Jumat, 29 Jun 2018 11:05

Curiga Suami Gay

Salam Ibu,

Sudah lama saya ingin menceritakan masalah rumah tangga ini, tapi saya malu. Saya Ibu rumah tangga 39 tahun. Sudah menikah selama 8 tahun. Suami saya 10 tahun lebih tua. Awalnya saya kira baik, karena jauh lebih dewasa dan bisa ngemong. Namun lama-lama saya baru tahu bahwa tabiat aslinya sangat kasar, dan tidak segan-segan merendahkan. Saya sering mendapatkan umpatan sebacam bodoh, goblok, dan lain-lain. Tadinya saya kira memang saya yang salah. Tapi lama-lama karena sangat sering saya jadi merasa ada yang tidak beres.

Tadinya saya bekerja. Kemudian setelah 2 tahun menikah, saya hamil, suami melarang bekerja agar fokus mengurus anak dan rumah. Penghasilannya cukup besar sehingga secara materi kami dipenuhi. Memang saya akui dia tidak pernah melakukan kekerasan seperti main tangan. Namun perlakuannya yang semena-mena itu  membuat saya sakit hati. Tapi saya hanya bisa diam. Apalagi suami kalau di depan keluarga bisa bersikap sangat manis dan pandai bicara, sehingga keluarga besar menyukainya, bahkan keluarga saya. Rasanya jadi kalau ada apa-apa saya yang salah.

Waktu anak saya berumur 3 tahun, saya pernah terkejut karena di lemari kami saya mendapati majalah porno, tetapi dengan gambar pria-pria. Itulah pertama kali saya mulai curiga. Suami saya memang sering keluar malam, atau pergi keluar rumah dengan beberapa teman laki-lakinya selama beberapa hari. Kemudian saya mulai sering mengamati sosial medianya, memang dia punya banyak teman laki-laki dengan interaksi yang mencurigakan. Saya kemudian mulai mencari informasi dari teman-teman lamanya, tapi tidak ada yang mau buka mulut. Suatu hari saya konfrimasi ke keluarganya, ada salah satu keponakannya yang keceplosan ngomong, “memangnya dia masih...,” tapi langsung dipotong oleh mertua saya. Keponakannya menutup mulut dan menggeleng. Mertua saya mengatakan bahwa saya hanya mengada-ada dan wajarnya rumah tangga ada masalah, tidak perlu dibesar-besarkan.

Tapi kejadian itu sangat membekas bagi saya. Saya semakin sakit hati, merasa dimanfaatkan untuk melahirkan anak, membesarkan, dan berhenti bekerja, yang pada usia saya yang sekarang tentu sudah sulit mencari pekerjaan dibanding dulu. Termasuk sakit hati pada keluarga besar suami saya. Saya merasa dimanfaatkan saja. Dulu ketika menikah, saya semacam didesak oleh keluarganya untuk menerimanya. Sekarang ketika ada masalah seperti ini, keluarganya pasang badan membela anaknya dan tidak peduli pada perasaan saya.

Dengan keberanian yang tersisa, sekitar satu tahun yang lalu saya mengkonfirmasi secara langsung pada suami. Dia marah besar. Menuduh saya menfitnah, dan macam-macam lagi. Sejak itu dia tidak pernah lagi bicara pada saya, dan malah menebar kabar macam-macam ke keluarga saya, bahkan ke gurur-guru sekolah anak saya, bahwa saya berselingkuh. Nafkah pun dia hentikan, dan diserahkan ke tantenya untuk memenuhi kebutuhan anak saya saja. Saya jadi kelabakan, saya berusaha jualan makanan, tapi hati ini terlanjut sakit. Apalagi dengan desas-desus yang dia sebarkan, saya jadi tidak percaya diri. Anak saya lama-lama juga termakan omongan keluarga, bahkan bilang di depan saya bahwa saya jahat sama ayahnya. Mohon solusi apa yang sebaiknya saya lakukan?

Ibu S di Kota M

JAWABAN:

Salam Ibu S, kami ikut sedih dengan situasi yang menimpa Ibu. Karena hal ini merupakan suatu permasalahan yang sensitif, kita perlu cermat dan berhati-hati dalam menentukan strategi ke depan. Apa yang Ibu S alami merupakan bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan tersebut berbentuk kekerasan psikis, yaitu segala perbuatan yang megakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis yang Ibu alami adalah mendapatkan caci maki, umpatan, dugaan penipuan terkait orientasi seksual yang sebenarnya, serta fitnah bahwa Ibu melakukan perselingkuhan. Selain kekerasan psikis, Ibu juga mengalami bentuk kekerasan berupa penelantaran rumah tangga, yaitu dengan mengekang kebebasan untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan berada di bawah kendali suami, bahkan tidak memberikan nafkah padahal menurut hukum yang berlaku dan kesepakatan berdua bahwa suami yang akan memberikan penghidupan.

