“Coba aku nggak ngikutin kata dia”, Kerugian Nyata Kekerasan di Dunia Digital yang Katanya Maya
Pada caturwulan kedua (Mei-Agustus 2026), sebanyak 477 orang mengakses hotline Rifka Annisa WCC dengan aduan seputar kekerasan berbasis gender dari seluruh wilayah di Indonesia maupun WNI yang tinggal di luar negeri. Jumlah ini naik sebanyak 26% dari caturwulan sebelumnya. Dari berbagai aduan tersebut, kami mendapati bahwa banyak yang mengetahui nomor hotline kami setelah menceritakan pengalaman yang mereka alami ke AI. Hal ini dapat dipahami mengingat AI dapat menghadirkan respon yang afirmatif, menenangkan dan langsung menunjukkan arah ke lembaga layanan yang tepat saat korban membutuhkan validasi instan. Namun dibalik kenyamanan itu, kita perlu waspada terhadap resiko tersebarnya privasi yang mungkin tidak terlindungi, data yang penggunaannya di luar kendali kita, atau potensi ketergantungan pada teknologi saat menghadapi situasi krisis. Sebagai alternatif yang lebih aman, korban dapat langsung mencari informasi lembaga penyedia layanan di mesin pencari atau berbagi pengalaman kekerasan yang dialaminya kepada orang yang terpercaya.
Dikarenakan mendapat 30 aduan tiap minggunya, tentu kami tidak dapat mendampingi semuanya. Mayoritas kami beri informasi untuk mengakses lembaga penyedia layanan yang ada di sekitar domisili korban jika di luar Yogyakarta, termasuk PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), UPTD PPA, LSM, ataupun LBH yang fokus pada isu serupa. Untuk aduan yang berkaitan dengan takedown account, post, ataupun pendampingan teknologi bagi korban KBGO, kami berikan hotline aduan Safenet. Dalam memberikan rekomendasi lembaga penyedia layanan, kami mengutamakan lembaga dengan layanan yang tidak berbayar dan pemenuhan harapan korban.
Dari 477 aduan yang diterima, 77 kasus baru kami dampingi selama caturwulan kedua tahun 2026. Angka ini lebih tinggi 3 kasus dari caturwulan sebelumnya. Artinya, terdapat 4 korban baru yang harus didampingi setiap pekannya. Dalam hal kategori kasus, kali ini kami lebih banyak mendampingi kasus kekerasan seksual dibandingkan kekerasan terhadap istri. Kasus kekerasan seksual tersebut meningkat sekitar 34% dibandingkan caturwulan 1 dan korban mayoritas berusia dewasa awal-tengah (18 – 35 tahun). Terkait KBGO, data caturwulan kedua menunjukkan ada peningkatan sebesar 42%, dari 7 kasus menjadi 10 kasus.

Menilik dari sisi hukum, sebanyak 30 kasus (+5 dari caturwulan sebelumnya) berproses di meja hijau yang terdiri dari 23 jalur pidana dan sisanya perdata. Sama dengan caturwulan sebelumnya, kekerasan seksual menjadi kategori kasus yang mendominasi proses hukum. Bedanya, kasus KBGO yang berproses hukum meningkat 3x lipat dibandingkan caturwulan sebelumnya, dari 2 kasus menjadi 6 kasus. Angka ini cukup krusial karena jika dibandingkan dengan tahun 2024-2025, kenaikan pelaporan KBGO ternyata mencapai 600%.
Ragam Wajah Pelaku dalam Ruang Daring
Kekerasan berbasis gender selalu menjadi fenomena gunung es, tak terkecuali KBGO. Karakteristik dunia maya yang mempromosikan privasi penggunanya (mengisi data diri tidak sesuai sebenarnya, kebebasan membuat pseudonym, dan alternatif avatar sebagai foto diri) mendorong adanya online disinhibition yang menjadikan pelaku semakin mudah melakukan kekerasan. Online disinhibition merupakan fenomena ketika pengguna sosial media tidak memiliki kontrol diri atas apa yang mereka utarakan di internet, termasuk ketika melakukan kekerasan di internet (Suler, 2024). Salah satu dampaknya yaitu individu akan lebih mudah berperilaku sesuka hati karena mereka bertindak sebagai anonim dan tidak berhadapan face to face dengan pengguna lain. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa apa yang mereka lakukan di internet tidak mungkin bisa dikaitkan pada identitasnya di dunia nyata. Akibatnya, mereka merasa lebih aman karena terhindar dari konsekuensi secara langsung.
Korban KBGO sering mengabaikan pengalamannya dan merasa tidak layak untuk menceritakan ataupun melaporkan ke polisi. Beberapa penyebabnya yaitu karena adanya stigma bahwa KBGO bukan kekerasan yang nyata, tidak ada luka yang timbul, dianggap sepele, dan masyarakat sudah menormalisasi ujaran seksis ataupun penyebaran konten bernuansa seksual sebagai kebiasaan umum di internet. Padahal, dampak yang ditimbulkan sangat nyata. Analisis data kami menunjukkan bahwa tak jarang korban KBGO pernah melukai diri sendiri dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Mereka mengalami kecemasan dan ketakutan hebat, seperti takut disalahkan, cemas orang terdekat mengetahui, atau takut persebaran kontennya semakin luas dan tidak bisa dikontrol. Perasaan-perasaan tersebut sangat wajar dan sangat bisa dipahami. Bagaimana tidak? Pelaku melakukan pendekatan, rayuan, manipulasi, dan tipu daya lainnya hingga korban memenuhi keinginan pelaku akibat timbulnya rasa aman yang palsu. Ditambah lagi, adanya tombol repost, reshare, ataupun quote di media sosial menjadikan konten ibarat diunggah ulang. Fitur-fitur ini bagaikan kalkulator penghitung berapa kali seseorang menjadi korban.
Adanya peningkatan yang signifikan atas keputusan dan keberanian korban KBGO untuk menempuh pada jalur hukum tentu merupakan angin segar yang sarat akan harapan. Dukungan dan pendampingan dari orang terdekat ataupun lembaga penyedia layanan berperan penting dalam proses ini. Tak lupa pula dengan pihak-pihak terkait yang turut berpihak pada korban, terlepas apapun dinamikanya. Meskipun penetapan hukuman bagi pelaku bukan akhir perjuangan penghapusan kekerasan, namun bukankah dua langkah ke depan, satu langkah ke belakang, tetaplah satu langkah ke depan?
Rekap aduan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender dari bulan Januari-September 2026 dapat dicek pada infografis di laman ini.



