Opini

Opini (11)

Written by Selasa, 10 Oktober 2017 Published in Opini

Oleh Defirentia One Muharomah (Manajer Humas dan Media - Rifka Annisa)

 

Media memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi dan membangun opini publik terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk salah satunya tentang isu kekerasan seksual. Sehubungan dengan ini, media tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, lebih dari itu, media perlu menyajikan berita yang lebih berempati pada korban. Sebab, pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang tidak berperspektif korban justru akan membuat korban mengalami ‘kekerasan’ untuk kedua kalinya.

Salah satu contohnya adalah pemberitaan yang dimuat oleh Radar Jogja, 6 September 2017 yang berjudul “Telaah Dulu Motif Pelaku dan Korban”. Tulisan tersebut menyoroti kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru di Gunungkidul terhadap anak didiknya. Berita ini juga tersedia versi online dengan judul “Pencabulan Siswi SMK, Perempuan Harus Berani Menolak” bisa diakses secara melalui http://www.radarjogja.co.id/pencabulan-siswi-smk-perempuan-harus-berani-menolak/. Ada beberapa kontroversi dalam pemberitaan tersebut yang akan dibahas oleh penulis. 

Pertama, mengenai pendapat pengamat yang dikutip dalam berita. Di berita tersebut tertulis, pengamat seksologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Koentjoro PhD berpendapat, pihak kepolisian tidak boleh asal menjerat pelaku dengan undang-undang pidana, tapi harus menelaah terlebih dahulu motif pelaku dan korbannya. Pengamat juga menyebutkan bahwa tidak bisa kemudian langsung menyalahkan pelaku hanya berdasarkan laporan korban. Ia mengatakan hal tersebut bisa ditelusuri lebih mendalam, apakah mereka berdua sama-sama suka atau ada perasaan, kalau memang ada perasaan cinta tindakan tersebut belum bisa dikatakan kriminal.

Pernyataan diatas, menurut penulis, tidak sejalan dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak. Tindakan pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur oleh oknum guru di Gunungkidul sebagaimana yang diberitakan adalah tindakan kriminal sehingga pelaku bisa dipidanakan. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 9 (1a) bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Apa yang dilakukan oknum guru tersebut jelas merupakan kejahatan seksual yang melanggar hak anak. Maka pemidanaan sudah menjadi konsekuensi semestinya.

Kedua, pernyataan pakar tersebut juga melanggengkan stigma yang diberikan kepada perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Stigma terhadap perempuan korban masih terus bermunculan. Kutipan pernyataan seperti yang ditulis di Radar Jogja diatas justru melanggengkan stigmatisasi terhadap korban. Sebagaimana tertulis, Prof Koentjoro PhD dari UGM menyatakan: “Yang menjadi permasalahan hanyalah pada status sosial keduanya. Baik guru maupun siswi yang bersangkutan. Padahal, tidak menutup kemungkinan keduanya memang menjalin kasih di sekolah. Wajar saja kalau ada ketertarikan sang guru pada siswinya. Remaja di usia tersebut memang sudah dianggap matang untuk menjalin hubungan orang dewasa.”

Lagi-lagi kutipan pernyataan tersebut menimbulkan masalah. Pernyataan seperti itu tidak berempati pada korban. Seolah memberikan ruang untuk penyangkalan atas tindak kejahatan pelaku dengan melimpahkan kesalahan pada pihak perempuan. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak, termasuk anak didik, adalah mutlak kejahatan yang harus dipidanakan. Semestinya tidak ada ruang atau alasan untuk melihat tentang motif pelaku dan korban, apalagi melakukan pembenaran tindak kejahatan seksual dengan dalih pelaku dan korban ‘menjalin kasih’ atau ‘suka sama suka’. Terlebih jika korban masih berusia anak. Melakukan hubungan seksual dalam bentuk apapun terhadap anak adalah kejahatan. Sehingga consent atau persetujuan anak tidak berlaku sebagai alasan pembenaran atas tindakan pelaku.

Apapun alasan yang digunakan untuk melakukan penyangkalan atau pewajaran atas segala bentuk tindakan kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak berempati pada korban. Anggapan tentang ‘suka sama suka’ adalah sebuah gagal paham dan tidak berpengetahuan. Dalam hal ini hubungan atau perbedaan kekuasaan antara korban dan pelaku penting untuk lebih diperhatikan. Hubungan pelaku sebagai ‘guru dan murid’ sekaligus ‘orang dewasa dan anak-anak’ telah memberikan efek kekuasaan yang berbeda. Hal ini dapat dijadikan celah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual dengan atau tanpa memperlihatkan unsur kekerasan. Adanya ancaman, kekerasan atau pun yang berupa bujuk rayu dapat menjadi alat pelaku untuk mengontrol korban agar mengikuti keinginannya. Hal ini jelas menandakan adanya kekuasaan (power) yang timpang sehingga tindakan kejahatan seksual dilakukan.

Selama 24 tahun pengalaman Rifka Annisa mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, faktor relasi kuasa ini sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan dan memberikan dampak yang tidak bisa disepelekan pada korban. Bagi korban dampaknya adalah perasaan takut, cemas, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa sehingga terpaksa menuruti keinginan pelaku atau pun seolah membiarkan pelaku melakukan kejahatan atas dirinya. Padahal sebenarnya korban berada dalam situasi yang tidak berdaya.

Situasi ketidakberdayaan ini yang kemudian menyebabkan perempuan dan anak terkadang tidak tahu harus berbuat apa atau bahkan cenderung memendam sendiri peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Sayangnya, ketika mereka sudah berani bicara atau melapor meskipun dalam tenggat waktu yang cukup lama, masyarakat justru melontarkan pernyataan yang menyudutkan korban seperti “Kenapa baru melapor?”, “Kamu melapor karena dipaksa ya?”, atau pernyataan lain yang menyalahkan dan semakin menambah beban psikologis pada korban. Respon tidak percaya pada korban, menganggap remeh kejadian kekerasan seksual, tidak adanya dukungan dari orang terdekat, dan kebiasaan menyalahkan korban menyebabkan tidak banyak perempuan dan anak serta merta bisa angkat bicara atas peristiwa kekerasan yang dialaminya. Korban kekerasan seksual pada akhirnya tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk pemulihan. 

Ketiga, mengajarkan asertivitas dan keberanian bagi perempuan dan anak memang penting untuk menolak perlakuan yang membuat tidak nyaman misalnya dengan berani berkata TIDAK dan berani meminta pertolongan ketika ada orang yang menunjukkan gelagat bahaya pada diri kita. Hal ini penting sebab merupakan bagian dari meningkatkan konsep diri, penghargaan atas diri, dan upaya pertahanan diri. Namun, hal yang tak kalah pentingnya adalah mencegah diri untuk tidak melakukan kekerasan pada orang lain. Terlebih jika seseorang dianggap sebagai figur yang semestinya menjadi panutan orang lain, maka yang penting adalah bagaimana menjadi role model yang memang patut digugu lan ditiru. Apa yang dilakukan oleh oknum guru pada kasus diatas jelas-jelas melanggar etika profesi dan melanggar hukum. Selain itu, penting juga memberikan pendampingan dan perlindungan korban. Bersamaan dengan itu, penegakan hukum dan proses pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak tetap harus dilakukan untuk menjamin hak korban, memberikan efek jera pada pelaku dan menjamin agar kejahatan seksual tidak berulang.

Keempat, penulis mengapresiasi bahwa media turut mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual. Namun, edukasi kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan memberitakan kasus kekerasan seksual.  Menyajikan informasi yang edukatif, berdasarkan etika pemberitaan, dan berperspektif korban jauh lebih penting. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi media supaya lebih berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat. Media akan menjadi rujukan yang bisa berdampak pada perubahan di masyarakat bukan sekedar menyajikan sensasi dalam pemberitaan.

Kelima, menuliskan informasi yang tidak sesuai konteks adalah sebuah kecerobohan dan kegagalan media menjalankan fungsi edukatifnya. Memang fungsi media mewadahi dan memfasilitasi, namun pendapat yang disampaikan ahli dalam berita di Radar Jogja tersebut bukan dalam konteks aspirasi dan tidak dimuat di rubrik opini melainkan ditulis sebagai artikel berita. Sehingga apa yang ditulis wartawan dalam berita menjadi kabur apakah hal itu berupa opini atau fakta. Ini sangat disayangkan, semestinya pihak redaktur bisa lebih selektif menyaring pemberitaan dan memilih narasumber yang lebih kompeten atau informasi mana yang layak muat dan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Berita yang tidak berperspektif korban dan gagal memahami konteks bisa menyesatkan dan menggiring opini publik pada melanggengkan stigma pada korban kekerasan seksual dan penyangkalan atas tindakan kejahatan.

Setiap tulisan akan dipertanggungjawabkan. Begitu pula produk jurnalistik, harus bisa dipertanggungjawabkan dan berkontribusi pada kemanusiaan. Jika pun pendapat tersebut diwadahi dalam rubrik opini, menurut penulis, agar media lebih bijak mewadahi dan memfasilitasi aspirasi, pihak redaktur perlu memiliki standar kualifikasi tingkat tinggi untuk meloloskan opini tersebut jika didukung dengan argumen, data yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika ada masyarakat yang tidak setuju pun bisa berdebat secara elegan dengan membuat opini tandingan untuk diterbitkan juga oleh media yang bersangkutan. Sehingga terjadi dialog di media massa dan bisa diambil pembelajaran oleh masyarakat.

Keenam, yang tidak kalah penting adalah memastikan jurnalis dan redaktur juga lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jurnalis dan redaktur dituntut untuk juga memiliki perspektif gender dan lebih dari itu perspektif empati pada korban agar bisa menghasilkan pemberitaan yang inspiratif dan edukatif bagi masyarakat. Kalau pun belum sempat belajar tentang perspektif gender serta peliputan isu perempuan dan anak, paling tidak mereka paham tentang hukum. Dalam kasus diatas jelas sekali, tindakan oknum guru  terhadap siswanya adalah pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak. Minimal hal ini diketahui oleh setiap jurnalis dan redaktur. Sangat disayangkan jika kendala deadline atau pun kejar setoran selalu menjadi alasan pemakluman terkait kualitas berita yang semakin menurun. Penguatan kapasitas dan pengetahuan wartawan perlu terus ditingkatkan, termasuk berupaya agar mereka tetap bisa menghasilkan berita yang berkualitas di tengah tantangan-tantangan tersebut.