Dampak dari permasalahan KDRT ini tidak Ibu alami secara fisik, namun lebih ke dampak psikologis dan ekonomi. Hal ini mempengaruhi keberdayaan Ibu dalam menghadapi masalah dan membuat keputusan di kemudian hari. Salah satu yang perlu dilakukan adalah melakukan pemulihan psikologis. Apabila sulit memulihkan diri sendiri, Ibu dapat menghubungi ahli psikologi atau lembaga penyedia layanan pendampingan untuk perempuan dan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) milik pemerintah yang ada di setiap kabupaten/kota dan propinsi, ataupun lembaga non pemerintah seperti Rifka Annisa. Di lembaga ini ada konselor atau psikolog yang dapat membantu Ibu melakukan pemulihan psikis serta mendampingi Ibu mendiskusikan jalan keluar dari permasalahan ini.

Pemulihan ini penting agar Ibu lebih mudah mengumpulkan dan menyerap informasi yang benar seluas-luasnya, agar dapat memandang permasalahan secara komplit, menentukan strategi yang tepat, dan terutama adalah melakukan tindakan yang strategis. Semua pilihan ada konsekuensinya, seperti pilihan melanjutkan pernikahan, bercerai, atau jika Ibu membuat pilihan menempuh jalur hukum. KDRT merupakan delik aduan yang dapat dipidanakan jika Ibu mengadukan ke kepolisian. Karena bentuk kekerasannya psikis, maka perlu pembuktian bahwa ada dampak secara psikologis. Ibu akan menjalani pemeriksaan visum psikiatrikum yang dilakukan oleh psikiater sebagai alat bukti hukum.

Sanksi hukum dapat menjadi pembelajaran bagi suami atas tindakan kekerasan yang telah dia lakukan. Konsekuensi atas proses hukum ini, diantaranya adalah Ibu harus siap menjalani proses hukum di kepolisian, kejaksaan, hingga sidang di pengadilan, yang mana itu cukup memakan waktu. Selain itu, Ibu akan berhadapan dengan suami maupun keluarganya yang kemugkinan besar tidak setuju dengan proses tersebut. Di sinilah pentingnya Ibu memahami informasi yang benar dengan sebaik mungkin. Karena dengan informasi tersebut, Ibu dapat membuat rencana dan melakukan tindakan yang tidak gegabah. Termasuk informasi lain yang seluas-luasnya, misalnya tentang perkembangan anak, informasi kesehatan reproduksi, informasi layanan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan permasalahan orientasi seksual suami, Ibu perlu menyadari bahwa selama ini yang Ibu pikirkan baru sebatas dugaan. Bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar. Kalaupun benar bahwa dia sebenarnya penyuka sesama jenis, maka perlu dipahami bahwa hal tersebut ditentang dalam keyakinan berbagai pemeluk agama, serta di lingkungan sosial budaya kita masyarakat Indonesia. Sehingga bisa jadi dia mendapat tekanan sosial yang cukup besar dari keluarga maupun lingkungannya, hingga akhirnya memutuskan menikah, dan akibatnya adalah melakukan kekerasan terhadap Ibu. Perilaku kekerasan yang dia lakukan pada Ibu tetap salah, namun perilaku ini merupakan akibat dari sebab tekanan yang dia alami.

Ada baiknya Ibu lebih berfokus pada pemulihan dan penguatan psikologis pada diri Ibu sendiri terlebih dahulu. Selain untuk diri sendiri, kondisi Ibu yang stabil juga dibutuhkan oleh anak Ibu. Dia juga terdampak atas konflik yang dialami kedua orang tuanya. Kondisi yang stabil akan membantu Ibu untuk memikirkan strategi komunikasi yang lebih baik dengan suami. Dengan strategi yang tepat, Ibu dapat mengkomunikasikan masa depan dari relasi pernikahan ini. Begitupun untuk membangun kemandirian ekonomi yang Ibu butuhkan.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Jika perlu berkonsultasi lebih lanjut Ibu dapat menghubungi kami di Jln. Jambon IV Kompleks Jatimulyo Indah Yogyakarta, atau via telepon di (0274) 553333 dan hotline 085100431298 / 085799057765, serta email di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

 

Harian Jogja, 23 Juni 2018

Kamis, 28 Jun 2018 14:55

Derita di Pengungsian

Para pengungsi, terutama perempuan dan anak, masih berada dalam penderitaan. Pasca tragedi tsunami, saat mereka harus berjuang dengan trauma, pada waktu yang sama mereka juga harus berhadapan dengan bahaya lain yang mengintai.

Kekerasan, pelecehan seksual, hingga persoalan kesehatan menjadi "bencana" lain yang tak kalah mengerikan.

Kasus:

"Halo Rifka Annisa, saya seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Dulu pernah bekerja sebelum menikah, tetapi karena pertimbangan anak-anak, saya hanya menjadi ibu rumah tangga saja selama ini. Tetapi, bukan persoalan itu yang ingin saya utarakan.

Saya sekeluarga hidup di sebuah kompleks perumahan di mana satu rumah dengan rumah yang lain saling berdekatan. Belakangan ini, tetangga di sebelah rumah saya sering mengeluh ke saya. Pasalnya, di rumahnya hampir satu bulan terakhir menampung saudara perempuan dari pihak suami beserta anaknya. Mereka adalah korban tsunami. Minggu-minggu pertama setelah kejadian menjadi pengungsi. Suami dan anaknya yang lain beserta keluarga suaminya hilang.

