-sama berjuang, mengusahakan, serta menjaga hubungan, sehingga ketika konflik datang tidak berujung abusive. Sementara itu, Haryo Widodo selaku konselor laki-laki di Rifka Annisa menjelaskan bahwa konflik akan sulit diselesaikan apabila relasi tidak setara, sebab akan ada yang pasif dan ada yang dominan.

Walaupun dalam membangun relasi yang setara butuh proses pembiasaan, namun jika hubungan sudah setara, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan secara lebih objektif dan win-win solution. Mungkin terkesan susah dan rumit karena hakikatnya manusia selalu mengharapkan keharmonisan terutama pada hubungan romantis yang dibangunnya. Namun, andaikata individu mau dan mampu menerima keberadaan konflik serta menyikapi konflik secara hati-hati dan tidak mengedepankan ego, maka resolusi konflik yang sehat akan lebih mudah untuk dicapai. Lebih-lebih, konsep kesetaraan bilamana telah dipahami dan dipraktikkan bukan saja menciptakan resolusi konflik yang sehat, tetapi juga kuat, dan tentu saja nihil kekerasan.

 

Referensi

Kurdek, L. A. (1994). Conflict resolution in gay, lesbian, heterosexual nonparent, and heterosexual parent couples. Journal of Marriage and the Family, 56, 705-722.

Lahitami, Sulung (2020). Maudy Ayunda Bertengkar dengan Kekasih Pakai Bahasa Inggris, Ini 8 Respons Kocak Netizen. Diakses di https://www.liputan6.com/citizen6/read/4296574/maudy-ayunda-bertengkar-dengan-kekasih-pakai-bahasa-inggris-ini-8-respons-kocak-netizen pada tanggal 23 Juli 2020.

Lulofs, R. S., & Cahn, D. D. (2000). Conflict: From theory to action. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Markman, H. J, Stanley, S. M., Blumberg, S. L., Jenkins, N. H., & Whiteley, C. (2004). 12 hours to a great marriage: A step-by-step guide for making love last. San Francisco: Jossey Bass.

Miller, S., & Miller, P. A. (1997). Core communication: Skills and processes. Evergreen, Co: Interpersonal Communication Programs, Inc.

Poloma, Margaret M. (1979). Contemporary Sociological Theory. MacMillan: University of Virginia.

Wawancara

Amalia Rizkyarini, Konselor Psikologi Rifka Annisa, 18 Juli 2020.

Irmaningsih Pudyastuti, Staf Divisi Pengorganisasian dan Advokasi (DPMA) Rifka Annisa, 18 Juli 2020.

Haryo Widodo, Konselor Laki-laki Rifka Annisa, 23 Juli 2020.

 

[1]R. S. Lulofs, & Cahn, D. D. (2000). Conflict: From theory to action. Massachusetts: Allyn & Bacon.

[2]H. J Markman, Stanley, S. M., Blumberg, S. L., Jenkins, N. H., & Whiteley, C. (2004). 12 hours to a great marriage: A step-by-step guide for making love last. San Francisco: Jossey Bass.

[3]L. A Kurdek(1994). Conflict resolution in gay, lesbian, heterosexual nonparent, and heterosexual parent couples. Journal of Marriage and the Family, 56, 705-722.

[4]Margaret M Poloma (1979). Contemporary Sociological Theory. MacMillan: University of Virginia.

Oleh Risma Inayah

Awal Juli lalu, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengusulkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020[1]. Usulan ini menuai banyak protes dan berbanding terbalik dengan desakan publik yang sejak beberapa tahun lalu menyuarakan agar RUU PKS segerah disahkan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyebutkan alasan dari penarikan RUU PKS ini karena pembahasan yang sulit. Jika boleh membandingkan, lebih sulit mana dengan upaya korban untuk bangkit dari trauma pasca mengalami kekerasan seksual? Salah satu konselor Rifka Annisa, yaitu Siti Darmawati mengatakan bahwa mungkin saja DPR tidak begitu memahami mengenai persoalan di lapangan dan urgensi dari RUU PKS ini. Beliau menilai bahwa jika DPR memahami mengenai persoalan yang terjadi di lapangan, sikap DPR mungkin saja tidak akan seperti saat ini.

Menunda pembahasan RUU PKS berarti juga menunda penegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini semakin meningkat dan beragam bentuknya. Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memuat setidaknya 17.940 kasus kekerasan seksual yang terjadi di seluruh Indonesia. Yang artinya, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut terdapat sekitar 16 perempuan yang mengalami kekerasan seksual setiap harinya. Hal tersebut bukanlah sekedar angka statistik, namun belasan ribu manusia yang bernama perempuan di bumi pertiwi ini mengalami berbagai rangkaian kekerasan dan sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan.

Kasus kekerasan seksual berdampak besar pada korban dan tidak dapat disamakan dengan jenis kekerasan lainnya. Konselor sekaligus Manajer Divisi Pendampingan di Rifka Annisa, Indiah Wahyu Andari, menyatakan bahwa secara psikologis kekerasan seksual menyerang harga diri dan konsep diri korban sehingga korban merasa dirinya kotor, tidak berharga hingga menyalahkan diri sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan kecenderungan masyarakat yang menyalahkan korban kekerasan dan memberikan stigma negatif terhadap para korban.

Kekerasan seksual juga memberikan kemungkinan dampak berupa depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatasi di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002)[2].

Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual nyata adanya dan tidak dapat dilupakan begitu saja. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang merenggut hak tubuh dan martabat dari seseorang. Proses untuk dapat bangkit dan pulih dari pengalaman kekerasan tersebut tidaklah mudah. Korban kekerasan seksual membutuhkan proses panjang untuk dapat kembali menerima dirinya secara utuh dan berdamai dengan pengalaman yang tidak menyenangkan tesebut. Para korban membutuhkan upaya penanganan yang serius terhadap kasus yang dialami.

Oleh karena itu, dengan data angka kekerasan seksual yang tinggi, negara wajib hadir untuk menanggulangi permasalahan kekerasan ini, termasuk para anggota DPR. Forum Pengada Layanan (FPL) menyatakan bahwa upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual terkendala karena tidak ada payung hukum yang memadai. Oleh karena itu, RUU PKS hadir sebagai lex specialis yang mengatur segala aspek mengenai kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan kepada korban hingga upaya rehabilitasi yang merupakan hak mutlak korban kekerasan. Upaya komprehensif diperlukan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang semakin hari situasinya semakin darurat.

Melihat dampak yang dirasakan oleh korban dan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual, pengesahan RUU PKS harus segera dilakukan sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Trauma yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual nyata adanya. Teruntuk para wakil rakyat yang terhormat, apakah masih ingin menunggu ribuan perempuan lain mengalami kekerasan seksual tiap harinya? Atau di tahun-tahun berikutnya sehingga RUU PKS bisa ditarik kembali dari Prolegnas? Pertanyaan terakhir dari saya yang juga seorang perempuan, apakah puluhan ribu data perempuan yang mengalami kekerasan seksual hanya sekedar angka statistik dan bukan merupakan prioritas yang penting untuk ditangani?

Referensi: 

[1] Nasional.kompas.com (2020, 5 Juli). RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual. Diakses pada 15 Juli 2020, dari https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/22540701/ruu-pks-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-di-saat-tingginya-kasus-kekerasan?page=all

[2] Fu’ady, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam, 8(2), 191–208. https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553

35758179
Today
This Week
This Month
Last Month
All
3794
36629
89259
288398
35758179