Sebagai penutup, ke depan diharapkan terjalin sinergi antara lembaga pendamping korban kekerasan dan media dalam upaya mencegah dan menangani terjadinya kekerasan. Media dapat mengambil peran yang signifikan yaitu dengan membuat pemberitaan yang berperspektif korban dan berkontribusi pada penghapusan kekerasan sehingga berdampak pada perubahan lebih baik di masa depan. []

 

Written by Jumat, 20 Oktober 2017 Published in Opini

Oleh Lamtiar D J Tambunan

 

Istilah ruang penggembalaan/pastoral/konseling Kristen merupakan suatu wadah atau tempat yang seharusnya dimiliki oleh gereja. Penggembalaan dalam istilah Bahasa Inggris ialah Pastoral care, pastoral Work, Bahasa Belanda Zielsorg; bahasa Jerman, Seelsorge. Penggembalaan dan konseling pastoral sering keduanya saling timpang tindih dalam praktek. Penggembalaan adalah pelayanan penggembalaan umum yang mencakup kehadiran, mendengarkan, kehangatan, dan dukungan praktis oleh gembala (pendeta, pastoral) sebagai pendamping. Mereka juga dapat dibantu oleh pelayan kristen lainnya, termasuk warga jemaat yang sudah terlatih dalam bidang pendampingan pastoral. Di dalam penggembalaan diadakan perkunjungan-perkunjungan gembala kepada rumah-rumah jemaat sakit fisiknya, dan para penggembala haruslah mengetahui dan memiliki pengetahuan yang umum mengenai hidup keluarganya.[1]

Program mengadakan penggembalaan/pastoral atau konseling memang sangat mempengaruhi tumbuhnya suatu jemaat dalam gereja. Karena dengan adanya penggembalaan maka masyarakat akan merasa bahwa mereka benar-benar mendapatkan perhatian yang penuh dari kalangan gereja. Penggembalaan dan konseling pastoral itu memang merupakan tugas pendeta (pimpinan jemaat), perlu dipahami bahwa penggembalaan itu bukan hanya tugas pendeta. Semua orang percaya harus juga dilibatkan dalam mengimplementasikan imamat am orang percaya, bahwa semua orang percaya harus saling menggembalakan dalam komunitas mereka. (Mat 18:15-20, 1 Pet 2:9). 

Jadi inti dan rumusan dari setiap rumusan-rumusan para ahli tadi ialah “Penggembalaan adalah pemberitaan firman Allah yang dibedakan dengan khotbah”. Dengan tujuan supaya orang yang digembalakan ia mendapat manfaat dari firman Tuhan yang diberitakan kepadanya sehingga kepribadiannya dipengaruhi oleh firman Tuhan. Program konseling pada dasarnya tentu sangat baik untuk diterapkan di dalam wadah gereja, karena dengan adanya program penggembalaan atau konseling maka jemaat dapat terbuka kepada pihak gereja untuk meningkatkan kehidupan spiritual jemaat dan tujuan lainnya tugas pelayan atau pemimpin jemaat selaku pemimpin spiritual sudah sesungguhnya membantu jemaat dalam menangani kasus atau persoalan hidup yang dilakukan, karena dengan tindakan yang demikian maka nyatalah juga Firman yang disampaikan setiap minggunya.

Dalam program penggembalaan/pastoral yang dilakukan sangat memungkinkan untuk menjalin sebuah komunikasi yang intens antara jemaat dengan pemimpin jemaat. Komunikasi yang intens yang terjadi jika tidak menjaga jarak maka akan sangat besar peluangnya untuk menjadikan terjadinya kasus pelecehan seksual. Banyak jemaat memang meyakini bahwa seorang pemimpin spiritual atau pemimpin jemaat tentu tidak akan melakukan hal demikian karena diyakini telah memiliki spiritual yang tinggi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Namun pemikiran jemaat demikian akan membuat jemaat rentan menjadi korban kekerasan jika tidak memiliki sikap yang waspada. Kepercayaan penuh yang diberikan jemaat kepada pemimpin gereja (Pendeta, dll) akan sangat menjauhkan jemaat memikirkan hal-hal yang tak mungkin terjadi.

Buku Carolyn Haggen yang berjudul Pelecehan Seksual Dalam Keluarga dan Gereja (edisi terjemahan), dapat menjadi referensi yang bagus mengenai kasus pelecehan seksual dalam lingkup penggembalaan. Dalam buku tersebut, penulis menyebutkan bahwa dalam program penggembalaan sering terjadi kekerasan seksual. Tetapi banyak jemaat menyangkal kalau hal itu terjadi diantara para pelayan. Seorang hamba Tuhan yang diyakini benar-benar paham akan Firman Allah tentu akan memiliki penguasaan yang tinggi tetapi dalam buku tersebut dikatakan bahwa menjadi seorang pelayan tidak memungkinkan dirinya untuk tidak melakukan pelecehan seksual terhadap jemaatnya karena pendeta atau pemimpin jemaat juga merupakan manusia biasa.

Seperti kasus yang diceritakan dalam buku Haggen tersebut, seorang perempuan guru sekolah minggu meminta untuk mengadakan pastoral dengan pendetanya dengan tujuan untuk meningkatkan spritualitasnya. Tetapi hubungan yang intens tersebut membuat pendeta terbawa oleh suasana dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada perempuan sang kliennya itu. Berbagai cara dilakukan oleh perempuan itu termasuk membatalkan janji yang telah disepakatinya dengan pimpinannya tersebut, karena ia menyadari bahwa hubungan penggembalaan tersebut telah mengarah kepada pergaulan seks terutama ketika sang pendeta mengatakan salam perpisahan dengan menciumnya dan memeluknya dengan erat. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh sang pendeta benar-benar mengecewakan hingga ia mendatangi apartemen perempuan itu. Sementara sikap yang ditunjukkan sang perempuan semakin menjauhkan diri dari pendeta tersebut karena perempuan itu malu terhadap dirinya dan malu melihat istri pendeta dan anak-anaknya. Hingga ia memutuskan untuk menjauhkan diri dan tidak menjalin hubungan komunikasi.[2]

Keyakinan masyarakat umum akan seorang pemimpin gereja menjadi sebuah perlindungan yang kuat bagi seorang pemimpin gereja dalam menutupi segala kelakuan buruknya. Menurut pandangan para jemaat seorang pelayan Tuhan tidak mungkin melakukan hal demikian karena ia bertugas dalam pemberitaan menyampaikan Firman Tuhan yang diyakini sebagai suatu Firman yang suci. Dengan perlindungan dari jemaat tersebut maka kecil kemungkinan untuk mendengarkan cerita korban yang mengalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta. Tidak hanya sulit untuk bercerita bahkan jika korban mengatakan kebenarannya maka akan semakin menambahkan beban bagi sang korban karena bisa jadi dikatakan korban menipulasi dan sang korban juga besar peluagnya menjadi dibenci banyak kalangan jemaat.

Kehidupan jemaat Kristen yang sangat yakin dan menghormati pelayan Tuhan terkadang menjadi faktor penghambat manakala ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum. Adanya hubungan kekuasaan ini sangat menyulitkan para korban untuk tertolong. Pihak gereja diyakini sebagai kumpulan orang-orang suci yang memiliki iman dan penguasaan diri yang penuh. Walaupun sesungguhnya kasus pelecehan seksual merupakan sebuah kasus yang sudah sering didengarkan namun masih sulit bagi para korban untuk bercerita. Karena hal itu dianggap akan merugikan pendeta sendiri dan juga gereja tersebut. Tindakan yang sering dilakukan oleh pihak gereja sendiri jika mengetahui hal demikian terjadi, maka keputusan pengurus gereja lebih memilih diam dan memindahkan sang pendeta ke gereja lainnya tanpa menghukumnya atau membeberkan kasusnya.

Pemilihan tindakan demikian tanpa disadari akan sangat memungkinkan terjadinya kasus yang berikutnya dan akan merugikan yang lain. Karena dalam menyelesaikan sebuah kasus maka sangat diperlukan sebuah keterbukaan atau kesedian dari pihak korban dalam memperjelas sebuah kejadian yang dialami. Dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual seharusnya tindakan yang dilakukan gereja ialah sebagai pendukung dalam penyelesaian kasus karena penyangkalan yang dilakukan oleh institusi dan individu akan semakin mempersulit penyelesaian kasus yang ditangani. Hal ini juga menambah kesulitan bagi para korban yang mengalami kasus pelecehan dalam lingkup pastoral karena mereka meyakini tidak ada perlindungan atau pertolongan yang layak bagi mereka. Sehingga pilihan lain yang lebih sering terjadi dan dilakukan para korban yaitu bunuh diri karena dengan demikian korban berpikir bahwa perkaranya akan selesai. []

Lamtiar D J Tambunan adalah mahasiswa magang di Rifka Annisa. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi “Biblevrouw HKPB” Medan, Sumatera Utara.

*Disclaimer: Opini yang tercantum dalam tulisan ini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak merefleksikan posisi resmi dari Rifka Annisa.

 


[1] Dr. M. Bons-Strorm, Apakah penggembalaan itu?, Jakarta : Gunung Mulia, 2012. Hal. 1

[2] Carolyn Holderread Haggen, Retnowati (penerjemah), Pelecehan Seksual dalam Keluarga dan Gereja, Jakarta : BPK : Gunung Mulia, 2008, hal. 103-132.

Written by Selasa, 25 Juli 2017 Published in Opini

Oleh: Lutviah (Staf Humas dan Media Rifka Annisa)

 

Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sebuah diskusi tentang hukum dan permasalahan perempuan di sebuah universitas. Dari diskusi tersebut, saya mendapatkan informasi dan pemahaman baru tentang isu perempuan dan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Namun dalam diskusi tersebut ada satu hal mengejutkan yang saya termui, yaitu ujaran seksisme berupa guyonan yang mengobjektifikasi perempuan oleh salah satu narasumber. Kenapa hal ini mengejutkan bagi saya, tak lain karena ujaran seksis itu diucapkan oleh seorang akademisi, disampaikan di ruang diskusi akademis, dan ujaran seksis tersebut disambut gelak tawa oleh para peserta diskusi. Artinya, ujaran seksis dianggap sesuatu yang wajar bahkan dianggap sebagai bahan candaan.