Tetangga saya mengeluh karena bingung bagaimana menghadapi saudaranya tersebut. Kalau malam suka teriak-teriak dalam tidur, kami sendiri tahu karena suaranya terdengar sampai ke rumah kami. Selain itu sukanya melamun atau menangis sendiri. Sempat ada pikiran, jangan-jangan saudaranya tersebut perlu dibawa ke dokter jiwa, tetapi ia dan suaminya takut menyinggung perasaan saudaranya tersebut.

Saya sendiri sampai saat ini masih suka sedih kalau melihat berita-berita di media tentang bencana tersebut meski sudah tidak segencar dulu. Pada minggu-minggu pertama setelah kejadian, saya malah tidak berani melihat televisi, soalnya ingin menangis terus kalau melihat bagaimana penderitaan akibat bencana itu. Belum selesai soal Aceh, setelah itu Nias.

Saya suka membayangkan, bagaimana nasib mereka selanjutnya. Terutama anak-anak yang kehilangan orangtua serta saudaranya, menjadi putus sekolah. Saya belum pernah melihat secara langsung kehidupan di pengungsian, tapi belakangan ini pikiran saya suka terusik. Mungkin karena saya perempuan ya, jadi bisa membayangkan saja bagaimana susahnya hidup di tempat yang ala kadarnya seperti itu, sementara kita tahu kehidupan perempuan lebih rumit.

Bagaimana kalau sedang menstruasi sementara mungkin air berebutan, belum lagi kalau sedang hamil menjelang melahirkan, merawat anak yang kecil-kecil. Dalam sebuah ceramah, saya pernah mendengar kalau kekerasan pada anak dan perempuan juga terjadi di pengungsian. Kenapa orang-orang itu masih tega berlaku tidak adil, padahal situasi para korban ini memprihatinkan. Saya kasihan aja dengan ibu-ibu yang terpaksa menjadi janda dan harus menghadapi semua ini sendirian, serta anak-anak yang kehilangan orangtua. Rasanya hanya sedih dan sedih, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Maaf kalau saya hanya ingin berkeluh kesah saja."

(NN, di Bandung)

Jawaban:

Halo Juga Ibu NN

Setahu kami, hampir semua orang yang mendengar bencana besar akhir tahun kemarin mempunyai perasaan seperti Anda.

Salah seorang rekan kami yang kebetulan rumahnya dekat pantai selatan wilayah Yogyakarta bahkan sempat mengalami ketakutan, khawatir kalau-kalau laut di dekatnya juga mengalami tsunami. Pada waktu malam dia susah tidur, deburan ombak laut terdengar lebih jelas dari pada biasanya. Ia merasa indranya lebih waspada sehingga dalam beberapa waktu, rekan kami mengalami kecemasan.

Seorang rekan lain yang kebetulan bekerja di perusahaan ikan juga mengaku menjadi takut karena pabriknya hanya berjarak 20 meter dari pantai. Padahal sudah delapan tahun lebih dia bekerja di tempat itu.

Ini adalah gambaran kecil bagaimana satu bencana besar di satu tempat, dampak traumanya memengaruhi orang-orang di tempat lain. Orang-orang yang tidak mengalami bencana secara langsung ini dikatakan mengalami "trauma sekunder". Kita dapat membayangkan bagaimana "trauma primer" yang diderita para korban yang mengalami bencana tersebut secara langsung.

Perlu dipahami bahwa "trauma" merupakan reaksi yang wajar ketika seseorang ataupun masyarakat secara bersamaan mengalami kejadian sangat mengejutkan, mendadak, menakutkan, mencekam, dan menyebabkan kehilangan atau kesakitan. Pengalaman semacam itu merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga mengguncang kondisi kejiwaan seseorang dan wajar ketika menimbulkan gejala psikis tertentu seperti yang Ibu saksikan.

Gejala tersebut akan tampak setidaknya dalam jangka 1-3 bulan pascakejadian dan setelah itu akan hilang atau mereda. Hanya saja, pada orang-orang tertentu, baik karena kondisi psikisnya yang memang "lemah" atau karena kurangnya penanganan psikologis pascakejadian, maka gejala tersebut terus berlangsung dan bahkan dapat lebih parah.

Trauma ditandai oleh gejala-gejala seperti teringat kejadian terus-menerus, gangguan tidur dan munculnya mimpi-mimpi buruk, gangguan makan, perasaan kosong/hampa, atau bahkan sangat sensitif, seperti mudah tersinggung dan menangis, kesiagaan yang terus-menerus kalau-kalau kejadian itu akan berulang kembali sehingga indra lebih peka terhadap stimulus dari luar, perasaan tidak tersambung dengan realitas, juga timbulnya gangguan/keluhan fisik.

Mengenai gambaran kondisi para perempuan dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi di kamp pengungsian memang tidak jauh dari yang Anda bayangkan. Kesulitan para ibu yang kehilangan suami dalam mengakses fasilitas di kamp juga menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi peran baru mereka yang terpaksa menjanda, menjadi "incaran" oknum-oknum tertentu di mana situasi ini berpotensi untuk terjadinya kekerasan.

