Oleh : Ratnasari Nugraheni
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
 
Selasa (6/5), tepat pukul 10.00 dimulailah acara penandatangan nota kesepahaman bersama seluruh jajaran aparat Gunung Kidul bertempat di aula Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul. Acara tersebut dihadiri oleh 40 orang peserta, beberapa diantaranya adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari, Kementerian Agama Gunung Kidul, Pemerintah Gunung Kidul yang diwakili oleh Wakil Bupati Gunung Kidul, Camat Wonosari, Kepolisian sektor maupun Resort, Muspika, Kepala Desa, Kepala Sekolah, dan juga Rifka Annisa.

Adanya perjanjian nota kesepahaman ini berawal dari banyaknya kasus-kasus sosial yang terjadi di wilayah Gunung Kidul seperti, pernikahan dini, perceraian, KDRT, adanya kematian istri, KTD, dan HIV/AIDS. Berdasarkan data kuantitatif yang dimiliki oleh pemerintah Gunung Kidul, kasus-kasus tersebut semakin merangkak naik.

“Pernikahan dini dan perceraian semakin meningkat dan mendorong keprihatinan dan melatarbelakangi adanya inisiatif penanggulangan bersama seluruh jajaran aparat”, ungkap Drs. Iswandoyo, M.M., selaku Camat Wonosari, dalam sambutannya.

Nota kesepahaman ini pun ditandatangani oleh Ketua pengadilan Agama, Kapolsek Wonosari, Komandan Rayon, Kepala UPT Puskesmas Wonosari, Kepala-kepala Sekolah Wonosari, Kepala KUA, Kepala-kepala Desa daerah Wonosari, dan LSM Rifka Annisa. Melalui nota kesepahaman ini, parapasangan calon pengantin di wilayah Wonosari, Gunung Kidul harus melalui proses kursus pengantin, lulus pre-test dari BP4, dan kemudian mendapatkan sertifikat menikah. Nota kesepahaman ini berlaku selama dua tahun terhitung sejak 6 Mei 2014. Diharapkan, melalui nota kesepahaman ini, angka pernikahan dini, perceraian, maupun KDRT akan semakin menurun.