Mengacu pada Oxford Advanced Learner’s Dictionary, seksisme didefinisikan sebagai perlakukan tidak adil pada seseorang, terutama perempuan, karena jenis kelaminnya.Seksisme dapat berupa ucapan atau perilaku yang secara sadar maupun tidak sadar mendiskriminasi perempuan. Ucapan seksis misalnya paling banyak kita temui di jalan berupa cat calling, dimana seorang perempuan digoda di jalan dengan siulan atau perkataan tertentu seperti “hey cantik” atau bahkan mengucapkan “Assalamualaikum” dengan nada menggoda. Sementara itu, bentuk perilaku yang seksis dapat kita temukan pada perlakuan-perlakuan yang mendiskriminasi dan membatasi perempuan. Misalnya perempuan dilarang untuk keluar malam, perempuan diharuskan mengurus pekerjaan rumah tangga, perempuan dilarang bekerja, dan lain-lain. Perlakuan-perlakuan yang seksis ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat umum dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dialami oleh perempuan. Bahkan di level negara, pemerintah juga berlaku seksis dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak ramah perempuan.

Adanya perspektif yang seksis ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Sebelum kesetaraan gender ini terwujud dalam bentuk perilaku dan aturan yang adil gender, baik masyarakat maupun pemerintah harus terlebih dahulu memiliki perspektif gender yang setara dan terbebas dari pandangan-pandangan yang seksis. Meskipun, menghapus pemikiran yang seksis dalam diri masyarakat bukanlah hal yang mudah mengingat sejak lahir kita sudah dibentuk dengan norma dan budaya yang cenderung patriarkis dan merendahkan perempuan.

Tantangan seksisme ini tentunya perlu kita hadapi bersama-sama secara terus menerus, mengingat seksisme ini muncul dalam bentuk-bentuk kecil di kehidupan kita sehari-hari. Cara paling sederhana yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan merespon dengan cepat ketika seksisme itu terjadi, misalnya memberi tahu bahwa ucapan atau perilaku itu tidak pantas untuk dilakukan. Respon sederhana ini meskipun wujudnya kecil tapi sedikit demi sedikit diharapkan dapat membantu merubah perspektif masyarakat menjadi lebih adil gender. Karena dalam banyak kasus, orang-orang yang berperilaku seksis tidak menyadari bahwa hal itu tidak baik dan merugikan perempuan.

Seksisme juga dapat dikatakan sebagai salah satu akar masalah ketidaksetaraan gender karena ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang tidak setara dalam melihat posisi perempuan dan laki-laki. Pemahaman-pemahaman inilah yang kemudian terwujud dalam bentuk ucapan, perlakuan dan aturan yang diskriminatif dan merugikan perempuan. Salah satu dampak yang bisa kita lihat adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Survei terbaru yang dilakukan Badan Pusat Statistik tentang pengalaman hidup perempuan menunjukkan satu dari tiga orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Kemudian, sepanjang Januari hingga Maret 2017 saja ada 77 kasus kekerasan terhadap perempuan yang di laporkan ke Rifka Annisa. Ini berarti, dampak seksisme berupa kekerasan terhadap perempuan sangat serius dan mengganggu keharmonisan dan keamanan masyarakat.

Karenanya, sudah saatnya masalah seksisme ini kita berikan perhatian yang khusus. Sudah saatnya kita tidak lagi abai ketika menemukan ucapan dan perlakuan yang seksis terjadi di masyarakat. Perspektif gender yang setara harus secara masif disebarkan untuk menghadang seksisme  yang mengakar di masyarakat.

 

Written by Minggu, 19 Maret 2017 Published in Opini

Oleh Wakhit Hasim (Anggota perkumpulan Rifka Annisa; Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

 

 

 Laki-laki_sejati_anti_kekerasan.jpg

Kontribusi gerakan perempuan terhadap perubahan tata hukum di Indonesia dapat dikatakan progressif melebihi dari gerakan lain. Sejak munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan nasib perempuan tertindas pada masa Orde Baru tahun 1980-an, hingga munculnya gerakan advokasi kebijakan publik tahun 90an-2000an, gerakan ini menghasilkan sederet undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain di bawahnya misalnya UU PKDRT (Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) No. 23 Tahun 2004, UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak), UU PTPPO (Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang) No. 21 Tahun 2007, Kepres RAN-PKTP (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) Tahun 2001, Peraturan Menteri tentang SOP Layanan Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2008, Layanan Satu Atap P2TP2A, pembentukan Komnas Perempuan, bahkan penggantian nama Kementerian Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan masih banyak lagi. Hasilnya, sejak tahun 2005 kasus kekerasan terhadap perempuan lebih leluasa memperjuangkan keadilan diri dan keluarganya secara hukum, dan kesadaran masyarakat atas adanya KDRT semakin tinggi.

Namun, apakah dengan demikian masyarakat berubah pandangan mengenai gender? Jika ya, apakah pandangan ini mempengaruhi tata kelola sumber daya kehidupan sehari-hari di desa-desa dan di komunitas-komunitas?

Jawabnya, masih sangat sedikit. Kalau tidak bisa dijawab BELUM. Jika diukur dari tahun 80-an kelahiran gerakan feminisme masa Orba sampai sekarang sudah berjalan 18 tahun, jawaban ini mengisyaratkan tentang kemiskinan strategi gerakan feminisme di tingkat komunitas-komunitas karena gerakannnya didominasi oleh wilayah elit.

Mengapa bisa demikian halnya? Ada empat hal yang saya temui di lapangan dalam pengalaman 20 tahun terlibat dalam gerakan ini, yaitu (1) bias aktivisme liberal, (2) kesadaran common sense, (3) tidak berkembangnya analisis sosial gender, dan (4) kurangnya role model untuk gerakan komunitas.

Bias liberalistik dalam aktifisme terlihat pada keyakinan bahwa mengubah masyarakat dilakukan dengan mengubah pandangan individu, baik melalui pelatihan, workshop, kampanye, maupun tekanan kebijakan pemerintah. Individu adalah basis unit strategi, dan masyarakat diandaikan sebagai agregat individu. Hal ini dilakukan di berbagai isu mulai sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Kajian tafsir gender bagi para aktifisnya telah memuaskan jika memperoleh pendekatan baru tafsir yang kontekstual, dan dengan demikian sudah dianggap maksimal. Pendekatan komunitas yang telah dilakukan beberapa LSM dan Ormas masih tetap berkonsentrasi pada perubahan individu, bukan tata kelola komunitas. Meskipun beberapa telah mengintegrasikan dengan musrenbang untuk mempengaruhi program dan budget, namun hasil nyata dari tata kelola sosial ini masih sangat sedikit dan lemah.

Saya juga memperhatikan mandegnya inovasi strategi pada LSM dan Ormas yang lama bergerak dalam isu feminisme. Dari waktu ke waktu, strategi program dan aktifitas telah seperti mengikuti pola umum yang dianggap paten, mulai dari pelatihan, workshop, kampanye, advokasi. Sejak gerakan ini dilakukan sampai sekarang masih sama, dan tidak bergeser. Pelatihan gender, pelatihan feminisme, pelatihan gender budget, strategi renstra, dll.

Sebagai akibat dari kecenderungan mengikuti common sense ini, analisis sosial gender tidak bergerak maju. Feminisme sebagai suatu wacana terus berdengung dari aliran liberalisme, marxisme, sosialisme, dunia ketiga, interseksionisme, radikalisme, post strukturalisme, dll. Hasilnya adalah serial jurnal yang akademik dan elit. Tidak ada yang menyentuh tanah, sawah, ladang, laut, nelayan, hubungan industrial dalam perburuhan, pola mobilisasi sumberdaya tanah, teknologi alternatif, dan lain-lain yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Sudah ada, tapi sayup-sayup.

Dan catatan terakhir saya, yang memberi contoh kongkret tentang gerakan yang menyatu dengan masyarakat, berbasis komunitas, pengorganisasian yang tidak programatik saja, tapi juga spasial, baik berbasis desa maupun kawasan, itu belum ada. Sudah ada, tapi masih sangat sedikit dan gaungnya belum ada.

Ini adalah autokritik buat gerakan perempuan, dimana saya juga terlibat di dalamnya. Jika Anda memiliki kesaksian lain untuk pengembangan bersama, silakan.

Cirebon, 17 Maret 2017

Written by Selasa, 25 Oktober 2016 Published in Opini

Oleh: R. Andadari Raya Hanantari

Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation)

Mutilasi alat kelamin wanita atau female genital mutilation merupakan “segala prosedur yang melibatkan pemotongan sebagian atau secara keseluruhan alat kelamin bagian luar wanita atau melukai alat kelamin wanita untuk alasan non-medis”[1] Istilah yang familiar yang sering digunakan di Indonesia adalah sunat perempuan. Praktik sunat perempuan merupakan tindakan yang tergolong sebagai kekerasan terhadap perempuan. Praktik ini telah dilarang oleh berbagai organisasi internasional, Namun  sunat perempuan tetap dilakukan oleh berbagai negara didunia. Sunat perempuan dilakukan oleh tenaga medis atau dukun. Namun karena kedekatannya dengan nilai-nilai agama dan budaya, pada umumnya sunat perempuan dilakukan oleh dukun yang tidak memiliki pendidikan medis. Hal ini menyebabkan alat-alat yang digunakan tidak steril dan seringkali menyebabkan infeksi alat kelamin. Berdasarkan data pada tahun 2016 yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat 200 juta wanita dan perempuan dari 30 negara di dunia yang mengalami mutilasi alat kelamin atau sunat perempuan.[2]

Tabel 1. Persentase Praktik Mutilasi Alat Kelamin atau Sunat Perempuan di Dunia[3]

Negara Persentasi Wanita dan Perempuan yang Mengalami Sunat atau Mutilasi Alat Kelamin
Somalia 98%
Djibouti 93%
Mesir 91%
Sudan 88%
Yaman 23%
Iraq 8%
Republik Afrika Tengah 24%
Ethiopia 74%

Sunat Perempuan menyebabkan kerusakan pada alat kelamin, namun praktiknya terbagi menjadi empat tipe, yaitu:[4]

  • Tipe I: dikenal sebagai Clitoridectomy; merupakan praktik pemotongan secara keseluruhan atau sebagian dari klitoris dan/atau kulitnya
  • Tipe II: dikenal sebagai excision; merupakan praktik pemotongan secara keseluruhan atau sebagian dari klitoris and labia minora, yang terkadang sering disertai dengan pemotongan labia majora
  • Tipe III: dikenal sebagai Infibulation; Praktik ini merupakan tipe sunat yang paling menyebabkan kerusakan pada alat kelamin wanita. Prosedur yang dilakukan antara lain dengan mempersempit vagina dengan memotong, memposisikan, dan menjahit labia minora dan labia majora, Tipe ini sering kali disertai dengan pemotongan klitoris. Sedangkan jahitan pada alat kelamin tersebut hanya bisa dibuka melalui operasi atau hubungan seksual.
  • Tipe IV: merupakan tipe sunat yang melibatkan prosedur-prosedur yang merusak dan membahayakan alat kelamin wanita untuk alasan non-medis, antara lain penusukan, penggoresan piercing, pengirisan, dan cauterizing pada alat kelamin wanita.