Seorang anak remaja perempuan di salah satu kamp pengungsian juga mengaku beberapa kali dilecehkan secara seksual oleh sekelompok pemuda. Mereka suka menggoda dia saat akan ke kamar mandi sehingga ia takut ke kamar mandi sendiri, apalagi pada malam hari. Seorang ibu muda yang menjadi janda dengan seorang anak yang masih balita mengaku kerap ketakutan pada malam hari karena beberapa laki-laki iseng telah melubangi tendanya dengan rokok dan mengintipnya saat malam menjelang.

Sayangnya, hal-hal seperti ini belum menjadi perhatian khusus pihak berwenang, apalagi banyak kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sering kali para perempuan ini mau tidak mau harus menjaga dirinya sesuai kemampuannya dengan sarana seadanya.

Ibu NN, perasaan tidak berdaya karena telah banyak kehilangan pascabencana sangat mungkin mengubah seseorang atau masyarakat pada umumnya yang menjadi korban dalam hal perilaku, pikiran, ataupun cara pandang terhadap kehidupan. Pada intinya ada dua hal di dalam menyikapi bencana ini, yaitu bertahan untuk bangkit atau putus asa.

Anda tidak perlu merasa kecil hati karena merasa tidak dapat berbuat banyak pada situasi seperti ini. Setidaknya, empati Anda untuk famili tetangga Anda dengan menjadi pendengar atas keluh-kesahnya (kalau hal ini memungkinkan) akan membantu beliau membuat pilihan bertahan dan bangkit. Sekiranya beliau masih dapat diajak berkomunikasi seperti biasa, pelibatan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat bersama dengan yang lain dapat menjadi cara untuk pemulihan.

Namun, sekiranya memang sudah kesulitan dalam berkomunikasi dengan beliau, tidak ada salahnya Anda menyarankan untuk mempertemukan dengan ahlinya sebagai antisipasi terjadinya kondisi yang lebih buruk. Berkonsultasi kesehatan dengan psikiater tidak selalu berarti sakit jiwa atau gila, tetapi barangkali beliau hanya butuh terapi obat untuk sementara guna membantu mengembalikan ketenangannya.

Dalam situasi sebagaimana yang terjadi pada tetangga Ibu tersebut, melakukan sesuatu yang konkret rasanya akan lebih berguna daripada sekadar belas kasihan karena yang dibutuhkan oleh para korban ini adalah dukungan sebagai penguat untuk memilih bangkit dan dampingan dalam mengelola harapan ke depan.

Salam dari Rifka Annisa.

 

Kompas, Senin 13 Juni 2005

Minggu, 24 Jun 2018 13:35

Menjadi Boneka Sang Pacar

Biasanya kita membayangkan kekerasan adalah sebentuk pemukulan atau penganiayaan. Bagaimana dengan umpatan, hinaan, ataupun sikap merendahkan? Apalagi jika itu dilakukan seorang yang kita cintai, kekasih atau pacar kita. Pacar yang hanya ingin kita menjadi boneka-nya?

Kasus:

"Saya Uli, mahasiswa semester IV sebuah PTN di Jawa Barat. Saya ingin menyampaikan persoalan kakak saya, mahasiswa di kampus yang sama dengan saya.

Kakak saya berpacaran dengan dosen muda. Rasa tertarik itu karena dosen tersebut cerdas, akrab dengan mahasiswa, dan terkenal sebagai aktivis demokrasi. Ternyata dalam proses pacaran, kakak saya diperlakukan tak lebih sebagai budak, pemanis. Maaf kalau kata-kata saya kasar. Kakak saya dipaksa berdandan mencolok dan berpakaian sangat seksi dengan alasan biar orang tahu pacar dosen tersebut cantik dan seksi. Saat sedang berkumpul dengan teman-temannya, kakak saya disuruh menunggui, tetapi tidak boleh ikut dalam diskusi dan mesti duduk manis. Persis seperti Barbie.

Pernah suatu ketika kakak saya protes dan nekat ikut dalam obrolan itu. Pak dosen mukanya ditekuk sepanjang acara dan saat pulang, kakak saya dicaci. Sering kakak direndahkan sebagai cewek enggak bermutu, cuma modal cantik tetapi otak bego, seperti tong kosong, dan sebagainya. Yang keterlaluan adalah pernyataannya bahwa kakak saya mendapat nilai bagus karena berpacaran dengan dosen itu. Padahal, saya tahu pasti sejak SD hingga SMA nilai kakak saya selalu bagus.

Saya makin kesal saat melihat kakak saya hanya diam. Ketika saya minta melawan, malah dia menangis. Kakak jadi seperti orang lain, berubah pendiam, sensitif, dan gampang menangis. Hari-hari hanya diisi kuliah dan pergi bersama dosen itu. Dia seperti kehilangan kepercayaan diri. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih."

(Uli,Bandung)

Jawaban:

  • Dear Uli, dari ceritamu kami menyimpulkan, kakakmu terjebak dalam hubungan cinta (pacaran) yang diwarnai kekerasan psikologis.

