Oleh: Ani Rufaida
Rifka Annisa, Gunung Kidul. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gunung Kidul DIY menolak menggelar aksi menolak pengesahan rencana “RUU Pilkada secara tidak langsung” , Rabu (24/9/2014). Mereka mengganggap pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD sama halnya mengkebiri hak politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu kondisi ini dianggap memundurkan demokrasi bangsa Indonesia pasca reformasi. Tegas Rino koordinator aksi dalam orasinya.

Tambahnya pilkada tak langsung sama halnya akan menyenangkan anggota dewan, dan hanya menjadi permainan elit politik yang tidak mendukung proses demokrasi Indonesia. RUU pilkada tidak langsung melemahkan legitimasi hak suara rakyat dan menghilangkan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Ungkapnya.

Aksi bertempat di Bundaran Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, melakukan long march dari Bundaran  menuju gedung DPRD dengan membawa poster-poster berisikan penolakan pemilukada oleh anggota dewan. Disepanjang jalan, mereka berorasi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak pilkada tidak langsung.

Selanjutnya massa melakukan audiensi dengan ditemui anggota dewan. Dalam sambutannya ketua DPRD Gunung Kidul Suharno S,E. sepakat jika Pilkada nantinya dilaksanakan secara langsung, bukan melalui dewan. Aspirasi dalam aksi hari ini akan disampaikan ke pusat (Jakarta) langsung pada hari itu juga. Namun demikian ketua DPRD Gunung Kidul itu juga menyinggung tingginya cost politik dalam pemilu. Banyaknya pejabat yang terbelit kasus korupsi, diklim karena kesalahan rakyat juga yang mau menerima uang politik dari calon dewan. Ia mendorong semua yang aksi hari ini untuk sama-sama belajar pendidikan politik yang baik, tidak akan menerima uang dari calon dewan sebagai upaya terciptanya demokrasi Indonesia yang lebih baik. Tegasnya.