Oleh : Ratnasari Nugraheni
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sabtu (8/3), sejumlah aktivis perempuan se-DIY dan Jawa Tengah menggelar aksi damai di lingkar Tugu Yogyakarta dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD). Terdapat sekitar 50 orang berdiri mengelilingi Tugu Yogyakarta sejak pukul 08.30 WIB. Mereka mengenakan seragam merah-putih dan membawa sejumlah atribut yang terbuat dari kardus dan sterofoam berbentuk tangan. Di tiga titik lampu merah, 2 orang aktivis membagikan stiker dan brosur mengenai perkosaan.
Aksi damai yang di prakarsai oleh Lingkar Advokasi untuk Perempuan (Link-AP) mengusung tema “Pemilu Cerdas, Selamatkan Perempuan Indonesia dari Kekerasan Seksual”. Dengan tahun politik, pemilu, dan tingginya angka kekerasan seksual menjadi fokus utama kaum aktivis pembela perempuan dalam menyuarakan tuntutannya.
Dengan lantang, para aktivis secara bergantian menyampaikan orasi mereka menuntut agar pelaku perkosaan di hukum berat, menuntut adanya Undang-undang khusus tentang kekerasan seksual, mendesak disahkannya Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG), mendorong pemerintah menjamin pemenuhan 12 Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan, medorong para pemilih agar mendukung calon legislatif yang peduli pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mencari calon pemimpin yang peduli dan memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Visi dan misi dari IWD kali ini fokus untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyelamatkan perempuan, dan membuka mata untuk memilih wakil-wakil rakyat yang tidak menutup mata akan isu perempuan”, ujar Maria Suciati, selaku koordinator lapangan pada aksi damai.
Aksi damai di Tugu Yogyakarta bukanlah awal, puncak, maupun akhir peringatan IWD. Akan tetapi, harus dimaknai bahwa perjuangan untuk membela kaum perempuan atas berbagai ketidakadilan. Tidak hanya berhenti pada ajakan verbal, diperlukan tindakan nyata semua pihak, terlebih keterlibatan para pemimpin di kalangan pemerintahan.