Kami yakin kakakmu merasakan ketidaknyamanan, tetapi karena sifat kekerasan psikologis laten atau tidak tampak, maka terasa relatif sulit mengidentifikasi secara gamblang hubungan itu tidak sehat. Hal itu membuat kekerasan psikologis berbahaya karena perlahan tetapi pasti merusak kondisi psikologis sasarannya, seperti yang kamu lihat pada kakakmu.

Bahwa kejadian itu berlangsung terus, memang demikian dinamikanya, yaitu kekerasan dalam hubungan cinta bersiklus. Jadi, apabila siklus kekerasan tidak diputuskan, bukan tidak mungkin akibatnya semakin parah. Kami tidak bermaksud menakutimu, tetapi fakta menunjukkan banyak korban kekerasan psikologis berakhir penderitaannya di rumah sakit jiwa atau meninggal dunia.

Hubungan kakakmu dengan sang dosen adalah salah satu bentuk relasi tidak sehat. Tandanya, tidak ada penghargaan, ketakutan, kecemburuan, dan sifat posesif (mengekang). Pelaku menggunakan hal-hal itu untuk menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Pada titik inilah terjadi kekerasan emosional yang menurut Pamela Brewer, MSW, PhD adalah keadaan emosi yang sengaja dibuat untuk mengendalikan pasangan. Paling tidak, ada tiga elemen yang biasanya terjadi. Pertama, tekanan yang bentuknya mulai dari banyak mengkritik, berkata kasar, teriak-teriak, intimidasi, hingga cemoohan. Kedua, kekerasan berupa penyerangan baik secara fisik dan seksual. Ketiga, rayuan berupa permintaan maaf berulang serta janji tak mengulangi.

Pelaku biasanya menyalahkan korban sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas banyak hal dalam hubungan itu. Jika terjadi pertengkaran dan kemudian pelaku menghina serta merendahkan korban, biasanya pelaku akan menyalahkan korban atas pertengkaran itu dan kemudian mengatakan korbanlah yang menstimulasi pelaku melakukan (penghinaan) itu. Akibatnya, korban melihat dirinya sebagai orang pertama yang mesti bertanggung jawab atas pertengkaran dan penghinaan pacarnya, walaupun jelas bukan korban penyebabnya.

Dengan demikian, mereka akan terus menyalahkan dirinya dan semakin tergantung secara psikologis kepada pasangannya. Situasi ini membuat seseorang merasa tidak berdaya jika tidak bersama pasangannya. Maka, seperti kakak Uli, meski dia merasa sakit dihina terus dan menyadari lambat laun kehilangan dirinya, tetapi sulit putus dari pacarnya karena dikondisikan pelaku untuk tergantung secara psikologis.

Tentang pelaku, tidak jarang mereka memang berpenampilan charming, punya kedudukan, dan dihormati di komunitasnya. Dengan demikian, memutus lingkar kekerasan adalah jalan satu-satunya. Pertama, menyadarkan kakak Uli atas situasi ini. Jika dibutuhkan, minta bantuan psikolog untuk bersama-sama mengajak kakak melihat dirinya secara gamblang. Atau minta bantuan women’s crisis center di tempat Uli tinggal. Uli juga perlu minta bantuan anggota keluarga lain untuk mendukung langkah terbaik bagi kakak karena akan sangat membantu proses ini. Intinya, bantu kakak Uli dengan membangun sistem yang memberi dukungan bagi upaya memutus lingkaran kekerasan ini.

Yang mesti dihindari, jangan menyalahkan dan memaksa korban membuat keputusan yang bukan dari kesadaran dirinya karena hanya akan membuat korban semakin terpuruk.

Kompas, 27 Agustus 2005

Suami mendapat promosi jabatan tak selalu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, seperti kasus Ny Tini, promosi jabatan suami justru menjadi awal persoalan.

Kasus:

"Dear pengasuh rubrik konsultasi Rifka Annisa,

Saya perempuan sudah tidak muda lagi, umur 40 tahun. Ketika menikah usia saya 22 tahun dan saat ini dikaruniai dua gadis, keduanya sekarang sekolah di SLTA.

Keluarga saya tidak kaya sehingga setelah lulus SMA saya kursus untuk menjadi baby sitter, dan pekerjaan itu pula yang saya lakukan sampai saat ini. Sedangkan suami saya bekerja sebagai tenaga pemasaran barang kebutuhan rumah tangga dan telah berganti pekerjaan tiga kali sebelum menekuni pekerjaannya yang sekarang sebagai manajer pemasaran produk makanan.

Kami menumpang hidup di rumah mertua yang kondisi ekonominya juga pas-pasan. Sedikit demi sedikit kami mengumpulkan uang dan dapat membangun rumah mungil di halaman rumah mertua. Keadaan ini saya syukuri meskipun tetap harus hidup berhemat. Suami saya seorang pekerja keras dan jujur sehingga sejak dua tahun lalu pimpinan di kantornya mempromosikannya untuk menduduki jabatan lebih penting.