Praktik sunat perempuan terbukti tidak memiliki manfaat apapun terhadap kesehatan seksual dan fisik wanita. Sebaliknya, sunat perempuan justru merusak dan mengganggu fungsi dasar organ seksual dan reproduksi wanita. Dampak dari sunat wanita juga sangat buruk bagi kesehatan fisik, psikis, dan seksual, diantaranya adalah rasa sakit, pendarahan, pembengkakan dan merusak jaringan alat kelamin, demam, infeksi, permasalahan ketika buang air, permasalahan dalam menstruasi, trauma, permasalahan seksual, meningkatkan resiko dalam komplikasi ketika melahirkan, dan kematian.[5]

 Budaya dan Sunat Perempuan di Indonesia

Diantara negara-negara yang masih menjalankan praktik sunat perempuan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka suat perempuan tertinggi, dimana dari tahun 2010-2015 49% perempuan Indonesia berumur 0-11 telah disunat dengan tipe pengirisan atau Tipe I, sementara 28% perempuan Indonesia disunat secara ‘simbolis’ melalui Tipe IV.[6] Tipe I dan Tipe IV adalah tipe sunat yang paling umum dilakukan di Indonesia, namun di beberapa daerah di Indonesia, seperti Madura, masih melakukan praktik sunat Tipe II dan Tipe III yang merupakan tipe sunat yang paling berbahaya.[7] Sunat perempuan dapat dilakukan oleh tenaga medis professional atau dukun. Dalam proses sunat, dukun terkait menggunakan pisau, silet, bambu yang diruncingkan, atau pisau dapur untuk memotong atau mengiris bagian dari klitoris dan setelah proses selesai luka potongan tersebut diberikan obat antiseptic.

 Pada tahun 2006, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengakhiri sunat perempuan, dengan membuat pelarangan praktik sunat perempuan oleh tenaga medis professional.[8] Namun pada tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa yang menentang pelarang sunat perempuan oleh pemerintah. MUI menyatakan bahwa sunat perempuan adalah bagian dari hukum syariah, sehingga tenaga medis professional harus menyediakan jasa sunat perempuan apabila diminta oleh keluarga, orang tua, dan masyarakat.[9] Fatwa tersebut juga meregulasi proses sunat perempuan, sehingga ‘aman’ bagi kesehatan fisik dan psikis perempuan. Tekanan dari MUI kemudian mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan regulasi PMK No. 1636/2010 yang memperbolehkan rumah sakit dan klinik ibu dan anak untuk terus menyediakan jasa sunat perempuan yang dilakukan oleh tenaga professional dan melarang prosedur sunat perempuan yang berbahaya.[10] Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menawarkan sunat perempuat sebagai paket kelahiran bersama vaksin dan imunisasi. Komisi Nasional Antri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komite Perlindungan Anak telah melakukan advokasi untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut, namun ditolak pada tahun 2014. Fenomena ini menjadikan sunat perempuan yang merupakan kekerasan terhadap perempuan di justifikasi  pemerintah.

 Praktik sunat perempuan di Indonesia berakar dari nilai budaya dan agama di Indonesia. Sunat perempuan bahkan dianggap sebagai kewajiban dioleh banyak pemeluk agama islam. Hal ini menyebabkan tekanan sosial akan pentingnya sunat perempuan. Bahkan di beberapa kelompok masyarakat, apabila perempuan tidak disunat maka, kewajibannya dalam islam seperti, sholat, puasa, sedekah, dan lainnya tidak akan diterima oleh Tuhan. Hubungan yang kuat antara sunat perempuan dengan budaya dan agama tercermin dari prosesi yang dilakukan oleh dukun dan doa-doa yang diucapkan selama prosesnya. Masyarakat Indonesia mempercayai bahya sunat perempuan dilakukan untuk menyelamatkan wanita dari hiperseksual. Sehingga perempuan yang tidak disunat akan dilabeli sebagai perempuan ‘nakal’, ‘liar’, ‘binal’, ‘genit’, dan ‘kotor’. Perempuan yang tidak disunat juga dianggap tidak akan mampu menjaga kesuciannya sampai menikah. Stigma-stigma negatif tersebut kemudian merendahkan perempuan yang tidak disunat di masyarakat dan komunitasnya sendiri. Faktor-faktor tersebut kemudian menekan orangtua untuk melaksanakan sunat kepada anak perempuannya.

Sunat Perempuan Sebagai Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Dampak dari Sunat perempuan sangat berbahaya, namun masih banyak orang yang belum menyadari bahwa sunat perempuan adalah bentuk kekerasan terhadap wanita yang di justifikasi oleh pemerintah. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sunat perempuan telah di larang, hal ini disampaikan dalam pasal 5, yaitu “Tak Seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.”[11] Selain dalam DUHAM, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada pasal 1 menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan bentuk kekerasan terhadap wanita, yaitu, “Setiap tindakan yang membedakan, pengecualian, atau pembatasan yang berdasarkan oleh perbedaan jenis kelamin yang berdampak atau bertujuan untuk merusak atau meniadakan pengakuan, kebahagiaan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan bidang lainnya.”[12] Praktik sunat perempuan secara jelas meruakan bentuk penyiksaan terhadap wanita yang merusak kebahagiaan dan kenikmatan sebagai wanita. Praktik ini pada umumnya dilakukan setelah kelahiran. Pada posisi tersebut orangtua dari anak perempuan bertanggung jawab untuk menentukan tindakan yang terbaik bagi anak, namun sunat perempuan dilakukan tidak didasari untuk kebaikan anak tersebut, sebaliknya sunat perempuan justru banyak mengakibatkan konsekuensi dan dampak yang berbahaya bagi anak secara fisik, psikis, dan seksual.

Selain melanggar konvensi-konvensi internasional, stigma-stigma yang berkaitan dengan praktik sunat peremuan juga merupakan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang tidak disunat dianggap sebagai ‘genit’ dan ‘binal’. Stigma tersebut sering kali menyebabkan wanita yang tidak menjali sunat kesulitan untuk mendapatkan pasangan untuk menikah dan pekerjaan di beberapa daerah di Indonesia.[13] Walaupun belum ada bukti medis yang terpercaya yang dapat membuktikan stigma tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa stigma-stigma terhadap wanita tersebut merupakan kekerasan berbasis gender secara structural yang tertanam di dalam sistem masyarakat yang patriarki yang di justifikasi oleh pemerintah. Sehingga pemerintah seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu imi melalui edukasi dan penyuluhan mengenai dampak merusak dari sunat perempuan di daerah urban dan rural di Indonesia. Tindakan tersebut diharapkan mampu mengubah perspektif masyarakat terhadap sunat perempuan dan mampu melarang sunat perempuan sepenuhnya.



[1]World Health Organizataion, February 2016, Female Genital Mutilation: Fact Sheet,  Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ [14 June 2016].

[2] World Health Organizataion, February 2016, Female Genital Mutilation: Fact Sheet, Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ [14 June 2016].

[3] United Nations Children’s Emergency Fund, July 2013, New UNICEF Report on Female Genital Mutilation/ Cutting: Turning Opposition into Action, Available from: http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/FGMC_Lo _res_Final_26.pdf [14 June 2016].

[4] Burrage, H, 2015, Eradicating Female Genital Mutilation: A UK Perspective, Henry Ling Limited, Dorchester, pp.27 – 30.

[5] Moseley, W.G., 2008, Taking Sides: Clashing Views on African Issues, McGraw-Hill Higher Education, Colombus, p. 223

[6] Frence-Presse, A., 2013, ‘Indonesia Ignores UN Ban on Female Genital Circumcision, Denies Mutilation’, Jakarta Globe, 24 March, Available from:  http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesia-ignores-un-ban-on-female-circumcision-denies-mutilation/  [14 Juni 2016]

[7] Patel R., Roy, K., 2016, Female Genital Cutting in Indonesia: A Field Study, Islamic Relief Canada, Canada, p. 13

[8] Belluck, P., Cochrane, J., 2016, ‘UNICEF Reports Finds Female Genital Cutting to be Common in Indonesia’, New York Times, 4 February, Available From: http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesia-ignores-un-ban-on-female-circumcision-denies-mutilation/ [ 15 June 2016]

[9] Frence-Presse, A., 2013, ‘Indonesia Ignores UN Ban on Female Genital Circumcision, Denies Mutilation’, Jakarta Globe, 24 March, Available from:  http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesia-ignores-un-ban-on-female-circumcision-denies-mutilation/  [14 Juni 2016]

[10] United Nations Children’s Emergency Fund, 2016, Division of Data, Research, and Policy – Indonesia, February 2016, Avaiable from: http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_country_profiles/corecode/222/Countries/FGMC_IDN.pdf [14 Juni 2016]

[11] United Nations, December 1948, Universal Declaration of Human Rights, Available from: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ [ 15 June 2016]

[12] United Nations, 1979, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Available from: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ [ 15 June 2016]

[13] Patel R., Roy, K., 2016, Female Genital Cutting in Indonesia: A Field Study, Islamic Relief Canada, Canada, p. 13

Written by Selasa, 25 Oktober 2016 Published in Opini

Oleh: M. Ryandaru Danisworo

 

“Loh Anda kan menikah? Masa’ diperkosa suami?”

“Itu maksudnya gimana, diperkosa? Tapi kan married?”

Kata-kata tersebut adalah respon dari beberapa orang terhadap kasus Marital Rape. Memang kerap kali kasus pemerkosaan terjadi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan, namun pada nyatanya pemaksaan untuk bersetubuh juga kerap kali terjadi di dalam sebuah perkawinan. Ini lah yang lalu disebut dengan Marital Rape.

Mungkin masyarakat akan menganggap Marital Rape sebagai hal yang aneh karena di dalam pernikahan, suami atau istri memiliki hak untuk bersetubuh dengan pasangannya. Namun tentunya dalam melaksanakan hak, ada batasan yang harus dipatuhi dan ini juga ada di dalam Sebuah perkawinan. Hubungan seksual antara suami dan istri harus disertai konsen dari kedua pihak. Tentunya jika tidak ada konsen dari salah satu pihak, pihak tersebut akan merasa disakiti.

