Bank Dunia (2017) memperkirakan setidaknya terdapat 9 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, namun untuk data resmi dari Pemerintah Indonesia yang tercatat hanya 4,5 juta PMI. Jumlah PMI yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah 113.436 orang, yang menurun menjadi 72.624 pada tahun 2021 dan meningkat Kembali secara signifikan menjadi 200.761 orang pada tahun 2022. Sebanyak 78.614 (39%) adalah
PMI laki-laki dan 122.147 (61%) adalah PMI perempuan. Sebesar 84.817 (43%) PMI bekerja di sektor informal dan 115.944 (57%) adalah sektor formal. Pekerjaan domestik seperti house maid adalah pekerjaan terbanyak yang paling banyak dipilih oleh PMI yaitu 60.595. Selain itu care giver dan domestic worker juga menjadi jenis-jenis pekerjaan yang banyak tersedia di berbagai negara tujuan. Penempatan PMI paling banyak ada di Hongkong (29,93%), Taiwan (26,63%), Malaysia (21,5%), Korea Selatan (5,76%) dan Singapura (3.30%).
Daerah yang paling banyak mengirim PMI pada tahun 2022 adalah Provinsi JawaTimur yaitu 513.348, Jawa Tengah sebanyak 47.480, dan Jawa Barat sebanyak 33.285. Sementara itu Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi ke 17 dengan jumlah PMI sebanyak 521 orang. Sementara itu data yang berbeda terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik NTT. Secara berturut turut dalam tiga tahun terakhir jumlah
orang yang bermigrasi yaitu 268 orang pada tahun 2020, 1.028 pada tahun 2021 dan 1.302 pada tahun 2022.
Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan di Indonesia. Laporan BPS (2020) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTT tercatat sebanyak 1.153.760 atau sebesar 20,90%, jauh di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,78%.
Pemerintah Indonesia melihat fenomena migrasi sebagai sebuah jalan keluar dari kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menjadi bagian pembangunan negara. Hal ini serupa dengan GFMD (Global Forum on Migration and Development) yang menempatkan remitansi dari PMI sebagai peluang pendanaan pembangunan. Jumlah remitansi yang masuk di NTT selama tiga tahun terakhir terlihat mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 31.928.106.830 rupiah (2022). 32.433.978.347 rupiah ( 2021) dan 37.954.597.367 rupiah (2020). Pada saat ini PMI berada pada situasi dimana politik ekspor tenaga kerja semakin masif dilakukan di tengah kemampuan rendah pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Studi tentang Power and Conviction Behind the Trafficking of Women and Gender- based Violence in NTT (2021) menemukan berbagai tradisi dan keyakinan di masyarakat yang berkontribusi terhadap tingginya angka migrasi, terutama migrasi yang tidak aman, dan berdampak pada tingginya kasus TPPO. Salah satu temuan tersebut adalah praktek adat dan tradisi seperti Belis dan pesta-pesta adat, keyakinan terkait menjadi laki-laki dan perempuan, serta pembagian yang tidak setara di keluarga dan masyarakat.