Awalnya saya dan anak-anak menyambut lega, tetapi akhirnya kami sangat kecewa karena enam bulan setelah dia naik pangkat dia sering sekali pulang terlambat karena, katanya, harus lembur, melakukan perjalanan ke luar kota, dan sebagainya.

Saya menyadari ini semua sebagai risiko dari pekerjaannya, namun yang saya tidak bisa mengerti, mengapa nafkah lahir yang diberikannya justru makin lama makin tidak tentu sampai akhirnya berhenti sama sekali. Saya berusaha mencari tahu sebabnya, rupanya dia telah berselingkuh dengan perempuan lain.

Saya mengajaknya bicara, kemudian dia menjadi sedikit membaik, meskipun hanya selama tiga bulan. Hingga saat ini keadaan terus memburuk. Semua upaya yang saya mampu sudah saya lakukan: bicara dengannya, minta tolong mertua untuk berbicara dengannya, dan mengadu ke tempat kerjanya. Hasilnya adalah saya ditampar dan dicaci maki oleh suami, dipersalahkan mertua, dan pimpinan suami saya mengatakan, semua perbuatan suami adalah masalah pribadi, tidak ada hubungan dengan pekerjaan.

Sekarang saya bekerja sendirian dari pagi sampai malam supaya dapat memberi makan anak-anak. Setiap saat dibayangi rasa cemas kalau mereka sampai tidak dapat menamatkan pendidikan SLTA-nya, sementara saya dengar suami malahan telah menikah lagi dan hanya sesekali menengok orangtuanya lalu pergi lagi. Anak-anak sampai harus bertengkar dengannya untuk memperoleh uang sekolah.

Apa yang dapat saya perbuat? Saya berharap pimpinan suami saya dapat menolong agar suami lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak. Masih dapatkah saya menuntut hak saya dan anak-anak? Apakah benar tidak ada aturan yang dapat menekan suami atau kantornya untuk memenuhi kewajibannya?"

Jawaban:

Hormat, Ny Tini

Ibu Tini, beberapa tahun lalu kami pernah mendengarkan seorang kepala bagian personalia dari sebuah perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia yang mengatakan ada kesepakatan kerja bersama antara pihak perusahaan tersebut dan calon karyawannya. Salah satu pasalnya menyebutkan larangan untuk berpoligami.

Pasal ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan bagi kami yang mendengarnya, namun penjelasan perusahaan tersebut membuat kami manggut-manggut: Perusahaan merasa perlu membuat rambu tentang hidup berumah tangga karyawannya karena seorang karyawan tidak mungkin memisahkan diri sepenuhnya antara identitas dirinya ketika berperan sebagai pekerja dan sebagai pribadi yang hidup di masyarakat dan keluarga. Ketika ada masalah dalam keluarga sedikit banyak tentunya akan berimbas pada kinerjanya. Sedangkan masalah poligami dianggap sangat potensial untuk menimbulkan berbagai masalah yang akan berimbas pada kinerja karyawan tersebut.

Terlepas dari masalah larangan poligami tersebut, sikap perusahaan yang sepintas lalu tampak terlalu membatasi hak karyawannya, kalau dicermati akan terlihat bahwa aturan perusahaan tersebut mencerminkan karyawan bukan hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang atau keuntungan bagi perusahaan. Keberadaan mereka diakui sebagai manusia yang memiliki dimensi kehidupan yang lebih luas: sebagai karyawan, pekerja, pribadi, anggota masyarakat, dan anggota keluarga. Semua peran dalam kehidupan tersebut dapat dimainkan semua manusia, tanpa pembedaan yang tegas kapan masing-masing peran harus dimainkan.

Sikap pimpinan suami Ibu memang sulit diperkarakan karena di Indonesia memang tidak ada keharusan bagi perusahaan swasta untuk bersikap seperti perusahaan yang kami contohkan di depan. Sementara untuk pegawai negeri ada aturan lebih tegas tentang hal ini. Kepedulian pihak manajemen di sebuah perusahaan memainkan peran sangat menentukan apakah masalah kekerasan seperti yang ibu alami akan dipandang sebagai masalah bersama atau masih tetap dianggap sebagai masalah pribadi.

Dalam KUHP Pasal 304 diatur tentang larangan meninggalkan orang yang seharusnya mendapat penghidupan, perawatan, dan pemeliharaan. Namun, pada kenyataannya pasal ini sangat jarang digunakan dalam konteks hubungan dalam keluarga.

Dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) melalui lembaran negara Nomor 23 Tahun 2004, sebenarnya peluang Ibu untuk menyelesaikan masalah ini lebih terbuka. Pada UU PKDRT Bab III Pasal 9 telah diatur tentang larangan untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, perbuatan seperti yang suami Ibu lakukan tersebut dapat dikatakan melanggar undang-undang dan tentunya pelanggaran tersebut ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya sebagaimana yang tertulis pada Pasal 49 Ayat (a) dan (b) UU PKDRT.