Berdasarkan catatan Rifka Annisa dan lembaga layanan lainnya, pemerkosaan dalam perkawinan memang kerap kali terjadi dan dampaknya juga serupa dengan dampak pemerkosaan di luar perkawinan seperti gangguan psikologis dan kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, tentu tidak adil untuk membedakan pemerkosaan hanya karena satu kasus terjadi di luar perkawinan dan di dalam perkawinan.

Dengan pembacaan strict terhadap Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerkosaan dapat dikenakan pasal 285-286 jika tindakan tersebut dilakukan terhadap wanita diluar perkawinan. Tapi perlu diingat bahwa KUHP adalah produk hukum yang dapat dikatakan sudah usang karena berasal dari era-kolonial sehingga pemahaman tradisional yang patriarkis masih teradopsi.

Pemerintah telah mengeluarkan UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah pemerkosaan, UU tersebut dalam pasal 8 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, tindakan pemerkosaan tentu dapat dikategorikan menjadi kekerasan seksual menurut UU tersebut.

Marital Rape memang dikenal dan memang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Namun sayangnya, kesadaran terhadap tindakan tersebut masih minim, ditunjukkan dari pernyataan yang dilontarkan beberapa orang ketika mendengar Marital Rape. Ketidaksadaran ini menyebabkan beberapa masalah, seperti enggannya korban untuk melaporkan tindakan tersebut karena adanya pemahaman bahwa memang tugas suami atau istri untuk melayani kebutuh fisik pasangannya, sehingga ketika tidak dapat melaksanakan “tugas” tersebut, maka akan ada rasa bersalah. Hal ini tentunya menghambat penegakan hukum dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, melihat hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, tidak dapat ditemukan penetapan pengadilan yang mengharuskan pelaku untuk mengikut konseling. Padahal, pasal 50 UU PKDRT memberikan kuasa kepada hakim untuk menetapkan pelaku untuk mengikuti konseling. Menurut Penjelasan pasal 50, tambahan hukuman tersebut diperuntukan dimana telah terjadi percobaan kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan bukan merupakan sumber hukum yang mengikat, sehingga boleh saja seorang hakim, menetapkan wajib konseling terhadap pelaku walaupun kejahatan yang dilakukan bukan percobaan.

Konseling sangatlah penting dalam pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Pelaku kekerasan seksual biasanya memiliki permasalahan psikologis seperti ketidakdapatan mengatur emosi atau pemahaman tentang wanita yang salah. Sesuai dengan adagium hukum “actus reus mens rea”, jika seseorang berbuat jahat, bukan hanya tindakannya saja yang bersalah, tetapi pikirannya juga bersalah. Disinilah peran konseling dalam membantu penegakan hukum yang bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi pelaku agar pelaku tersebut tidak mengulangi tindakan. Sayangnya, seperti yang telah disinggung diatas, penetapan konseling wajib oleh pengadilan masih jarang dilakukan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Marital Rape. Marital Rape adalah hal yang nyata dan merupakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Seluruh komponen masyarakat, mulai dari diri pembaca sendiri, dapat membantu menyebarkan dan menegakan hak-hak perempuan.

Jika pembaca mengetahui adanya Marital Rape, pembaca dapat meminta bantuan dari Rifka Annisa pada Nomor (0274) 553333 , kirim email di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., atau datang ke Rifka Annisa Women Crisis Center di Jalan Kambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah. 

Written by Kamis, 16 Jun 2016 Published in Opini

Oleh : Triantono, S.H., M.H1

 

A. Prolog

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik kembali mencuat dan cukup menjadi perhatian publik. Kali ini yang menjadi sorotan media adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh EH yang merupakan salah satu staff pendidik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Peristiwa yang menyangkut EH tersebut dibenarkan oleh pihak FISIPOL UGM dengan berdasarkan surat resmi tertanggal 3 Juni 2016 yang menerangkan tentang proses internal yang dilakukan oleh FISIPOL UGM untuk merespon kejadian tersebut. Jika dicermati,  surat tertanggal 3 Juni 2016 pada intinya memiliki paling tidak 3 substansi:2

1. Posisi Etis FISIPOL yang tetap mengedepankan kepentingan penyintas (korban);

2. Ketika kasus tersebut pertama kali diketahui, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

  1. Pertama, Fisipol melakukan rapat gabungan (Dekanat, Ketua Senat Fakultas, dan Pengurus departemen berkaitan dengan pelanggaran kode etik dosen untuk merespon laporan dari penyintas. Dalam rapat tersebut Fisipol melakukan pemanggilan terhadap EH untuk langsung melakukan klarifikasi, dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya;
  2. Kedua, berdasarkan klarifikasi dan pengakuan tersebut, Fisipol kemudian menjatuhkan sanksi: (a) membebastugaskan EH dari kewajiban mengajar serta membimbing skripsi dan tesis. (b) membatalkan usulan EH  sebagai kepala pusat studi. 
  3. Ketiga, Fisipol juga mewajibkan yang bersangkutan mengikuti program konseling dengan Rifka Annisa Women’s Crisis center untuk menangani perilaku negatif  khususnya yang terkait dengan pelecehan seksual.

Dari surat yang dikeluarkan oleh pihak FISIPOL UGM tertanggal 3 Juni 2016 tersebut ada paling tidak 3 fakta  yang terungkap ke publik, yaitu adanya laporan dari penyintas (korban) terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh EH, adanya Pengakuan dari EH terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan kepada penyintas (korban), adanya sanksi etik dan konseling perubahan perilaku bagi EH. Fakta pertama dan kedua proses penanganan dilakukan secara internal FISIPOL UGM. Pada fakta yang ketiga khususnya berkaitan dengan konseling perubahan perilaku FISIPOL UGM melaksanakannya dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yakni Rifka Annisa Women’s Crisis Center.

B. Persoalan Etik

Dalam kaitannya dengan persoalan etik maka ada dua pengertian yang relevan yaitu pengertian tentang kode-kode etik (codes of ethics) dan kode perilaku (code of conduct). Jadi pelanggaran terhadap etik dapat berarti pelanggaran terhadap nilai etika dan perilaku.3  Karena persoalan etik ini lazimnya juga diikuti dengan prosedur bagaimana mengungkap pelanggaran etika seseorang, maka persoalan etik juga sekaligus berkaitan dengan pengertian “pengadilan etika” (court of ethics).4  Ketiga konsep yang dikemukakan oleh Ashidiqie ini nampaknya relevan dengan kasus pelanggaran kode etik dan perilaku oleh EH. Namun apakah ukuran prosedur penegakkan etika yang dilaksanakan oleh internal FISIPOL UGM juga dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga penegak etika atau dalam hal ini “pengadilan etika” (court of ethics).

Kasus kekerasan sebagaimana diungkapkan dalam surat tertanggal 3 juni 2016 di atas yang juga diakui oleh EH tentu merupakan pelanggaran kode etik kepegawaian sekaligus pelanggaran terhadap pedoman perilaku yang dimiliki sebagai pendidik (dosen). Karena dalam hal ini selain EH berkapasitas sebagai pendidik (dosen), EH juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya dalam persoalan etik yang melibatkan EH maka selain ada pelanggaran terhadap kode etik (code of ethic) kepegawaian juga terjadi pelanggaran kode perilaku (code of conduct) atas kapasitasnya sebagai tenaga pendidik (dosen).

Selanjutnya, sebagaimana diutarakan diatas bahwa berbicara mengenai persoalan etik juga akan terkait dengan proses formal penegakkan etika. Proses penegakkan etika itu berkaitan dengan persoalan prosedur (acara) pengungkapan pelanggaran etik yang dilakukan sampai pada penjatuhan sanksi. Prosedur yang demikian layaknya “pengadilan etik” (court of ethic). Proses internal melalui dewan etik lembaga (FISIPOL UGM) merupakan bagian dari proses penyelesaian kasus. Sikap lembaga yang segera merespon laporan korban dan menjatuhkan sanksi etik kepada EH merupakan tindakan yang patut diapresiasi dan perlu dikembangkan.

Selain apresiasi yang tinggi atas sikap lembaga (FISIPOL UGM) untuk segera merespon kasus EH, nampaknya dalam proses tersebut juga terdapat catatan. Proses yang dilakukan oleh internal FISIPOL UGM diatas tak ubahnya seperti pengadilan etik (court of ethic) karena selain melakukan pemeriksaan dan klarifikasi juga diikuti oleh pemberian sanksi etik. Dalam pengertian pengadilan etik (court of ethic) tersebut maka ada prinsip pengadilan modern yang sepatutnya menjadi perhatian agar proses dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah peradilan modern yang bersifat objektif, imparsial, profesional, terbuka, transparan dan akuntabel.5

Mekanisme penegakan kode etik yang dilakukan oleh Dewan Etik FISIPOL telah dilakukan secara tertutup. Makna tertutup disini berkaitan dengan proses, pihak-pihak yang terlibat dalam dewan etik, sampai pada implementasi atas sanksi etik yang tidak bias dipertanggung jawabkan secara publik. Mekanisme ini mendasarkan pada paradigma lama tentang penegakkan etika bahwa sistem etika pada dasarnya menyangkut hubungan-hubungan yang bersifat pribadi atau privat. Karena itu, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik biasanya dilakukan secara tertutup. Sebagian pengertian lama tentang etika yang bersifat pribadi yang bersumber dari dorongan kesadaran internal tiap-tiap pribadi atau ‘imposed from within’, masih melekat dalam mekanisme pengelolaan kelembagaan penegak kode etik.6

Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur, dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas, dan independensinya tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selama proses penegakan kode etik tidak terbuka, tidak dapat diharapkan adanya akuntabilitas publik yang memberikan jaminan objektifitas, imparsialitas, profesionalitas, integritas, dan kredibilitas. Pada gilirannya, siapa yang dapat diyakinkan bahwa proses penegakan kode etik itu sungguh-sungguh terpercaya. Jika prosesnya tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin hasilnya akan dapat dipercaya oleh masyarakat (public). Proses dewan etik yang sangat tertutup dapat menimbulkan spekulasi bahwa patut diduga pertimbangan pertemanan ataupun dipengaruhi oleh pertimbangan ewuh-pekewuh dan politik nama baik institusi. Kemunculan spekulasi publik yang demikian menandakan proses dewan etik internal yang tertutup memiliki celah untuk tidak dipercaya (distrust) oleh publik.