Dengan dasar dan alasan ini pula, seharusnya pihak perusahaan di mana suami bekerja akan lebih menaruh perhatian pada masalah yang Ibu Tini alami. Dengan disahkannya UU PKDRT tersebut, masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai masalah privat. Karena itu, kalau Ibu ingin menyelesaikan masalah ini melalui kantor suami, maka Ibu dapat mencoba kembali menghubungi pihak perusahaan, baik langsung atau menulis surat yang ditujukan kepada pimpinan dan dapat disertai tembusan untuk kantor pusat di mana perusahaan berada, dilengkapi dengan informasi tentang UU PKDRT.

Ibu juga dapat menyelesaikan masalah ini secara hukum. Namun, apa pun langkah yang Ibu ambil ada risiko yang mungkin akan dihadapi suami Ibu. Misalnya, perusahaan akan memberi sanksi kepada suami ibu dari yang ringan sampai yang terberat, seperti pemecatan apabila memang suami dinyatakan bersalah secara hukum.

Sebelum Ibu membuka kembali kasus ini, alangkah baiknya bila Ibu melengkapi dengan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan kepada pimpinan suami ataupun kepada pihak yang berwenang memproses laporan Ibu. Termasuk di antaranya bukti tentang adanya pernikahan yang dilakukan diam-diam sehingga melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan Pasal: 3, 4, 5 yang mengatur tentang pernikahan poligami yang antara lain mensyaratkan izin dari istri sah.

Anda sudah menunjukkan kekuatan luar biasa dalam menghadapi masalah ini seorang diri, mengambil tanggung jawab atas kedua putri ibu tanpa dukungan keluarga. Semoga kekuatan ini akan membawa Ibu keluar dari masalah ini. Kutipan lengkap pasal-pasal yang kami sebutkan di atas akan kami kirimkan ke alamat Ibu, namun apabila Ibu memerlukan informasi atau pendampingan lebih lanjut Ibu dapat menghubungi kami kembali atau lembaga yang melakukan pendampingan bagi perempuan di kota di mana Ibu tinggal.

 

Kompas, 7 Februari 2005

Jumat, 22 Jun 2018 14:12

Saya Bernama Darmi

Ada kelompok masyarakat yang sangat rentan dilanggar haknya dalam masyarakat kita, yakni perempuan dan difabel (pengganti istilah penyandang cacat). Maka lengkaplah kerentanan itu bagi seseorang yang menyandang dua hal tersebut, perempuan sekaligus difabel. Seperti dituturkan seorang ibu di bawah ini tentang penderitaan anak perempuannya yang difabel karena kekerasan seksual.

Kasus:

"SAYA bernama Darmi. Saya janda dan memiliki satu anak perempuan. Saat ini anak saya telah berusia 19 tahun. Anak perempuan saya namanya Nana. Sejak lahir ia tidak seperti anak lainnya. Tetangga saya mengatakan bahwa anak saya terbelakang. Meski telah berusia 19 tahun, Nana masih seperti anak yang duduk di kelas tiga sekolah dasar. Nana pernah sekolah tetapi tidak sampai tamat. Nana sekolah karena saya paksa meski selalu tinggal kelas. Nana juga tidak lancar dalam berkomunikasi. Tidak bisu, tetapi bicaranya sulit ditangkap. Sebetulnya saya ingin menyekolahkan dia di sekolah luar biasa, tetapi karena biayanya tidak terjangkau, akhirnya Nana menjadi tidak sekolah. Saya perempuan buruh miskin yang tinggal menumpang di tempat seorang yang mempunyai kepedulian pada nasib kami.

Ibu pengasuh yang baik, tampaknya cobaan belum berhenti. Nana yang lugu tiba-tiba bercerita kepada saya bahwa dia baru saja main "manten-mantenan" (pengantin). Sebetulnya sudah beberapa kali dia bercerita, tetapi saya tidak pernah menanggapinya. Saya tidak menduga yang macam-macam dan karena saya sudah lelah bekerja. Namun, ketika badannya panas dan mengeluh bagian kemaluannya sakit, baru saya tanyakan. Pada saat itu saya bingung dan akhirnya Nana saya periksakan ke puskesmas. Puskesmas merujuk saya untuk periksa di rumah sakit umum. Ternyata anak saya infeksi pada bagian kemaluannya dan menurut dokter ada luka karena benda tumpul.

Saya ceritakan semua kejadian kepada famili saya. Mulailah kasus terungkap dan masyarakat melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Saya dipanggil pihak polisi agar menceritakan kejadian tersebut. Saya marah, dendam, benci karena orang yang telah "menjahati" anak saya ternyata tetangga dekat kami yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Saya menginginkan kasus ini dapat dituntaskan dan pelakunya diberi hukuman setimpal. Namun, kasus saya tidak pernah selesai karena keterangan anak saya dinyatakan tidak jelas dan meragukan.

Ibu, bagaimana bisa begini? Pelaku pemerkosaan pada anak saya sudah datang di kantor kepolisian dan mengakui perbuatannya. Kasus saya sudah bolak-balik antara kepolisian dan kantor kejaksaan. Ibu, apa yang seharusnya saya lakukan untuk masa depan anak saya. Apakah saya tidak berhak mendapatkan keadilan."