C. Penegakan Hukum

Sampai dengan saat ini meskipun kabar tentang pelecehan seksual sudah tersebar luas di media dan menjadi sorotan publik namun kasus tersebut belum masuk pada proses hukum. Mekanisme penyelesaian kasus yang sudah dilakukan adalah melalui penegakkan etik secara internal dan melalui proses etik ini konon kabarnya EH telah mendapatkan sanksi berupa dibebaskannya EH dari kewajiban mengajar, membimbing mahasiswa serta dicopot dari jabatan struktural.

Jika kita melihat kasus yang dilakukan oleh EH yakni soal pelecehan seksual, maka persoalannya bukan saja pada persoalan etik namun juga dapat masuk dalam kualifikasi persoalan hukum (legal). Meskipun KUHP sampai dengan saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai “pelecehan seksual”, namun apa yang dilakukan oleh EH paling tidak dapat masuk dalam kualifikasi delik kesusilaan. Proses penyelesaian etik sepatutnya juga diikuti dengan mekanisme hukum. Agar proses dan hasil bisa lebih dipertanggung jawabkan secara publik. 

Dalam konstruksi hukum sebagaimana KUHP apa yang dilakukan oleh EH dapat masuk dalam ruang lingkup kejahatan terhadap kesusilaan dan dalam hal ini masuk dalam kualifikasi pada pasal 281 KUHP. Pasal 281 KUHP menjelaskan hal demikian:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Menurut R. Soesilo Yang dimaksud dengan kesusilaan disini adalah kesusilaan dalam arti umum. Sehingga makna terbuka dalam ketentuan pasal 281 adalah di muka umum. Kriteria dapat dihukumnya perbuatan asusila adalah bahwa orang tersebut dengan sengaja merusak kesopanan/kesusilaan dimuka umum, artinya perbuatan tersebut merusak kesopanan/kesusilaan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.7  Dengan demikian maka syarat dimuka umum itu ada dua hal yaitu tempat yang dapat dilihat orang secara pada umumnya atau secara peruntukannya memang tempat tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum.

Penafsiran atas frase “dimuka umum” nampaknya juga terjadi pada putusan-putusan hogeraad antara tahun 1902-1931. Tafsiran-tafsiran sebagaimana pertimbangan hukum hogeraad itu bekisar antara perbuatan kesusliaan itu dilakukan ditempat umum dan dapat dilihat secara umum oleh khalayak; perbuatan itu dilakukan meskipun tidak ditempat umum namun dapat dilihat oleh umum; perbuatan tersebut meskipun tidak dilihat umum namun perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang peruntukannya untuk kepentingan umum.

Berkaitan dengan unsur sengaja maka dalam melakukan kejahatan kesusilaan maka maknanya perbuatan tersebut harus diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Untuk membuktikan adanya kesengajaan ini putusan hogeraad tahun 1930 yang memberi pertimbangan bahwa kesengajaan tidak perlu ditunjukan kepada perbuatan-pebuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan-perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. Nampaknya putusan ini ingin menegaskan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan asusila ditempat umum secara nalar normal tidak mungkin jika hal itu dilakukan atas dasar ketidaksadaran. Tentulah pelaku mengerti betul akan perbuatan yang dilakukan dan dikehendaki.  Perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelaku kejahatan paling tidak sudah disadari dan dikehendaki sebelumnya.

Meskipun penulis tidak memiliki kronologis peristiwa yang terjadi secara lengkap namun dapat dipastikan bahwa locus delicti masih berada sekurang-kurangnya masih masuk pada wilayah kampus UGM yang merupakan tempat yang terbuka untuk umum dan bukan kawasan tertutup/pribadi. Dengan melihat locus delicti yang ada dalam peristiwa tersebut dan mempetimbangkan terkait dengan unsur dimuka umum, nampaknya unsur tersebut dapat terpenuhi. Dan untuk membuktikan adanya kesengajaan berdasarkan kronologis cerita dari korban bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh EH juga diawali dari rangkaian perbuatan yang secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku untuk dilakukan (seperti pemilihan korban, tempat, waktu dan alasan pertemuan) sehingga memungkinkan pelaku melakukan perbuaan asusila tersebut.

Jika kita lihat kembali fakta dalam surat keterangan resmi dari FISIPOL UGM tertanggal 3 Juni 2016, maka selain fakta pelaporan dari penyintas, fakta kedua dari surat tersebut tersirat dengan jelas bahwa pelaku dalam sidang komisi etik telah mengakui akan perbuatan melakukan perbuatan pelecehan seksual. Kedua fakta dalam surat ketarangan resmi tersebut cukuplah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup.8  Dengan bukti permulaan tersebut maka sudah memenuhi syarat bahwa patut diduga telah terjadi perbuatan pidana, dan dalam hal ini aparat penegak hukum dapat memulai proses pro justisia. Kepolisian dapat memulai proses penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan informasi termasuk keterangan-keterangan berbagai pihak yang terlibat termasuk pihak-pihak dalam sidang etik di FISIPOL UGM.

D. Perubahan Perilaku

Barangkali penulis tidak akan terlampau jauh dalam membincangkan soal perubahan perilaku dalam pengertian psikologis. Yang menurut penulis relevan diungkap disini adalah apa yang menjadi dasar proses perubahan perilaku dari pelaku yang melakukan pelanggaran etik dan hukum. Proses tindakan berupa konseling perubahan perilaku memiliki tempat yang penting dalam penyelesaian kasus seperti halnya pemberian hukuman yang memberikan efek jera (deterent effect).

Pada dasarnya menurut penulis dengan menggunakan pendekatan etik dan hukum, maka proses perubahan perilaku senantiasa bersifat acessoir. Artinya perubahan perilaku melalui konseling perubahan perilaku merupakan tindakan yang tidak dapat berdiri sendiri. Tindakan tersebut harus didahului dengan pernyataan atau putusan tentang kejahatan dan sanksi pokok atas kejahatan yang dilakukan.

Dengan parameter diatas maka tindakan konseling perubaan perilaku dapat diberlakukan pasca proses etik. Apalagi proses penegakkan etika yang sudah selayaknya memiliki makna pengadilan etik (court of ethic). Jika melihat proses etik yang sudah selayaknya dilihat sebagai pengadilan etik (court of ethic) seperti diungkap diatas, maka putusan atas dewan etik harus tetap dihormati dan dijalankan. Dengan demikian tindakan konseling perubahan perilaku yang didasarkan atas putusan dewan etik memiliki dasar meskipun dewan etik tidak memberikan kriteria atau batasan perubahan perilaku yang dimaksud. Tinggal sekarang bagaimana melakukan pengawasan dan memastikan proses konseling perubahan perilaku itu dijalankan dan menjamin bahwa dengan tindakan tersebut pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

Dikaitkan dengan penegakkan hukum maka perubahan perilaku bagi pelaku kejahatan sudah memiliki konsepnya sejak abad ke 19. Berangkat dari pendekatan Herbert L Parker yang memperkenalkan pendekatan  medical model selain crime control model maupun due proses model, maka sudah sejak lama diperkenalkan bahwa memperlakukan pelaku kejahatan tidak cukup hanya sekedar melakukan penghukuman, namun yang lebih penting adalah melakukan perbaikan perilaku sehingga pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia ketiga pendekatan tersebut dipakai meskipun tidak bersifat strik.

Etika dan hukum dapat difungsikan secara sinergis dan saling menopang dalam rangka membina, mengarahkan, dan mengendalikan kualitas dan integritas perilaku manusia tak terkecuali pelaku kejahatan.***

 

------------------------------------

1 Penulis adalah Research Officer di Rifka Annisa Annisa, Yogyakarta. 

2 Surat dari FISIPOL ini merupakan respon dari berita yang mencuat di media yaitu The Jakarta Post tertanggal 2 Juni 2016 dengan judul berita “Sexually harassed and Abused on Campus” yang memaparkan terjadinya pelecehan seksual khususnya di FISIPOL UGM.

3 Jimly Ashidiqie, 2015, Dinamika Sistem Norma dan Peradilan Etika, Makalah, Disampaikan dalam Penataan Hakim Agung di Jakarta,hlm. 21

4 Ibid 

Ashidiqie..., Op.Cit., hlm. 30

JimlyAshidiqie, Op. Cit., hlm. 32

7 R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, hlm. 205

8 Berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 terkait bukti permulaan yang cukup maka harus dimaknai minimal dua alat bukti.

Written by Jumat, 29 April 2016 Published in Opini

In 2015, Rosie Batty, founder of the Never Alone Foundation, was awarded Australian of the Year. This brought the issue of family violence into the forefront of public and political discourse. Rosie believes that within Australia, ‘family violence is still epidemic and it will be for some time. It is a serious abuse of human rights in our advanced and privileged culture’1. The Australian Prime Minister, Malcolm Turnbull, has also described domestic violence as a ‘tragic and deadly epidemic’2. Worldwide, intimate partner violence is the most common type of violence against women, affecting 30% of women.Every year in Australia, an average of one woman is killed each week as a result of intimate partner violence and it is the leading preventable cause of death for women under 453. One in three women have experienced physical and/or sexual violence perpetrated by someone known to them4. Around one in five Australian women and one in twenty Australian men have experienced violence at the hands of an intimate partner5. A further issue is that these figures are based on what is known, as an estimated half of all instances of partner violence against men and one-quarter against women remain unreported6.

In terms of attitudes, in a 2014 Australian study, acts of physical abuse, sexual assault and verbal threats towards one’s partner or child were identified as family or domestic violence by over 96% of respondents. Whereas only 64% of respondents to this study recognised other common attempts to establish power and control over a partner or family member as domestic violence. These forms of control include monitoring a partners’ communication or extreme financial restrictions7.

Despite these statistics, the 2015/16 Australian Governments federal budget committed $30 million to domestic violence services8, compared to the Governments investment of $1.2 billion in funding for national security and counter terrorism, building on $1 billion of funding announced last year9. Since the 1978 Hilton Hotel bombing in Sydney, there have been 113 Australian victims of terrorism. That includes Australians killed overseas in terrorist attacks as well as non-Australians killed with Australia10. Using the generally recognised statistics of one women dying each week of intimate partner violence in Australia every year, and not accounting for the fact that numbers have actually dropped, a total of around 1924 women that have died in this time. If the figure was calculated accurately and included the significant proportion of unreported cases, it would certainly be much higher. In this respect, it is evident that Australia needs to prioritise domestic violence as a human security threat within its own borders.

I hope to see a cultural change in Australia that recognises domestic violence as a significant problem within Australia and condemns the attitudes and behaviours that contribute to this issue. There needs to be awareness raising and adequate services that are easily accessible. Education of young people, both boys and girls, of what respectful and healthy relationships look like, and about the process for accessing services is vital. In addition, a general reduction of gender inequality, in terms of economics and by increasing targets for women on government boards and in senior public service roles is also key to cultural change regarding notions of gender within Australia1. []

References

  1. Davey, M 2016, ‘Rosie Batty: I was Reeling with Raw Grief While Australian of the Year’, Guardian, accessed 26 April, <http://www.theguardian.com/australia-news/2016/jan/25/rosie-batty-i-was-reeling-with-raw-grief-while-australian-of-the-year>.
  2. Thomas, M & Dunkley, A 2015, Domestic Violence: Budget Review, Parliament of Australia, accessed 26 April <http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/BudgetReview201516/DV>.
  3. Khan, A 2015, ‘Budget 2015: How will the Budget tackle our Domestic Violence Crises’, Yahoo Finance, 11 May, accessed 26 April <https://au.finance.yahoo.com/news/budget-2015--how-will-the-budget-tackle-our-domestic-violence-crisis-012351787.html>.
  4. White Ribbon, Why is the Work of White Ribbon Important, accessed 26 May <http://www.whiteribbon.org.au/white-ribbon-importance>.
  5. Relationships Australia 2015, January 2015: Domestic Violence, accessed 26 April http://www.relationships.org.au/what-we-do/research/online-survey/january-2015-domestic-violence
  6. Thomas, M & Dunkley, A 2015, Domestic Violence: Budget Review, Parliament of Australia, accessed 26 April <http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/BudgetReview201516/DV>.
  7. Government of Australia, 2015 Keeping Australia Safe, Australian Government, accessed 26 April <http://www.budget.gov.au/2015-16/content/overview/html/overview-18.htm>.
  8. Keane, B 2014, ‘The Real Threat of Terrorism to Australians, By the Numbers’, Crikey, 4 September, accessed 26 April, <http://www.crikey.com.au/2014/09/04/the-real-threat-of-terrorism-to-australians-by-the-numbers>.

 

About the writer: Bronagh Power is a student of the Departement of International Relation, Wollongong University, Australia

Written by Minggu, 24 April 2016 Published in Opini

Semula Rifka Annisa dicibir orang. Organisasi macam apa yang mengumpulkan beberapa perempuan campur baur mulai aktifis buruh, akademisi, seniman, sampai ibu rumah tangga ini? Apa yang mau dilakukan dalam gerakan perempuan?

Konteks Sosial

Agustus 1993, 5 tahun menjelang tumbangnya penguasa Orde Baru, Presiden Suharto, dia berdiri dan menempati sebuah gang di kompleks Sospol UGM: Blimbing Sari. Krisis moneter tahun 1997 belum terasa benar, namun rezim sudah mulai merasa lemah. Kekuatan Indonesia sebagai penghasil migas mulai menurun. Para mahasiswa yang semula ke luar negeri sudah banyak yang pulang, dan membawa ide-ide tidak hanya "pembangunanisme" tapi juga "kritisisme atas pembangunan". Beberapa mulai bersuara lantang sejak pertengahan tahun 70an: Mangun mendukung korban waduk Kedungombo; Arif Budiman cs mulai membangun wacana kiri; HJ Princen, Buyung Nasution, dan kawan-kawan mendirikan YLBHI melawan kesewenangan penguasa; gerakan mahasiswa se-iya sekata tanpa pandang agama melawan rezim melalui pers dan menguatkan diri dengan sembunyi-sembunyi kurusus Madilog dan Gersos Tan Malaka dan mendirikan SMID, Skephi, KMPD, dll; dan sayap buruh mulai diorganisir. Pers pun semakin kritis dan melawan pembredelan-pembredelan, untuk itu Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) berdiri. Para tetua mereka mendirikan INFID, khusus untuk memonitor apakah pembangunan on the track atau tidak, secara internasional.

Tahun 1980-an Gerakan Perempuan pun lahir: Yasanti sebagai sayap buruh di Jogja-Semarang, Kalyanamitra sebagai sayap wacana di Jakarta; PKBI menelisir dari isu yang besahabat tentang kesehatan reproduksi dan akhirnya hak reproduksi; LSPPA berdiri oleh aktivis mahasiswa Jogja yang sering nongkrong di perpus Hatta untuk memperkarakan pelanggaran-pelanggaran hak anak. Feminisme berdiri gagah melalui aktivis perempuan diantara gerakan sosial melawan rezim!

Pemerintah geram. Presiden mendekati kekuatan muslim karena modal kapital migas menipis. Kemarin mengejar-ngejar aktivis Islam, kini mendekati dan merayu. Sayap hijau militer didirikan. Ikatan Cndekiawan Muda Indonesia (ICMI) sebagai jalan cendekiawan untuk jadi menteri difasilitasi, ketua pertamanya adalah Menristek terbaik Indonesia yang muslim dan taat. Partai politik sudah lama difusikan dan dibersihkan dari anasir kritis, dia adalah mesin birokrasi, dengan gerbong lokomotif Golkar. Ormas diseragamkan, baik basis agama, masyarakat, mahasiswa, komunitas, di semua bidang.

Lalu bagaimana dengan Rifka Annisa? Mau membuka layanan konsultasi perempuan yang terkena masalah! Di telinga aktivis masa Suharto, ini terdengar seperti Darma Wanita dan PKK. Tidak keren sama sekali. Tidak feminis!!!!

Menjadi Sahabat Perempuan

Namun sebaliknya, pekerjaan menemani perempuan korban ini pada awal abad-21 terdengar akrab sebagai pusat alasan utama. Semua jenis kekerasan struktural dari berbagai arah analisis bertemu pada satu pusat : tubuh perempuan. Dan Rifka Annisa persis berurusan sejak awal dengan jantung feminisme.

Mulanya hanya konseling psikologis, ini ketika masih di kantor Blimbing Sari. Lalu ke penyadaran hukum, lalu ke support group antar korban, lalu ke jaringan penanganan: jurnalis dan media untuk pemberitaan dan rubrik konsultasi, polisi untuk penyidikan, jaksa untuk penuntutan, hakim untuk pemutusan, LSM untuk advokasi, rumah sakit untuk mengobati korban yang parah secara fisik. Ini ketika tinggal di Demangan, di lingkungan kampus IKIP, Atmajaya, Sanatha Darma dan IAIN Jogja. Rifka Annisa masih fokus pada soal Layanan Korban Langsung.

Gerakan perempuan mulai menerima kehadirannya. Juga masih sedikit memberi catatan "tidak feminis", karena tidak ada demo, tidak ada advokasi keras di depan militer dan kantor pemerintah. Penyedia Layanan itu pameo kuno dalam gerakan sosial: jebakan pada aktivisme praktis kurang strategis.

Melibatkan Keluarga dan Masyarakat

Masih di Demangan, ketika gagasan reveral system untuk layanan dirumuskan. Suwarni Angesti Rahayu sebagai direktur pertama (yang juga salah satu pendiri) memimpin delegasi ke Filipina untuk mempelajarinya. Program MoU dengan rumah sakit (Unit Pelayanan Perempuan - Panti Rapih) dan kepolisian (Ruang Pelayanan Khusus - 5 Polsek di Jogja) dibangun. Masyarakat mulai dilibatkan dengan mendirikan CBCC (Community Based Crisis Center) sebagai kepanjangan tangan Rifka. Jika ada banyak korban dalam sebuah masyarakat, maka keluarga mereka diundang untuk turut menyelesaikan (man/family involvement). Jika kasus mulai banyak maka diinisiasi membangun layanan bersama, untuk ditangani segera dan dilaporkan ke Rifka dan jaringan UPP-RS dan RPK-Polsek. Seputar Orde baru runtuh tahun 1998, bukan main ramainya aktifitas Rfka Annisa untuk melayani korban. Rifka Annisa relatif aman dari ancaman negara dan militer, karena isunya tidak terlalu ditengarai "runyam"; tapi tidak dengan kelompok agama. Rifka pernah digruduk oleh kelompok radikal yang curiga meracuni Islam dari dalam. Secara nama Rifka itu kelihatan islami.

Meniti Gerakan Sosial

Tahun 2004, Rifka Annisa sudah lama pindah ke gedung baru, Jl. Jambon Jatimulyo Jogja. Hal tersebut sudah 10 tahun sejak isu layanan langsung dan sistem rujukan dilakukan. Pengorganisasian sudah dilakukan untuk membangun crisis center kepanjangan tangan Rifka. Sampai di sini, Rifka Annisa berefleksi tentang siapa aktor dan siapa yang diuntungkan. Perempuan korban menjadi pokok analisis, layanan menjadi pokok respon tanggungjawab, kerjasama menjadi pokok strategi. Kurang apa?

Rifka Annisa sadar, aktor utama gerakan ini adalah ia sendiri. Maka, gerakan tidak menjadi gerakan, jika hanya kita sendiri yang melakukan. Perubahan yang diancangkan, yaitu masyarakat tanpa kekerasan, jauh tungku dari api. Capek ngurus korban, korban datang terus menerus. Ibarat memungut selamatkan bayi di sungai, pembuang bayi di hulu masih terus beraktifitas tanpa dapat dicegah. Dan korban semakin banyak, terutama setelah tahun 2005. Dua ratus persen lebih angka perempuan korban kekerasan meningkat. Pada waktu itu Rifka Annisa belum menggerakkan masyarakat, hanya membuat rumah sakit, menunggu korban datang. Sosialisasi dan pendidikan kritis masyarakat masih belum cukup. Talkshow radio dan televisi, ceramah di masjid dan gereja, sebaran leaflet, rubrik di media massa hanya memberi informasi akurat atas satu hal: Korban berduyun-duyun ke Rifka Annisa minta tolong. Apakah pelaku kekerasan bertaubat? Tidak. Bahkan ketika Rifka sudah membuat program khusus untuk laki-laki (man's program) dan bersama aktivis lain mendirikan Aliansi Laki-laki Baru.

Rifka Annisa lantas memploklamasikan diri "naik kelas”, dari Organisasi Pemberi Layanan, menjadi Organisasi Gerakan Sosial. Maka alat analisis diperbarui. Analisis politik ekonomi dikenalkan. Analisis gender diperluas menjadi "analisis ekologis" atas perempuan. CBCC dperluas dan diubah menjadi mandiri. Advokasi diperkuat dan bersama-sama dengan NGO lain melahirkan: (1) UUP - KDRT (2004); (2) UUP-TPPO (2007); (3) UU PA (2002); (4) Gender Mainstreaming (2001); (5) P2TP2A (2013); dan lain-lain.