(Darmi di Yogyakarta)

Jawab

Ibu Darmi yang sedang bingung, kami sangat memahami penderitaan Ibu. Berdasarkan penuturan Ibu, tampaknya putri Anda telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan. Kami mengategorikan tindakan tersebut sebagai pemerkosaan karena meskipun tampaknya tidak ada tanda-tanda pemaksaan, si pelaku telah berbuat sesuatu berdasarkan "persetujuan semu" dari putri Ibu. Maksudnya, persetujuan melakukan sesuatu hal yang tidak didasari atas kepahaman sepenuhnya atas apa sesungguhnya perbuatan tersebut.

Kasus yang sama biasanya terjadi pada anak-anak, yang secara "sukarela" bersedia diajak bermain "manten-mantenan", "kuda-kudaan", atau berbagai sebutan lainnya yang berkonotasi seksual, oleh orang dewasa yang menyalahgunakan kepercayaan si anak. Si anak "bersedia" karena mereka tidak memahami perbuatan apa sesungguhnya yang dilakukan orang dewasa yang mereka kenal itu.

Karena putri Ibu mengalami keterbelakangan mental, maka meskipun mungkin secara fisik ia tumbuh normal, kemampuan mental intelektualnya tidak berkembang sewajarnya sehingga ia masih berpikir seperti anak-anak.

Sangat disesalkan bahwa kasus putri Ibu akhirnya mandek dan pelakunya lepas dari jerat hukum karena anggapan kurang dipercayainya keterangan putri Ibu. Sesungguhnya bukan hanya Ibu yang mengalami kekecewaan apabila melihat sistem hukum kita yang demikian itu. Banyak kasus tidak dapat diselesaikan melalui keputusan pengadilan, dengan alasan kurangnya alat bukti atau karena peraturannya belum cukup mengatur hal itu.

Sebenarnya putri Ibu telah mengalami "kekerasan ganda" karena, pertama, sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan, dan kedua sebagai difabel atau manusia dengan kemampuan yang berbeda (different abilities).

Istilah ini sekarang banyak dipergunakan untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang berkonotasi kurang menguntungkan untuk kelompok masyarakat ini. Dikatakan bahwa Nana telah mengalami kekerasan ganda karena sebagai perempuan ia rentan menjadi sasaran tindak kekerasan berbasis jender (pemerkosaan, pelecehan, dan sebagainya). Sebagai sosok difabel, ia juga rentan mengalami perlakuan tidak adil.

Secara logika, seharusnya kelompok difabel ini mendapat perlindungan setara dengan mereka yang nondifabel, tetapi kenyataannya tidak begitu. Seperti yang dialami Nana, keterangannya menjadi diragukan karena dianggap sebagai keterangan "kanak-kanak" yang belum tentu dijamin kebenarannya. Pandangan inilah yang tampaknya kemudian diadopsi para penegak hukum kita sehingga mengaburkan persoalan Nana yang sesungguhnya, yaitu soal bahwa ia telah diperkosa.

Bu Darmi, sebenarnya masih banyak Nana-Nana yang lain, yang tidak paham bahwa dirinya telah mendapat kekerasan, karena boleh jadi informasi mengenai kekerasan berbasis jender, informasi soal bagaimana memahami dan melindungi tubuhnya sendiri, tidak pernah sampai kepada kaum difabel ini. Memang untuk menyampaikan hal ini kepada mereka diperlukan metode dan sarana berbeda dengan metode dan sarana yang dipakai untuk kelompok masyarakat nondifabel.

Untuk itu, menyampaikan informasi mengenai masalah ini kepada para pendamping, pengampu, pengasuh, dan guru dari kelompok difabel ini mungkin menjadi alternatif yang paling cepat dapat kita lakukan sebagai upaya pencegahan. Selain itu, sudah saatnya kita semua mulai menghargai sesama, tanpa kecuali kelompok masyarakat difabel ini.

Sebenarnya pemerintah kita telah dengan jelas mengatur tentang penyandang cacat (difabel) ini dalam UU Nomor 4 Tahun 1997. Namun, UU ini pun masih perlu disosialisasikan, demikian juga tentang peraturan pelengkap yang lain.

Nah Bu Darmi, apabila Anda masih ingin mengupayakan tindakan hukum guna menyeret si pelaku ke meja hijau, mungkin ada baiknya Ibu melakukan upaya itu bersama dengan kelompok atau organisasi pembela hak kaum difabel. Selain itu, Nana tentu memerlukan pola pengasuhan yang khusus, mengingat keadaannya yang demikian. Mendidik Nana agar ia mampu menolong dirinya sendiri, baik dalam mengatasi masalah praktis sehari-hari maupun dalam membawa dirinya melangkah ke masa depan, tampaknya merupakan prioritas utama yang perlu menjadi perhatian Anda dan seluruh keluarga.

Apabila Ibu masih memerlukan informasi dan pendampingan lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi lembaga pendampingan kaum difabel yang terdekat dari tempat tinggal Ibu. Atau, Ibu dapat menghubungi kami untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai organisasi yang berkaitan dengan hal itu.

Salam, Rifka Annisa.

 

Kompas, 29 Maret 2004

34099180
Today
This Week
This Month
Last Month
All
10478
35773
35773
189698
34099180