Apakah korban kekerasan berkurang? TIDAK. Terus naik. Mengapa demikian?

Mengganti Strategi Sektoral Menjadi Strategi Geo Spasial

Tahun 2016. Dua hari lalu. Rifka Annisa tersadar secara kolektif, paling tidak dalam keputusan politik Rapat Umum Anggota mereka. Setelah 10 tahun evaluasi dan memproklamasikan gerakan perempuan, Rifka Annisa disadarkan atas kekeliruan analisis masalahnya. Analisis memahami masalah seperti analisis gender, analisis ekologis, tidaklah sama dengan analisis praksis yang lebih kompleks. Masyarakat bukanlah subyek yang dapat digerakkan dalam satu tarikan tali pengikat, masyarakat terdiri dari kompleksitas kelas yang berbeda-beda, dalam ruang geo kultur yang berbeda-beda. Program dengan isu tertentu hasil kerjasama dengan lembaga donor, bahkan dengan keaktifan partisipasi masyarakat yang baik selama ini, bukanlah satu jaminan "perubahan sosial" yang teguh. Karena masalah sosial terkait antara masalah satu dengan masalah lain, maka tidak bisa menyelesaikan "kekerasan terhadap perempuan" hanya dengan "membangun sistem layanan atasnya", bahkan ketika ditambah dengan "pendidikan kesadaran gender".

Itu tidak cukup. Praksis haruslah berpijak pada ruang masyarakat yang saling terkait ini. Analisis tidak dapat bersifat sektoral, tapi spasial. Pendekatan tidak dapat bersifat partisipatif semu, tapi harus partisipatoris melalui aksi pemetaan bersama. Undang-undang Desa dapat menjadi kekuatan untuk mendukung aksi partisipatoris untuk menguasai ruang-spasial ini. Laki-laki dan perempuan berbagi dalam sifat publik, untuk membangun masyarakat yang bebas dari kekerasan, dengan menyentuh aspek terdalam dari "kemungkinan yang menimbulkan kekerasan" bekerja dengan baik.

Maka secara manajemen ini butuh banyak perubahan. Masyarakat berubah dari target group menjadi subyek bersama. Masyarakat dari subyek pemberi layanan menjadi konstituen gerakan. Organisasi Rifka Annisa dari unitaris menjadi federative. Desa dari locus of program menjadi "political-cultural" sphere. Program dari bersifat sektoral dengan isu tertentu menjadi spasial struktural. Pendekatan dari pendampingan menjadi pengorganisasian. Positioning Rifka secara kelas sosial juga diperjelas: kelas menengah yang berpihak pada korban kekerasan. Analisis kelas dipertajam, memobilisasi kelas bawah dan menengah untuk perubahan sosial. Tanpa positioning yang jelas, gerakan sosial akan tidak jelas jluntrungnya: pijakan, arah, dan efektifitas kerjanya.

Saya bahagia dengan capaian ini, walaupun masih menunggu apakah Rifka Annisa dapat mengemban apa yang telah diputuskan kedepan. Walaupun untuk gerakan sosial secara umum telah ada yang melakukan strategi ini, terutama adalah INSIST - Yogyakarta yang menjadi guru, termasuk untuk institut kecil di Cirebon ISIF - Fahmina, saya belum mendengar gerakan perempuan yang melakukan ke arah sistematika gerakan model ini kecuali PEKKA yang sedang berbenah. Rifka Annisa dan PEKKA bisa saling berlajar.

Selamat untuk Pengurus dan Direktur Baru Rifka Annisa periode 2016-2018. Semoga menginspirasi gerakan sosial lain di Indonesia.

Cirebon, 15 Maret 2016

 

Wakhit Hasim,

Anggota Perkumpulan Rifka Annisa Jogja

Written by Minggu, 24 April 2016 Published in Opini

Kekerasan seksual tidak jarang terjadi di Jerman, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada yang dipikirkan banyak orang. Sekitar sepertiga dari perempuan di Jerman pernah mengalami kekerasan seksual setidaknya sekali dalam hidup mereka. Ini merupakan rata-rata dari jumlah kasus kekerasan seksual di Uni Eropa. Jika pelecehan seksual ditambahkan ke jumlah ini, berarti hampir setiap perempuan pernah mengalaminya. Sayangnya jumlah kasus kekerasan seksual di Jerman meningkat terus. Tapi tetap ada perkiraan banyak kasus yang tidak dilaporkan yang berperingkat lebih dari dua kali lipat kasus yang dilaporkan karena perempuan tidak berani berbicara tentang kekerasan yang dialaminya. Fakta lain yang mempengaruhi angka yang buruk ini adalah bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak terjadi di masyarakat tetapi dalam lingkup domestik. Pelaku sebagian besar teman-teman atau bahkan suami sendiri. Dalam kasus seperti ini, utamanya pihak perempuan merasa malu karena mereka pikir itu adalah kesalahan mereka sendiri. Selain itu beberapa wanita secara finansial atau psikologis tergantung pada pelaku, dimanipulasi atau terancam. Menurut Amnesty International, kekerasan adalah bahaya kesehatan terbesar bagi perempuan dan anak-anak.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai kontak seksual apapun yang melanggar kehendak seseorang. Ini termasuk penyalahgunaan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan atau perdagangan manusia. Memang setiap orang bisa menjadi korban kekerasan seksual tetapi korban utama adalah anak perempuan dan perempuan. Kekerasan seksual - terlepas dari budaya dan gaya hidup - selalu menjadi instrumen untuk menunjukkan hubungan kekuasaan. Pemerkosaan adalah bentuk ekstrem dari kekerasan seksual dimana seksualitas digunakan sebagai media untuk demonstrasi hubungan kekuasaan, penghinaan dan penindasan anak perempuan dan perempuan. Perkosaan didefinisikan sebagai setiap penetrasi ke dalam tubuh orang lain yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman. Untuk setiap kekerasan seksual pada anak perempuan dan perempuan berarti pelanggaran besar atas kepribadiannya dan integritas tubuh.

Karena isu kekerasan terhadap perempuan masih tabu untuk waktu yang lama, banyak perempuan yang mengalaminya masih merasa tak berdaya. Malu dan kecemasan adalah dua faktor yang menghambat mereka untuk mengklaim hak-hak mereka atau untuk mencari bantuan. Sebanyak 40% dari perempuan di Jerman mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sejak usia 16 tahun. Sementara 25% dari perempuan yang tinggal di Jerman mengalami kekerasan oleh pasangannya atau mantan. Kekerasan terhadap perempuan terutama dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam lingkup domestik. Kekerasan sering merusak hubungan keluarga, berakibat perpisahan, perubahan domisili dan berhenti dari tempat kerja. 47% dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak berbicara dengan siapa pun tentang hal itu. Persentase ini bahkan lebih tinggi jika pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan. Jika mereka berbicara tentang pengalaman kekerasan mereka kebanyakan berbagi dengan orang-orang dari lingkungan sosial langsung mereka.

Kekerasan seksual berarti pelanggaran besar atas integritas yang dapat menyebabkan traumatisasi jangka panjang. Perempuan yang mengalami perkosaan hidup dalam keadaan psikologis yang mengejutkan yang sering berlangsung selama beberapa hari. Mereka merasa terasing dari lingkungan mereka dan diri mereka sendiri yang menyebabkan perasaan bahwa kehidupan mereka sebelumnya tidak ada lagi. Ini adalah saat disorientasi dimana perempuan mencoba untuk mendapatkan kontrol dari kehidupan mereka kembali. Korban perkosaan sering marah dan penuh dengan perasaan yang saling bertentangan. Harga diri mereka, martabat, seksualitas dan persepsi diri dapat terganggu untuk waktu yang lama. Banyak korban bereaksi dengan rasa malu dan jijik terhadap diri mereka sendiri atau menyiksa diri dengan perasaan bersalah dan celaan pada diri sendiri. Ada berbagai gejala psikologis seperti bentuk kecemasan, insomnia, mimpi buruk, anancasms, depresi, kecenderungan bunuh diri, gangguan makan, gangguan seksual, penyalahgunaan zat dan kilas balik. Selain masalah-masalah psikologis menyebabkan penyakit fisik dan masalah sosial seperti perpisahan atau perceraian, kecacatan anak, isolasi dari teman, ketidakmampuan untuk bekerja atau pengangguran dan perubahan domisili. Banyak wanita mencoba untuk menangani pengalaman kekerasan seksual mereka sendiri yang sangat sulit tanpa dukungan. Korban sering memerlukan waktu bertahun-tahun sampai mereka berani untuk meminta bantuan. Ada lembaga yang berkualitas dan khusus untuk perempuan yang menawarkan bantuan dan dukungan.

Undang-undang kejahatan seksual saat ini di Jerman meninggalkan kesenjangan terbuka yang diperhitungkan oleh korban. Fakta perkosaan telah dijelaskan terlalu sempit yaitu bahwa itu hanya dianggap pemerkosaan ketika terjadi penetrasi terhadap tubuh korban pada tiga kondisi; dengan memaksa keras, dengan mengancam kehidupan korban atau dengan menyalahgunakan situasi dimana korban tidak terlindungi. Jika pengandaian ini tidak diberikan, maka dianggap tidak ada pelanggaran hukum - bahkan jika perbuatan itu bertentangan dengan keinginan korban. Pelecehan seksual dengan hukuman minimal satu tahun penjara, pemerkosaan dihukum setidaknya dua  tahun penjara. Namun, sanksi tersebut dapat ditempatkan dalam masa percobaan. Jika senjata atau alat berbahaya digunakan maka hukuman yang diberikan setidaknya lima tahun penjara. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang harus dituntut ex officio yang berarti bahwa segera setelah polisi mengetahui tentang hal itu, mereka harus menyelidiki. Oleh karena keluhan tidak dapat ditarik kembali.

Kami sekarang memiliki kesempatan untuk mengungkapnya kembali untuk akhirnya membahas bagaimana seksisme dan kekerasan seksual berinteraksi dan apa yang kita - sebagai masyarakat - dapat lakukan terhadap itu. Masalah-masalah ini harus diakui sebagai masalah masyarakat secara keseluruhan untuk mulai mewacanakannya kembali. Dengan memperkenalkan pedagogi sensitif gender dan penguatan struktur pendukung korban kekerasan seksual kita dapat memastikan bahwa tidak ada kesempatan berkembang biak bagi diskriminasi dan kekerasan.[]

Tentang penulis: Lisa Hallmann adalah mahasiswa Etnologi, Universitas Heidelberg Jerman.

Diterjemahkan oleh: Defirentia One